Minat Turki Perluas Kerja Sama Keamanan dengan Irak

Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım Jumat (6/10) di sebuah pernyataannya mengatakan, "Ankara, menyusul referendum terbaru pemisahan diri Kurdistan dari Irak, menghendaki pengokohan kerja sama dengan pemerintah pusat Baghdad di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan."

Statemen perdana menteri Turki ini dirilis setelah pejabat Ankara merasa negaranya semakin rentan dan mendapat ancaman keamanan lebih pasca referendum di Kurdistan Irak. Statemen ini dilontarkan dalam bentuk diplomatik dan ringan serta terlihat nyata di pernyataan para petinggi Turki.

Sikap seperti ini semakin intens dan transparan ketika petinggi Turki merasa penyelenggaraan referendum di wilayah Kurdistan sangat serius oleh para pejabat Arbil. Bahkan menteri luar negeri Turki selama kunjungannya bulan lalu ke Baghdad dan saat dialog dengan sejawatnya dari Irak, Ibrahim al-Jaafari menilai sangat penting menjaga persatuan dan stabilitas di kawasan. Ia mengatakan bahwa kepentingan ernis Kurdi juga tergantung pada dijaganya persatuan di kawasan.

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menilai tujuan kunjungannya ke Baghdad adalah menekankan sikap Ankara akan pentingnya mempertahankan menjaga integritas Irak dan menyatakan solidaritas Turki terhadap persatuan serta integritas Irak.

Diplomat senior Turki selama kunjungannya tersebut selain menekankan sikap Ankara yang mengiringi pemerintah Irak di perang kontra terorisme, mengaku optimis bahwa friksi antara Arbil dan Baghdad dapat diselesaikan dalam koridor kedaulatan wilayah Irak dan bersandar pada pemahaman timbal balik.

Adapun isu yang diabaikan di statemen menlu Turki adalah ketidakpeduliannya terhadap perilaku Ankara terhadap wilayah Kurdistan Irak dan tahun-tahun "cinta yang hilang" Turki dengan pejabat Kurdistan. Kehadiran pasukan Turki di Bashiqa Irak untuk melemahkan pemerintah Baghdad meski sengaja diabaikan oleh para pemimpin Turki, namun bagi para pemimpin Baghdad saat ini hal tersebut tidak pernah dilupakan.

Bahkan isu pembelian minyak Turki dari wilayah Kurdistan dengan harga lebih rendah dari harga pasar dunia yang mendorong penguatan finansial Arbil, juga bukan sesuatu yang dengan mudah dapat dilupakan para pemimpin Baghdad. Hal ini juga mendorong untuk kembali berpikir mengenai diplomasi mereka di kawasan.

Namun bedanya adalah diplomasi untuk menghapus kendala dan friksi dengan negara tetangga setelah kevakuman yang lama dan setelah memuncaknya perselisihan dengan negara-negara kawasan yang diagendakan oleh Ankara, apakah pendekatan ini mampu menghapus kekhawatiran keamanan Turki. Ini sebuah pertanyaan yang patut untuk dianalisa.

Dan rupanya isu ini juga yang membuat para pemimpin partai berkuasa Turki optimis dengan memulai lobi serta upaya diplomasinya dengan negara tetangga.

Oleh karena itu, perdana menteri Turki tanpa mengindahkan raport buruk negaranya karena tidak memiliki niat baik bertetangga khususnya dengan Irak, mulai menggulirkan kecondongan Ankara memperkuat kerja sama keamanan dengan pemerintah pusat Baghdad di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Tapi pertanyaannya, apakah pendekatan pemerintah Turki mampu menghapus kekhawatiran keamanan negara ini?

Jawaban dari pertanyaan ini harus dicari di masa depan dan dari komitmen Ankara terhadap janjinya terhadap negara tetangga serta perilaku rasional di diplomasi negara ini. (MF)