Tuntutan Parlemen Eropa untuk Embargo Senjata terhadap Saudi

Arab Saudi adalah sekutu terpenting Barat di kawasan dan pembeli senjata terbesar Amerika Serikat dan Eropa. Riyadh juga berperan penting dalam mengekspor minyak dan berinvestasi di negara-negara Barat.

Pada saat yang sama, Arab Saudi adalah pelanggar terbesar Hak Asasi Manusia di dunia. Salah satu pelanggaran HAM terpenting dan terbaru yang belum terjadi sebelumnya adalah pembunuhan keji terhadap wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat negara ini di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Khashoggi masuk ke Konsulat Arab Saudi di Istanbul dan tidak pernah keluar lagi. Hingga sekarang, belum diketahui di mana jenazahnya. Pembunuhan mengerikan terhadap Khashoggi dengan cara dimutilasi menuai reaksi keras masyarakat internasional. Para pemimpin negara dan lembaga Eropa juga mengkritik keras perilaku Arab Saudi tersebut.

Parlemen Eropa pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 menyetujui sebuah resolusi untuk mengecam pembunuhan terhadap Khashoggi dan menuntut penyelidikan independen internasional atas kasus ini.

Parlemen Eropa juga menuntut pemberlakukan sanksi luas terhadap para pejabat Arab Saudi terutama sanksi penjualan senjata jika mereka terbukti berperan dalam pembunuhan kontributor The Washington Post itu.

Resolusi yang disetujui 325 suara dan ditolak satu suara itu menuntut para pejabat Arab Saudi untuk memberikan informasi mengenai jenazah Khashoggi. Ditegaskan bahwa penculikan dan pembunuhan tanpa pengadilan adalah kejahatan anti-kemanusiaan.

Sanksi yang dikenakan parlemen Eropa meliputi sejumlah hal termasuk pelarangan pemberian visa dan penyitaan properti sejumlah pejabat Arab Saudi. Parlemen Eropa dalam resolusinya juga menuntut pemberlakuan sanksi terhadap koordinator dan pemberi perintah pembunuhan terhadap Khashoggi.

Dalam resolusi itu disebutkan bahwa pembunuhan terhadap Khashoggi tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau kontrol dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman. Parelmen Eropa menuntut penentuan posisi bersama dari semua negara Uni Eropa mengenai pemberlakukan sanksi senjata terhadap rezim Al Saud.

Meskipun ada tuntutan jelas dari parlemen Eropa untuk memberlakuan embargo senjata terhadap Arab Saudi, namun kepentingan dan hasil melimpah dari transaksi senjata dengan Riyadh menjadi penghalang utama terwujudnya tuntutan tersebut, terutama bagi Inggris, Perancis, Jerman dan Spanyol sebagai pengekspor terbesar senjata ke Arab Saudi.

Parlemen Spanyol dengan terang-terangan menentang tuntutan penghentian penjualan senjata ke Arab Saudi. Presiden Perancis Emmanuel Macron juga tidak menjawab mengenai tuntutan penghentian ekspor senjata ke Arab Saudi.

Sementara Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan bahwa penjualan senjata kepada Arab Saudi akan dihentikan jika kasus pembunuhan Khashoggi terungkap jelas. Dengan demikian tampak jelas bahwa Jerman juga tidak ingin melakukan revisi mendasar dalam kebijakan makronya di bidang penjualan senjata kepada Arab Saudi.

Di sisi lain, dua eksportir utama senjata ke Arab Saudi, yaitu AS dan Inggris menegaskan kelanjutan ekspor senjata ke kerajaan Arab itu. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah tidak logis jika transaksi senjata senilai 110 miliar dolar dengan Arab Saudi dibatalkan.

Penjualan senjata ke Arab Arab Saudi mendatangkan keuntungan besar bagi negara-negara pengekspornya, sehingga sedikit sekali dari negara-negara Barat yang bersedia mengabaikan keuntungan besar itu demi masalah HAM. Bahkan Kanada yang sedang bersitegang dengan Arab Saudi mengenai HAM saja menegaskan untuk melanjutkan ekspor senjata ke negara Arab itu.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, meskipun Kanada sedang meninjau izin ekspor senjata ke Arab Saudi, namun pembatalan kontrak-kontrak yang telah diteken sangat sulit dan akan merugikan ekonomi Kanada.

Kini muncul pertanyaan, setelah parlemen Eropa mengesahkan resolusi tersebut, apakah negara-negara Barat hanya cukup mengecam saja terhadap langkah anti-kemanusiaan Arab Sudi atau mereka juga bersedia untuk mengabaikan keuntungan materinya dan memberlakukan sanksi senjata terhadap Riyadh? (RA)