Rapor Merah Lembaga Asing dalam Rekonstruksi Afghanistan

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani menyerukan audit dana internasional yang digelontorkan lembaga asing terhadap Afghanistan, dan mempersoalkan manfaat yang diterima negara ini selama bertahun-tahun.

Ashraf Ghani mendesak transparansi dana yang dikucurkan lembaga-lembaga asing di Afghanistan dan target yang mereka raih selama 17 tahun dalam rekonstruksinya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Najib Danesh  mengatakan, hingga kini 19 perusahaan keamanan swasta beroperasi di Afghanistan, padahal tujuh tahun lalu telah keluar instruksi presiden yang saat itu dijabat Hamid Karzai mengenai pancabutan izin operasinya. Pencabutan operasional perusahaan keamanan swasta AS di Afghanistan dilakukan karena adanya operasional penjara rahasia yang mereka kelola.

Kehadiran lembaga dan perusahaan asing di Afghanistan yang selama ini aktivitasnya bertentangan dengan kepentingan nasional negara ini, menjadi masalah utama sejak 10 tahun lalu hingga kini.

Mereka berada di Afghanistan dengan dalih membantu rekonstruksi negara ini. Namun sebagian besar dana internasional yang dikucurkan justru dipakai untuk membayar gaji pegawainya.

Selama beberapa tahun terakhir pemerintah Afghanistan berulangkali menerbitkan data yang menegaskan lebih dari 80 persen bantuan finansial asing yang dikucurkan untuk lembaga dan perusahaan internasional yang beroperasi di negaranya, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk rekonstruksi.

Oleh karena itu, pemerintah Afghanistan dalam berbagai pertemuan internasional mendesak perubahan mekanisme manajemen bantuan untuk rekonstruksi negaranya, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran.

Ketidakefektifan lembaga asing dalam proses rekonstruksi Afghanistan juga diakui oleh kantor inspeksi AS untuk rekonstruksi Afghanistan. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa rekonstruksi tidak menjadi prioritas dalam bantuan internasional yang digelontorkan terhadap Afghanistan selama ini. Semua itu disebabkan karena kelemahan manajemen anggaran yang tidak efektif. Akhirnya, puluhan miliar dolar dana internasional terbuang sia-sia.

Seruan Presiden Afghanistan mengenai audit dana dan manfaat kehadiran lembaga-lembaga asing di negaranya merupakan suara pemerintah dan rakyat negara ini yang menuntut haknya sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Di sisi lain, masalah ini menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan dan institusi negara-negara Barat, terutama AS di Afghanistan selama ini  bukan untuk kepentingan nasional Afghanistan.

Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Afghanistan, Seyyed Hossein Fakhri  menyatakan bahwa kehadiran pihak asing dan perusahaan luar negeri yang berkaitan dengan program rekonstruksi Afghanistan memperparah tingkat korupsi di negara ini. Menurutnya mereka harus diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Di luar masalah ekonomi, kehadiran institusi dan perusahaan keamanan asing di Afghanistan mengancam keamanan nasional negara ini. Sebab, sebagian dari mereka mengeporasikan penjara rahasia dan penjualan senjata yang mengoyak keamanan Afghanistan.(PH)