Apa Kata Erdogan soal Operasi Militer Turki di Idlib?

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan Jumat (13/10) dalam sebuah pidatonya mengatakan, "Tidak ada yang berhak mengkritik Ankara karena memulai operasi militer di Idlib Suriah."

Saat menjustifikasi operasi militer Turki di Idlib, Erdogan seraya menjelaskan bahwa negaranya memiliki garis perbatasan dengan Suriah sepanjang 911 km mengatakan, "Untuk melindungi warga Suriah dari serangan kelompok teroris dan pemerintah Damaskus, kami memulai operasi militer ini bersama Pasukan Bebas Suriah (FSA)."

Menurut laporan Kantor Berita Anadolu, presiden Turki seraya kembali mengkritik dukungan persenjataan Amerika kepada milisi bersenjata Kurdi Suriah menekankan, "Sejumlah sekutu kami yang mendukung teroris, kini mulai melancarkan aksi anti Ankara."

Sejumlah elit politik menilai statemen presiden Turki ini dirilis karena adanya keputusasaan di filsafat pemikiran dan keyakinan Erdogan. Erdogan bukan saja meletakkan kelompok teroris di samping pemerintah Damaskus, bahkan mengklaim bahwa dirinya dan militer Turki melawan teroris dan pemerintah Suriah demi melindungi warga Suriah.

Terlepas apa definisi teroris menurut petinggi Turki, namun meletakkan nama pemerintah Damaskus di samping kelompok teroris adalah upaya mengenalkan Ankara sebagai penyelamat rakyat dan bangsa Suriah. Sementara menurut pandangan rakyat awam, cendikiawan dan politikus Suriah, pemerintah Ankara dan Erdogan pribadi selama krisis Suriah dan transformasi negara ini lebih banyak ingin memainkan peran sebagai seorang perawat yang lebih sayang dari seorang ibu ketimbang penyelamat rakyat tetangganya ini.

Media dan jurnalis kedua negara, Suriah dan Turki serta elit politik kedua negara ini seraya  mengkritik pendekatan pemerintah Ankara merekomendasikan Erdogan untuk fokus pada upaya membuka simpul politik, sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan di masyarakat Turki ketimbang berusaha menyelamatkan rakyat Suriah dari pemerintah Damaskus.

Kebingungan di politik regional Turki sampai pada tahap perilaku pendulum Ankara yang memutus hubungan dengan Israel dan kemudian menyambungnya kembali pasca insiden Mavi Marmara dengan isu referendum pemisahan diri Kurdistan Irak sangat kentara dan terus berlanjut.

Ketidakmampuan dalam mengontrol masyarakat Turki pasca kudeta musim panas tahun lalu juga mendorong para pemimpin Turki mengaitkan instabilitas keamanan dan sosial di negara ini dengan kelompok Fethullah Gulen. Meningkatnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan sektor industri pariwisata dan dampak negatifnya terhadap perekonomian Turki sangat jelas.

Oleh karena itu, jika hal-hal ini kita tambahkan pada biaya pemondokan Turki di Suriah dan intervensi militer di Idlib, maka saat itu kita dengan jelas akan menyaksikan simpul kebingungan politik dan pemerintahan di Turki. Pendekatan ini mendorong Erdogan menuding anasir asing sebagai faktor kegagalan politik luar negeri dan ketidakmampuan pemerintah Ankara dalam mengendalikan masyarakat.

Wajar jika di kondisi seperti ini, pejabat Turki kerap memunculkan literatur politik dan terkadang literatur ofensif keluar digunakan petinggi negara ini karena represi sosial dan kejiwaan. Oleh karena itu, statemen presiden Turki terkait intervensi militer Ankara di Suriah dan kota Idlib merupakan bukti nyata kecondongan politik para pemimpin Turki saat ini.

Bedanya kemarahan yang terlihat di ucapan presiden Turki dinilai sebagai indikasi dari kekalahan dan kegagalan kebijakan luar negeri Ankara. Statemen yang dibarengi dengan kemarahan diplomatik yang lebih banyak menunjukkan upaya pribade Erdogan untuk memproyeksikan kekalahan kebijakan dalam dan luar negeri Turki ketimbang dinilai sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan Ankara di konstelasi regional. (MF)