Peringatan PBB tentang Rencana Pemerintah Bangladesh untuk Pengungsi Rohingya

Pelapor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan implikasi negatif dari rencana pemerintah Bangladesh untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke pulau terpencil.

Yanghee Lee, Pelapor HAM PBB di Myanmar mengatakan, "Pemindahan pengungsi Rohingya ke pulau terpencil Bangladesh ini dapat mengarah pada krisis baru."

Pemerintah Bangladesh telah mengumumkan bahwa pemindahan pengungsi Rohingya ke pulau itu akan mengurangi kepadatan penduduk di kamp-kamp di daerah Cox's Bazar di perbatasan dengan Myanmar.

Sekitar 730.000 pengungsi Rohingya telah menetap di kamp-kamp di Cox's Bazar dalam kondisi sulit.

Beberapa kelompok pemberi bantuan juga mengecam keras rencana pemerintah Bangladesh untuk mengirim pengungsi Rohingya ke pulau itu. Pulau tersebut sangat rentan terhadap banjir dan badai musiman serta tidak bisa menjadi tempat yang baik untuk hidup ribuan pengungsi Rohingya. Tapi pemerintah Dhaka belum menanggapi kritik ini.

Masalah pemindahan para pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil di Bangladesh adalah masalah yang telah diangkat selama beberapa bulan terakhir, tetapi diharapkan untuk menghentikan implementasi rencana ini, mengingat tanggapan negatif dari organisasi hak asasi manusia terhadap keputusan pemerintah Dhaka.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam kasus Myanmar memperingatkan konsekuensi negatif dari pemindahan sebagian pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil di Bangladesh, yang mengindikasikan bahwa pemerintah belum merevisi rencananya.

Timbul pertanyaan, apa yang melatari keputusan Pemerintah Bangladesh untuk memindahkan sebagian pengungsi ke pulau terbengkalai di Teluk Benggala?

Pemerintah Bangladesh telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menampung ratusan ribu pengungsi Muslim Myanmar dan bahwa masyarakat internasional harus memberikan bantuan yang efektif ke Dhaka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Mark Pearce, pakar Bangladesh untuk PBB urusan pengungsi mengatakan, "Banyak orang Rohingya yang lapar dan lelah serta tidak memiliki air minum atau makanan. Sementara itu, permintaan makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi untuk para pengungsi belum terpenuhi karena jumlah mereka yang banyak, dan jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, penderitaan Muslim Rohingya yang terlantar akan memburuk dan ini dapat menyebabkan bencana kemanusiaan."

Pernyataan Perdana Menteri Bangladesh di Majelis Umum PBB pada tahun 2018, mendesak PBB untuk campur tangan untuk menghentikan kejahatan terhadap Muslim di Myanmar, mendesak organisasi ini untuk mengambil langkah-langkah efektif terkait tempat tinggal dan pasokan makanan pokok, obat-obatan dan kebutuhan sanitasi.

Terlepas dari pemberian beberapa bantuan internasional kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, sumbangan ini tidak sesuai dengan kebutuhan ratusan ribu pengungsi Muslim Myanmar dan pemerintah Bangladesh tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan ini tanpa kerja sama dari komunitas internasional karena berbagai tantangan ekonomi.

Karena kurangnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlunya tindakan efektif untuk mengakhiri krisis Rohingya di Myanmar, termasuk menghentikan kejahatan tentara negara ini terhadap mereka dan mengurangi situasi sulit para pengungsi di daerah perbatasan Bangladesh, rencana pemerintah Dhaka untuk memindahkan sebagian pengungsi ke sebuah pulau terlantar di Teluk Benggala, ini dapat memotivasi perhatian publik dan berbagai negara terhadap krisis di Myanmar dan untuk melakukan intervensi secara efektif.