Jalan Terjal Implementasi Brexit

Implementasi Brexit saat ini menjadi perhatian utama Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Apalagi Partai Konservatif yang dipimpinnya berhasil meraih kemenangan dalam pemilu parlemen baru-baru ini.

Kemenangan tersebut telah membuka jalan bagi Johnson untuk keluarnya kebuntuan implementasi Brexit selama empat tahun. Pada pemilu Kamis lalu, partai Konservatif memenangkan 365 kursi dari 650 kursi parlemen Inggris. Pasca pengumuman kemenangan partainya, Johnson menyatakan bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020.

Sebelumnya, mekanisme keluarnya Inggris dari Uni Eropa telah dirumuskan dalam perjanjian antara London dan Brussels, tetapi Majelis Rendah Inggris tidak mendukung kesepakatan tersebut. Akhirnya Johnson mengadakan pertaruhan besar dengan menggelar pemilu dini dengan harapan memenangkan mayoritas suara di parlemen dan bisa meraih dukungan terhadap langkahnya.

Kini, dengan dukungan parlemen yang kuat, pemerintahan London praktis telah mengadopsi pendekatan garis keras terhadap implementasi Brexit. Juru bicara kantor perdana menteri Inggris dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa mengatakan, "Inggris akan meninggalkan persatuan pabean dan pasar tunggal Eropa, Boris Johnson telah meminta pengusaha dan organisasi bisnis Inggris untuk memulai persiapannya."

Pembicaraan tentang masa depan hubungan Inggris dan Uni Eropa akan dimulai segera setelah London meninggalkan Uni Eropa. Persatuan pabean Uni Eropa adalah serikat pabean independen yang terdiri dari negara-negara anggota Uni Eropa, Monako dan beberapa wilayah Inggris yang bukan anggota Uni Eropa. Menurut aturan Uni Eropa, semua anggota memiliki tugas yang sama dalam masalah ekspor ke negara lain. Sehingga terjadi perdagangan bebas antara anggotanya dan tidak ada bea cukai. Tetapi, seperti zona perdagangan bebas lainnya, para anggotanya menerapkan tarif asing yang sama untuk semua barang yang diimpor.

Masalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa telah menjadi tantangan besar, tidak hanya untuk London, tetapi juga Brussels. Pasalnya,  penundaan berturut-turut implementasinya, yang sebagian besar dipicu friksi internal Inggris antara pendukung garis keras Brexit seperti Johnson, dan kubu garis lunak, menyebabkan Uni Eropa berulang kali mendesak London segera mengklarifikasi kejelasan implementasi Brexit sesegera mungkin. Sebab hal itu akan mengubah kuota keanggotaannya di bawah kondisi baru, serta mengatur bisnis baru dan hubungan ekonomi dengan Inggris.

Secara khusus, ada banyak kesulitan dan ambiguitas tentang hubungan komersial dan ekonomi dalam masa depan hubungan antara London dan Brussels. Negosiator Eropa Michel Barnier mengatakan UE akan melakukan yang terbaik pada akhir tahun ini, seperti yang diinginkan Boris Johnson demi mencapai kesepakatan perdagangan pasca pemilu Inggris.

Berbicara di Parlemen Eropa tanpa menyebutkan kemungkinan mencapai kesepakatan ideal dalam tenggat waktu dengan Johnson, Barnier menekankan bahwa Brussels akan melakukan yang terbaik. Namun, Komisi Eropa ragu mengenai kesepakatan seperti itu akan tercapai dalam waktu enam bulan.

Valdis Dombrovskis, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, mengatakan, "Kami khawatir mengenai masalah kesepakatan yang komprehensif, sebab periode negosiasi untuk perjanjian perdagangan akan sangat terbatas maupun sangat bermasalah. Jadi kita perlu melihat dengan tepat apa yang bisa kita lakukan selama periode ini, karena selama waktu ini, beberapa hal akan berada di luar jangkauan,".

Boris Johnson ingin mencegah supaya periode transisi ditunda pasca implementasi Brexit pada 31Januari 2020, bahkan tanpa mencapai kesepakatan perdagangan dengan Brussels. Hal Ini membuat negosiasi antara London dan Brussels mengenai masa depan hubungan ekonomi dan bisnis menjadi sangat kompleks dan rumit. (PH)