India dan Masalah Pengungsi Rohingya

Kementerian dalam negeri India menentang keterlibatan pengadilan tinggi negara ini terhadap masalah Muslim Rohingya, dan menegaskan hanya pemerintah India yang berhak memutuskan masalah tersebut.

Sikap terbaru pemerintah New Delhi ini mengemuka di saat pengadilan tinggi India memutuskan menunda sidang masalah pengusiran pengungsi Muslim Rohingya  menjadi tanggal 21 November mendatang. Menyikapi rencana pemerintah India mengusir 40.000 pengungsi Rohingya dari negaranya, pengacara Muslim Rohingya mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi India supaya menghalangi keputusan New Delhi itu.

Tapi tampaknya, pemerintahan India yang dikendalikan oleh partai Bharatiya Janata tetap memilih melanjutkan kebijakannya meski memicu protes dari berbagai kalangan. New Delhi mengklaim para pengungsi Rohingya mengancam keamanan nasional negaranya, dan di antara para pengungsi ini terdapat para ekstrimis. Padahal selama ini orang-orang Rohingya hidup dalam penderitaan di negaranya sehingga terpaksa mengungsi ke negara lain.

Mereka hidup dalam kondisi paling buruk di kamp-kamp pengungsian. Oleh karena itu, rencana pemerintah India mengusir mereka hanya menambah panjang penderitaan mereka, bahkan bisa merenggut nyawanya, terutama anak-anak dan perempuan Rohingya yang hidupnya bergantung dari bantuan kemanusiaan di tempat-tempat pengungsiaan. PBB juga meminta pemerintah India mempertimbangkan keputusan untuk mengusir Rohingya keluar dari negaranya.

Ketua Jemaat Islami India, Maulana Jalaluddin Amri mengatakan, Organisasi HAM, PBB dan OKI harus menjalankan kewajibannya dengan mengambil tindakan nyata untuk menghentikan berlanjutnya kejahatan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Pemerintah India juga tahu, jika para pengungsi Muslim Rohingya jadi diusir dan kembali ke Myanmar akan menghadapi ancaman pembunuhan dan penyiksaan oleh militer dan ekstrimis negara ini.

Pemerintah India selama ini memiliki hubungan baik dengan Myanmar. Opini publik dunia, terutama Muslim Rohingya berharap New Delhi bisa menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan berlanjutnya persekusi terhadap Muslim Rohingnya, dan meminta pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai warga negaranya.

Duta Besar Bangladesh di India, Seyyed Moazam Ali mengatakan, "Dengan mempertimbangkan hubungan ekonomi dan teknis yang luas dengan Myanmar, juga keanggotaan mereka sebagai bagian dari pesatuan negara pesisir Teluk Benggala, India bisa mendorong penghentian genosida Muslim Rohingya. Jika tidak, maka akan memberi peluang bagi kelompok ekstrim untuk menyulut instabilitas di kawasan,".

Bagaimanapun, penentangan kementerian dalam negeri India terhadap masuknya pengadilan tinggi negara ini dalam masalah pengungsi Rohingya menunjukkan kekhawatiran New Delhi atas dibatalkannya keputusan  pengusiran pengungsi Rohingya oleh pengadilan. Sebab pengadilan kemungkinan akan mengeluarkan keputusan yang mempertimbangkan masalah kemanusiaan dan keadilan.