Motif Pompeo Persoalkan Komitmen Iran terhadap JCPOA

Para pejabat tinggi AS kembali menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan Iran tidak menjalankan komitmennya terhadap JCPOA, padahal AS sendiri menarik keluar dari perjanjian internasional tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo baru-baru ini menyatakan cemas atas prospek bubarnya JCPOA, meskipun negara itu menarik diri dari perjanjian nuklir internasional ini dan kembali menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Iran pada Agustus dan November 2018, khususnya sanksi minyak.

Pompeo hari Senin mengatakan kepada wartawan di kota Bern, Swiss bahwa laporan IAEA menimbulkan kekhawatiran baru bahwa Iran akan meninggalkan komitmennya terhadap JCPOA. Pompeo mengatakan Gedung Putih tidak hanya khawatir terhadap produksi bahan fisil, tetapi juga unsur-unsur lain dari program nuklir Iran.

Klaim Pompeo ini mengemuka  di saat Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano dalam laporan triwulanan barunya mengkonfirmasikan bahwa Iran tidak melampaui pembatasan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan JCPOA, termasuk tingkat pengayaan dan penyimpanan uranium yang diperkaya.

Stetemen Pompeo tersebut menimbulkan pertanyaan, jika masalah tidak dijalankannya komitmen JCPOA sebagai tindakan negatif, mengapa Amerika Serikat mengabaikan komitmen resminya dan secara sepihak keluar dari perjanjian ini? Dengan kata lain, jika Washington memandang JCPOA sebagai sarana yang efektif untuk mengendalikan dan memantau program nuklir Iran, mengapa ia keluar dan di saat yang sama mendesak Tehran untuk tetap berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut.

Tampaknya, Pompeo telah lupa bahwa Donald Trump menyatakan alasan keluarnya AS dari JCPOA karena kesepakatan internasional ini dipandang gagal untuk memenuhi harapan dan tujuan Washington, pada saat yang sama mengklaim Iran berupaya meraih senjata nuklir.

Salah satu harapan ilegal pemerintah Trump, yang disampaikan dalam 12 tuntutan oleh Pompeo terhadap Iran adalah perlucutan total program nuklir damai Iran. Tentu saja tuntutan Washington ini bertentangan dengan JCPOA, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2231.

Tampaknya pernyataan Pompeo ini sebagai upayanya untuk menjustifikasi langkah ilegal Amerika Serikat setelah setahun tidak menjalankan komitmennya terhadap JCPOA yang disusul dengan langkah penarikan keluar negara ini dari kesepakatan internasional dan pemberlakukan sanksi nuklir terhadap Iran.

Pada 8 Mei 2019, Republik Islam Iran mereaksi langkah AS dengan mengurangi komitmennya terhadap JCPOA dengan berpijak pada butir 26 dan 36 dari perjanjian nuklir internasional ini. Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa kapasitas pengayaan uranium 3,67 persen Iran akan ditingkatkan empat kali lipat dari level sebelumnya. Iran juga memberikan batas waktu 60 hari kepada pihak Eropa untuk melaksanakan janjinya demi mengurangi dampak sanksi nuklir AS terhadap Iran.

Dengan dikeluarkannya laporan Direktur Jenderal IAEA tentang tidak keluarnya Iran untuk batasan yang ditetapkan dalam JCPOA, termasuk dalam pengayaan dan penyimpanan uranium yang diperkaya, jelas menunjukkan bahwa Iran tetap memegang komitmennya terhadap JCPOA, sekaligus membantah tudingan tidak berdasar AS.

Di sisi lain masalah ini menuntut keseriusan pihak Eropa supaya memenuhi komitmennya sesegera mungkin. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan para profesor universitas Iran pada 29 Mei mengatakan bahwa faktor penekan yang saat ini digunakan adalah ketetapan Dewan Keamanan Nasional, tetapi tidak akan selalu berhenti pada titik ini, dan jika diperlukan akan menggunakan tuas tekanan lainnya.

Pemerintah Trump dan pihak Eropa harus tahu bahwa Iran tetap menjalankan komitmennya terahdap JCPOA meskipun menghadapi tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat. Hingga kini Tehran tidak melakukan langkah apa pun untuk merevisi komitmennya. Oleh karena itu, kekhawatiran Pompeo tidak lebih dari sekedar propaganda belaka. (PH)