Eropa dan Unilateralisme "Hitam Putih" AS

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan Pemimpin partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn mengkritik segala bentuk aksi unilateralisme pemerintah AS.

PM Inggris menilai langkah sepihak AS menghalangi upaya negara-negara anggota G7 untuk meraih tujuan ekonominya. May mengatakan, aksi unilateralisme AS menyebabkan negara-negara anggota G7 tidak bisa mewujudkan tujuannya.

Senada dengan itu, Corbyn di parlemen Inggris mengkritik keras slogan "America First", dan memandangnya sebagai  penghalang kesepakatan multilateral yang telah dicapai bersama di tingkat dunia.

Sejak pertama kali menjabat sebagai presiden AS, Donald Trump melancarkan kebijakan proteksionisme ekonomi demi melindungi kepentingan ekonomi dalam negerinya. Kebijakan tersebut melanggar berbagai kesepakatan internasional yang telah dijalin AS dengan negara-negara dunia. Bahkan mitra dekat AS seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa menilai langkah Washington ini sebagai ancaman besar bagi kepentingan ekonomi negaranya.

Keluarnya AS dari kesepakatan perubahan iklim Paris, JCPOA, pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, dan  kebijakan kenaikan tarif impor produk baja dan alumunium ke AS, termasuk deretan langkah Trump yang menyulut banjir protes dari para pemimpin negara dunia, termasuk sekutu dekatnya sendiri.

Sejak Trump berkuasa, Gedung Putih mengarahkan hubungan antara AS dengan negara lain berdasarkan kebijakan biner, hitam putih. Artinya, AS  secara umum akan menjalin hubungan penuh dengan sebuah negara, atau tidak sama sekali. Warna kebijakan hitam putih ini diukur berdasarkan tingkat kepatuhan negara lain terhadap kebijakan Washington.

Para pengamat memandang kebijakan ini dalam jangka pendek akan memenuhi kepentingan politik dan ekonomi AS. Tapi dalam jangka panjang justru akan merusak kredibilitas AS di arena internasional. Lebih dari itu, sepak terjang AS tersebut akan mempersoalkan struktur tatanan dunia, dan menyulut instabilitas global.

Kanselir Jerman, Angela Merkel mengingatkan masalah kelemahan kerja sama multilateral di tingkat dunia yang berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya tragedi militer baru di abad ini.

Langkah destruktif Trump ini terjadi di saat AS tidak lagi menjadi kekuatan tunggal dunia. Pasalnya, selama beberapa tahun dunia berada dalam kondisi multilateral yang ditandai dengan dihasilkannya berbagai perjanjian bersama di tingkat dunia seperti kesepakatan perubahan iklim Paris dan JCPOA, tapi kemudian perjanjian tersebut dilanggar oleh Trump.

Masalah ini menunjukkan bahwa publik dunia tidak bisa menerima langkah unilateralisme yang sedang dipaksakan oleh Trump. Oleh karena itu, para pejabat tinggi Eropa tidak menerima kebijakan AS dalam masalah JCPOA dan kebijakan tarif AS. Mereka juga tetap menekankan berlanjutnya kebijakan multilateralisme di tingkat dunia. Sebagaimana ditegaskan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, "Kita  bisa menata sistem dunia abad 21 berdasarkan multilateralisme baru yang berpengaruh dan solutif".(PH)