Amerika Tinjauan dari Dalam 22 Desember 2019

Transformasi Amerika Serikat sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya mengenai masalah pemakzulan Trump.

Selain itu, langkah balasan Trump mengusung pemakzulan ketua DPR AS, Presiden AS menandatangani anggaran Militer tahun 2020, Pentagon menyatakan bahwa pasukan AS akan bertahan di Suriah, dan sanksi AS menargetkan seluruh rakyat Iran.

Proses Pemakzulan Trump Berlanjut

Upaya pemakzulan (impeachment) menjadi ramai diperbincangkan akibat polemik yang membelit Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia diusulkan untuk dicopot dari jabatannya karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres negara ini.

Dalam voting pasal penyalahgunaan kekuasaan, anggota parlemen yang setuju pasal ini sebanyak 230 orang. Sementara yang menolak sebanyak 197.

Sementara untuk pasal kedua, sebanyak 229 anggota parlemen setuju Trump sudah menghalang-halangi kongres. Sementara sisanya 197 tidak setuju.

Namun begitu, Trump tidak dikeluarkan dari jabatannya. Sebab, setelah ini, artikel impeachment masih harus diperdebatkan di Senat AS.

Impeachment adalah mekanisme politik yang terjadi di negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dilakukan jika seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau kepala lembaga legislatif dan yudikatif diduga melanggar undang-undang atau melakukan kejahatan.

Dewan Perwakilan memiliki kewenangan untung mengajukan pemakzulan. Namun yang berhak memutuskan pemakzulan adalah Senat.

Proses pemakzulan di Dewan Perwakilan harus melalui tiga tahap. Yakni penyelidikan oleh Komite Intelijen, penyusunan pasal pemakzulan oleh Komite Hukum, dan kemudian dikembalikan kepada Dewan Perwakilan untuk disepakati melalui voting.

Bukti-bukti dan pasal pemakzulan diserahkan dari Dewan Perwakilan kepada Senat. Senat kemudian akan memanggil presiden untuk diperiksa secara tertutup.

Senat kemudian harus memutuskan apakah kepala negara atau kepala pemerintahan dicopot atau layak dipertahankan, dengan pemungutan suara yang harus mencapai 2/3 jumlah anggota lembaga itu.

Di Amerika Serikat, proses pemakzulan tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat atau federal, tetapi juga di level negara bagian. Kongres di setiap negara bagian berhak mengajukan pemakzulan kepada gubernur masing-masing.

Pemakzulan tidak selalu berujung pada pemecatan seorang kepala negara. Namun, dakwaan itu melekat dan bisa digunakan oleh lembaga penegak hukum jika hendak menjeratnya.

Sampai saat ini Presiden Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) dan Trump yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan. Namun, Johnson dan Clinton tidak sampai dicopot dari jabatannya usai disidang di Senat.

Sedangkan Trump harus menjalani sidang di Senat pada Januari mendatang. Senat akan mengadakan sidang dan pemungutan suara artikel impeachment-nya. Apabila mayoritas tidak setuju, Trump bisa tetap menjabat.

Apabila mayoritas setuju, Trump akan dilengserkan dan Wakil Presiden Mike Pence akan mengambil alih jabatan.

Sebagai catatan, mayoritas senat saat ini adalah Republik, yang mana adalah orang-orang partai Trump. Trump merupakan presiden dari Partai Republik.

Saat ini, dari 100 anggota senat atau senator AS, 53 orang berasal dari Partai Republik dan 47 sisanya berasal dari Partai Demokrat. Untuk bisa melengserkan Trump dari jabatannya, dibutuhkan minimum 2/3 (67%) suara dari Senat AS.

Trump Minta Ketua DPR AS Dimakzulkan

Presiden Donald Trump, menuding Ketua DPR AS Nancy Pelosi sedang mencari persepakatan timbal balik atau quid pro quo dengan Senat, dan meminta Pelosi dimakzulkan.

"Nancy Pelosi sedang mencari persepakatan timbal balik dengan Senat. Mengapa kita tidak memakzulkannya?" tulis Trump di akun Twitter-nya, Sabtu (21/12/2019).

DPR AS dalam sebuah voting bersejarah pada Rabu lalu, menyetujui dua pasal pemakzulan Trump dari jabatannya. Pasal pertama menganggap presiden telah menyelewengkan kekuasaan, dan pasal kedua menudingnya telah menghalangi penyelidikan Kongres.

Kedua pasal tersebut harus dikirim ke Senat untuk mendapat persetujuan. Senat akan membahas resolusi pemakzulan Trump pada Januari 2020.

Trump dituduh menekan pemerintah Ukraina agar membuka penyelidikan terhadap Joe Biden dan putranya Hunter Biden. Mantan wapres AS ini akan menjadi rival Trump dalam pilpres 2020 nanti.

Kasus ini berawal dari pengaduan seorang informan (whistleblower) mengenai pembicaraan telepon Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada 25 Juli 2019.

Dalam pembicaraan itu, Trump diduga menekan Zelenskiy untuk mencari informasi kasus korupsi yang bisa memberatkan saingan politiknya, Joe Biden dan putranya.

Trump Tandatangani Anggaran Militer AS 2020

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani anggaran militer negaranya yang bernilai 738 miliar dolar.

Trump secara resmi juga mensahkan pembentukan Pasukan Antariksa Amerika Serikat. 

Pasukan Antariksa AS dibentuk dengan anggaran 71 miliar dolar dan bertugas untuk melindungi properti Amerika di luar angkasa dari ancaman Rusia dan Cina.

Senat AS pada Senin lalu, meloloskan rancangan anggaran militer 2020 untuk pemerintahan Trump senilai 738 miliar dolar. Paket anggaran ini memuat langkah-langkah untuk memblokir pembangunan jaringan pipa transfer gas Rusia ke Eropa, Nord Stream 2, dan larangan kerja sama militer AS dengan Rusia.

Langkah lain adalah mempertimbangkan sanksi terhadap Turki karena pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia, serta larangan penjualan jet tempur F-35 ke negara tersebut,

Pentagon: Pasukan AS akan Bertahan di Suriah

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper, mengatakan pasukan Amerika akan dipertahankan di Suriah selama diperlukan.

Dia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Mark Milley di Pentagon, hari Jumat (20/12/2019) seperti dikutip televisi Aljazeera.

Esper mengklaim bahwa AS berada di Asia Barat untuk mengatasi bahaya Iran dan menghancurkan teroris Daesh.

Mengenai misi pasukan AS di Afghanistan, dia menjelaskan bahwa Washington bertugas menjamin keamanan di Afghanistan dan kawasan dari setiap serangan teroris.

Esper juga berbicara tentang perselisihan AS dan Turki dan mengatakan, "Turki adalah sekutu kami di NATO dan kami berusaha mendorong mereka untuk lebih dekat ke aliansi, tetapi kami telah mengeluarkan mereka dari program produksi jet tempur F-35."

Sanksi AS Menargetkan Seluruh Rakyat Iran

Pengacara hak asasi manusia internasional, Edward Corrigan mengatakan sanksi Amerika Serikat adalah hukuman kolektif untuk seluruh rakyat Iran.

Corrigan dalam wawancara dengan Press TV, Jumat (20/12/2019) menuturkan sanksi AS secara lahiriyah bertujuan untuk membuat pemerintah Iran tidak mampu memperoleh senjata atom, tetapi ketika sanksi itu telah menyebabkan perempuan dan anak-anak Iran tidak dapat mengakses obat-obatan, maka ia telah menjadi sebuah hukuman kolektif untuk rakyat Iran.

Menurutnya, sanksi AS bertujuan untuk menekan rakyat sehingga tercipta kondisi bagi pergantian sistem.

"Tentu saja sanksi seperti itu tidak efektif dan hanya untuk membangkitkan sentimen anti-Iran di Amerika. Pemerintahan Trump menerapkan sanksi ini untuk menarik dukungan dari Israel dan kelompok fundamentalis Kristen," ungkap Corringan.

Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi mengatakan sanksi AS telah membuat impor beberapa jenis obat ke Iran terhenti dan menjadi mimpi buruk bagi sebagian pasien.

"Anak-anak dan orang dewasa penderita kanker dan penyakit khusus di Iran sedang berjuang melawan kematian akibat sanksi kejam AS," jelasnya di pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis waktu New York. (PH)