Laporan Terbaru Soal Ekspor Senjata Inggris

Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa Inggris menggunakan lisensi rahasia untuk menyembunyikan volume ekspor senjata ke negara-negara yang memiliki catatan hak asasi manusia yang mengerikan di Timur Tengah.

Middle East Eye mengatakan angka-angka yang dikumpulkan oleh Kampanye Anti-Perdagangan Senjata (CAAT) menunjukkan bahwa penggunaan "lisensi terbuka" untuk menyetujui penjualan senjata ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara oleh pemerintah Inggris telah meningkat 22 persen.

Berdasarkan laporan itu, Inggris telah menggunakan aturan ekspor rahasia untuk menghindari pengawasan publik dan menyembunyikan nilai dan jumlah senjata ekspor.

Per tahun ekspor senjata sebesar menyumbang sebesar 8,3 miliar dolar untuk ekonomi Inggris.

MEE mengatakan perusahaan pertahanan telah menggunakan lisensi terbuka standar untuk menyetujui penjualan senjata ke Timur Tengah senilai lebih dari 4,2 miliar dolar sejak permintaan para menteri untuk meningkatkan ekspor senjata Inggris pasca rencana Brexit pada Juni 2016.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa jumlah lisensi ekspor senjata terbuka meningkat dari 189 menjadi 230 sejak 2013 hingga 2017, sementara jumlah total barang yang disetujui berdasarkan lisensi tersebut naik menjadi 4.315 dari 1.201.

Arab Saudi sejauh ini merupakan tungkulak terbesar senjata Inggris di bawah sistem lisensi terbuka .

Bulan lalu, portal berita online mengungkapkan peningkatan 75 persen dalam penggunaan ijin untuk ekspor senjata,  termasuk komponen penting untuk pesawat tempur yang digunakan dalam agresi Saudi ke Yaman.

Sekitar 14.000 warga Yaman tewas sejak serangan militer Arab Saudi pada Maret 2015. Sebagian besar infrastruktur Yaman termasuk rumah sakit, sekolah dan pabrik rusak.

Para aktivis lebih lanjut menyebutkan, Inggris menggunakan lisensi terbuka untuk menyetujui penjualan senjata ke Uni Emirat Arab, Turki, Oman, Kuwait, Qatar, Israel, Mesir, Yordania, Bahrain, Aljazair, dan Irak.

Adapun lisensi terbuka rahasia digunakan untuk mengekspor senapan serbu ke Turki pada 2016 menyusul langkah Ankara meningkatkan agresinya, serta perangkat kontrol kerusuhan ke Mesir pada tahun 2015.

CAAT menyerukan keprihatinan atas peningkatan penggunaan lisensi terbuka, yang sulit untuk dilacak dan dapat dengan mudah lolos dari pengawasan publik atau pengawasan parlemen.

Andrew Smith, juru bicara CAAT menyebutkan, "Peningkatan lisensi terbuka harus menjadi perhatian semua orang. Ini memberi tahu kita bahwa pemerintah ingin membuat industri yang remang-remang itu semakin tertutup dan tertutup."

Ditambahkannya bahwa senjata Inggris menimbulkan kerusakan parah di Yaman, jadi lebih penting daripada sebelumnya agar parlemen dan masyarakat diberi informasi sebanyak mungkin sehingga pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban.

Seorang pejabat Inggris, Fabian Hamilton mengatakan bahwa peningkatan ekspor senjata ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk di Timur Tengah dan Afrika Utara harus segera ditinjau. Menurutnya, Inggris harus memberikan contoh dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia secara langsung. Tapi faktanya kebijakan pemerintah London saat ini tentang hal tersebut justru bertentangan.(MZ/PH)