Pembatalan Pertemuan Trump dan Kim

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tidak terduga membatalkan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Padahal, kedua pemimpin negara tersebut dijadwalkan akan bertemu di Singapura pada tanggal 12 Juni 2018.

Pembatalan pertemuan itu diumumkan Trump melalui akun Twitternya pada hari Kamis, 24 Mei 2018. Dalam tweetnya Trump mengunggah sebuah surat pernyataan pembatalan."Sayangnya, saya harus membatalkan pertemuan di Singapura dengan Kim Jong Un," tulis Trump.

Dia menambahkan, saya telah memutuskan untuk mengakhiri KTT yang direncanakan di Singapura pada tanggal 12 Juni. Meskipun banyak hal dapat terjadi dan peluang besar ada di depan, saya yakin ini adalah kemunduran yang luar biasa bagi Korea Utara dan memang kemunduran bagi dunia.

Menurut Trump, pembatalan itu dilakukan karena ada pernyataan dari pihak Korut yang tidak bisa diterima dirinya. Dia dalam surat yang diunggah dalam Twitternya menulis, "Berdasarkan kemarahan dan perselisihan yang ditunjukan oleh pernyataan Anda baru-baru ini, saya merasa itu tidak pantas."

Pambatalan pertemuan tersebut diumumkan sekitar satu jam setelah Korut dengan itikad baik menghancurkan situs uji coba nuklirnya yang terletak di Punggye-ri pada hari Kamis, 24 Mei 2018. Situs itu telah melaksanakan lima dari enam uji coba nuklir sejak Oktober 2006, di mana uji coba terakhir terjadi pada tanggal 3 September 2017.

Di masa itu, Korut telah menguji bom hidrogen (termonuklir) yang diklaim sebagai senjata terkuat mereka. Penutupan  situs Punggye-ri adalah komitmen yang dilakukan Korut untuk melakukan denuklirisasi di kawasan Semenanjung Korea.

Pada dasarnya, keputusan Trump yang setuju untuk bertemu dengan Kim, namun kemudian membatalkannya menunjukkan kebingungan dalam kebijakan-kebijakan AS dalam menangani transformasi di Semenanjung Korea.

Lebih dari setengah abad, AS menerapkan kebijakan keamanan dan ekonomi yang didasarkan pada permusuhan terhadap Korut. Dengan dalih ancaman nuklir Korut, AS setiap tahun menjual persenjataan dengan nilai miliaran dolar kepada Jepang dan Korea Selatan, bahkan lebih dari 90.000 tentara Amerika ditempatkan di kedua negara tersebut.

Isu program nuklir dan rudal Korut juga dijadikan alat AS untuk menekan Cina yang merupakan rival dagangnya. Oleh karena itu, tampaknya Trump tidak akan mengubah kebijakan globalnya di kawasan Asia Timur dan Semenanjung Korea.

Pernyataan Penasihat Keamanan Nasional Presiden AS John Bolton sangat berperan dalam merusak proses kompromi antara Washington dan Pyongyang. Bolton dalam pernyataannya membandingkan Korut dengan Libya yang segera dihancurkan AS, kurang dari satu dekade setelah membongkar program-program nuklirnya.

Bolton telah membuat marah Korut karena meminta Pyongyang mengikuti model Libya dalam verifikasi denuklirisasi. Permintaan ini telah memicu wakil menteri luar negeri Korut mengancam akan menarik diri dari KTT Trump dan Kim.

Selain itu, Korut juga menganggap pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence terkait rencana pertemuan Kim dan Trump sebagai perkataan yang bodoh. Seperti dilansir KCNA, Kamis, 24 Mei 2018, Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui mengatakan saya terkejut mendengar pernyataan dungu dan bodoh terlontar dari mulut Wakil Presiden AS.

Choe merujuk pada pernyataan Pence dalam sebuah wawancara dengan Fox News, di mana Pence mengingatkan Kim bahwa mencoba mempermainkan AS menjelang pertemuan dengan Trump akan menjadi "kesalahan besar."

Pence juga mengatakan bahwa Korut bisa berakhir seperti Libya "jika Kim Jong-un tidak membuat kesepakatan." Menanggapi statemen Pence, Choe dengan geram mengatakan bahwa Korut tidak akan mau dipaksa untuk duduk di meja perundingan dengan tekanan semacam itu.

Sementara itu, Presiden Dewan Hubungan Luar Negeri AS Richard Haas mengkritik sikap berlebihan pemerintahan Trump terhadap Korut. Dia mengatakan, jika AS mengejar semua kebijakan atau tidak ada kebijakan sama sekali, maka lebih baik ia mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak ada.

Kini harapan para pejabat AS untuk mencapai hasil yang diinginkan dari pertemuan yang telah direncakan dengan pemimpin Korut telah hilang. Pihak yang diuntungkan dari kelanjutan ketegangan di Asia Timur adalah para pengobar konflik dan perang serta perusahaan-perusahaan produksi senjata Amerika.

Sikap "maju dan mundur" presiden AS dalam menyikapi Korut menunjukkan bahwa pemerintah Washington saat ini tidak memiliki pendekatan strategis mengenai isu-isu sensitif global, bahkan keputusannya didasarkan pada perasaan emosional Trump. Jika hal ini berlanjut, maka tingkat ketidakpercayaan masyarakat global terhadap pemerintah AS akan semakin tinggi. (RA)