Amerika Tinjauan dari Dalam (13 Juli 2019)

Amerika tinjauan dari dalam pekan ini akan menyoroti sejumlah peristiwa penting di Amerika, di antaranya kritik keras Ketua DPR Nancy Pelosi atas kebijakan rasis Presiden Donald Trump.

Peristiwa lainnya adalah tensi politik antara Amerika dan Inggris, draf baru Senat untuk meninjau ulang hubungan dengan Arab Saudi dan penekankan Trump untuk mengubah undang-undang suaka.

Nancy Pelosi Kritik Keputusan terbaru Trump soal Sensus 2020

Ketua DPR Amerika Serikat hari Senin (8/7) mengecam keras keputusan baru-baru ini oleh Presiden Donald Trump untuk memasukkan pertanyaan kewarganegaraan AS dalam sensus 2020. Ia mengatakan, Trump ingin menjadikan Amerika kembali menjadi negara kulit putih.

Dalam sebuah acara di kota San Francisco ia menyebutkan perubahan di slogan kampanye Trump dan mengatakan, hal ini sama seperti yang ditertulis di topi Trump, dimaksudkan untuk menjadikan Amerika kembali sebagai negara kulit putih. Maksud dari Pelosi adalah slogan terkenal "Jadikan AS kembali sebagai negara kuat" yang tertulis di topi Trump dan tercatat sebagai slogan kampanye presiden Amerika ini. Para pendukung Trump memakai topi ini selama masa kampanye.

Pelosi termasuk kelompok mayoritas demokrat yang menjadi penentang utama pencantuman pertanyaan kewarganegaraan Amerika di sensus 2020. Ia meyakini bahwa kebijakan ini pada akhirnya mayoritas minoritas etnis di negara ini tidak masuk dalam sensus. Oleh karena itu, draf ini secara utuh untuk dijadikan sebuah undang-undang bakal menguntungkan kubu Republik.

Dalam pidatonya Pelosi menekankan, mereka (Republik) ingin yakin bahwa rakyat dan orang-orang tertentu tercatat dalam sensus. Kebijakan ini sangat merendahkan dan ini bukan yang diinginkan oleh para pendiri negara ini. Apa yang diinginkan mereka (kubu Republik) adalah sekelompok masyarakat khusus tidak menjawab pertanyaan ini.

Tensi di hubungan London dan Washington Memanas

Diplomat Inggris menilai pengunduran diri duta besar Inggris di Washington telah meningkatkan tensi di hubungan Amerika dan Inggris.

Peter Ford, mantan dubes Inggris di Suriah dalam wawancaranya dengan Sputnik mengatakan, pengunduran diri Kim Darroch, dubes Inggris di Washington memperparah tensi kedua negara.

Menurut mantan dubes Inggris di Suriah ini, Boris Johnson, sebagai salah satu kandidat penting menggantikan Theresa May mendapat kritikan keras akibat sikapnya terkait pengunduran diri ini.

Ford menambahkan, bahkan jika Johnson berhasil terpilih sebagai pengganti May, dan menunjuk dubes baru yang diinginkan AS, tetap saja hubungan London dan Washington tidak akan segera membaik.

Diplomat Inggris ini seraya mengkritik kebijakan Johnson mengatakan, ia menerima seluruh prasyarat Amerika Serikat.

Koran The Guardian di edisi Rabu (10/7) menulis, sikap Johnson yang tidak mendukung Kim Darroch telah melemahkan posisinya di kubu konservatif.

Kim Darroch terpaksa mengundurkan diri karena menyebut Trump sebagai sosok sampah dan tidak layak.

Bersamaan dengan eskalasi perang verbal antara petinggi London dan Wahington, Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt menilai memalukan pidato Presiden AS Donald Trump anti Theresa May, perdana menteri Inggris yang mengundurkan diri.

Seperti diwartakan IRNA, Jeremy Hunt Selasa (9/7) seraya merilis pesan di akun twitternya menyebut statemen Trump anti May memalukan dan keliru serta ia menuntut dihormatinya hubungan diplomatik kedua negara.

Presiden Amerika seraya merilis cuitan di aku twitternya mengkritik keras Theresa May dan mengaku senang atas berakhirnya masa jabatan perdana menteri Inggtis ini.

Trump juga menilai bodoh kinerja May terkait kesepakatan untuk keluar dari Eropa (Brexit).

Serangan verbal Trump terhadap May dimulai ketika Koran Daily Mail cetakan London hari Ahad (7/7) mengaku memperoleh dokumen rahasia korespondensi antara dubes Inggris di Washington dan kantor Theresa May, di mana ia ia menyebut Trump sebagai pemimpin gagal dan tak rasional.

Senat AS Tuntut Peninjauan ulang Hubungan Washington dan RIyadh

Senat Amerika Serikat menuntut peninjauan ulang hubungan dengan Arab Saudi. Senator Jims Risch, kepala komisi hubungan luar negeri Senat AS hari Rabu (10/7) seraya menyodorkan sebuah draf, menuntut peninjuan ulang di hubungan Amerika dan Arab Saudi karena pelanggaran berulang HAM oleh pemerintah Riyadh.

Komisi hubungan luar negeri Senat Amerika Serikat mempersiapkan draf yang akan memberi pelajaran atas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Arab Saudi.

Menurut laporan Reuters Rabu malam (10/7), di draf yang dipersiapkan komisi ini, Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dikritik dan diantisipasi undang-undang untuk melawan aksi-aksi anti HAM Riyadh.

Draf ini merupakan hal terbaru dari sejumlah langkah Kongres Amerika untuk menetapkan Arab Saudi bertanggung jawab atas pelanggaran HAM termasuk pembunuhan Jamal Khashoggi, wartawan dan kritikus Saudi di konsulat negara ini di Istanbul Turki serta perang di Yaman.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump diminta menolak memberi visa kepada sejumlah warga Arab Saudi yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Jamal Khashoggi 2 Oktober 2018 dibunuh secara sadis di Istanbul oleh agen-agen yang dikirim Riyadh.

Namun demikian draf ini tidak mengisyaratkan penjualan senjata AS kepada Arab Saudi, meski sejumlah anggota Kongres mengkritik Trump karena tidak menjalankan resolusi terbaru DPR terkait penghentian penjualan senjata kepada Arab Saudi.

Trump Ingin Ubah Undang-undang Suaka

Presiden Amerika Serikat Sabtu (6/7) menyatakan undang-undang suaka di negara ini harus diubah. Trump dalam cuitannya di Twitter menulis, kubu Demokrat harus mengubah undang-undang suaka ini, tapi sepertinya mereka tidak akan melakukannya. Mereka (Demokrat) menuntut perbatasan dibuka yang sama halnya dengan penyelundupan narkotika dan maraknya kriminal.

Sementara itu, hari Senin lalu wakil Demokrat mengunjungi kota El Paso, Texas dan menyatakan kondisi imigran gelap sangat mengkhawatirkan. Trump yang menjadikan isu anti imigran sebagai salah satu isu utama di era kepemimpinannya serta upaya untuk kembali terpilih di pilpres 2020 hari Jumat dan bersamaan dengan janji kepada pembela hak imigran untuk membela mereka mengklaim bahwa pengusiran sejumlah imigran bukan sebuah serangan kepada mereka, namun kami sekedar mengeluarkan mereka dari Ameriak.

Presiden Amerika Juni 2019 setelah terkuaknya jadwal pengusiran sejumlah imigran gelap, menangguhkan proses tersebut, namun kini kembali memulainya. Trump di akun twitternya menulis, kami sama sekali tidak akan mengijinkan imigran gelap menyerbu negara kami. Jika ada imigran gelap yang memasuki Amerika maka mereka harus segera dikembalikan ke negara asalnya tanpa perlu menunggu intervensi pengadilan atau menyusun berkasnya di pengadilan.

Sementara itu, aktivis pembela hak imigran mengatakan, keputusan pengusiran sejumlah pencari suaka akan mengancam komunitas imigran Amerika dan ekonomi negara ini. Trump berulang kali mengklaim bahwa seluruh imigran gelap harus diusir dari Amerika, namun mengingat jumlah imigran gelap di Amerika sekitar 11 juta jiwa, maka proses pengusiran akan sangat sulit dan membutuhkan biaya besar. Dan hal ini akan menimbulkan dampak besar di sektor ekonomi, sosial dan politik.