Kritik Korea Utara terhadap Premanisme AS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengkritik keras berlanjutnya sanksi internasional yang disponsori oleh Amerika Serikat terhadap negaranya.

Kim mengatakan bahwa sanksi permanen oleh kekuatan musuh dan tindakan destruktif mereka telah menjadi sebuah penghalang bagi kemajuan sosial di Korut. Dia sebelum ini juga menyebut sanksi AS sebagai perilaku gengster dan mengecamnya.

Meskipun telah membuka perundingan denuklirisasi dengan Pyongyang, namun Washington tetap mempertahankan tekanan dan sanksi terhadap negara itu. Padahal, Korut – setelah pembicaraan Kim Jong Un dengan Presiden Donald Trump di Singapura pada Juni lalu – berharap sanksi-sanksi internasional terhadap mereka dihentikan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dalam pandangan AS, sanksi hanya akan dicabut jika Korut melaksanakan komitmen secara penuh tentang perlucutan senjata nuklirnya. Namun menurut Pyongyang, masalah denuklirisasi tidak hanya terbatas pada Korut, tetapi harus diwujudkan di seluruh wilayah Semenanjung Korea.

Interpretasi yang berbeda tentang perlucutan senjata nuklir Korut ini telah menghidupkan kembali perang psikologis antara para pejabat Amerika dan Korut dalam beberapa pekan terakhir.

AS bersikeras mempertahankan sanksi terhadap Korut sampai memperoleh keyakinan bahwa program nuklir dan rudal negara itu sudah tidak dapat dikembalikan. Tuntutan seperti ini dipandang oleh Pyongyang sebagai perilaku gengster.

Saat ini ada kekhawatiran bahwa perilaku AS dalam masalah nuklir Korut akan mendorong Pyongyang untuk meninggalkan meja perundingan dengan alasan berlanjutnya tekanan dan sanksi Gedung Putih.

Benjamin Farkley, seorang ahli militer senior di AS mengatakan bahwa AS dan dunia harus melakukan perundingan diplomatik dengan pemimpin Korut, karena keuntungan terbesar dari perundingan ini adalah mencegah sebuah perang nuklir dan bahkan perang konvensional, karena mereka memiliki kekuatan militer yang signifikan.

Para politisi Partai Republik khawatir bahwa kegagalan Trump dalam perundingan denuklirisasi nuklir Korut akan mempengaruhi perolehan suara mereka dalam pemilu Kongres pada November mendatang.

Mempertahankan tekanan politik dan ekonomi bersamaan dengan negosiasi jelas akan mendorong Korut untuk meninggalkan meja perundingan. Strategi Trump ini bahkan telah mengundang kritik luas di Amerika sendiri.

John Mearsheimer, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chicago dan pakar teori realisme agresif mengatakan, "Saya percaya bahwa Korut tidak akan meninggalkan senjata nuklirnya, karena pertama, mereka sama sekali tidak percaya pada AS, dan kedua, Pyongyang meyakini bahwa Washington belum memenuhi satu pun dari ketentuan perjanjian perlucutan senjata nuklir dengan negara itu."

Jadi, kegagalan perundingan Amerika dan Korut dikhawatirkan akan meningkatkan konflik dan ketegangan di Semenanjung Korea. (RM)