Amerika Tinjauan dari Dalam 28 Desember 2019

Dinamika terbaru Amerika Serikat selama sepekan terakhir seputar isu bukti baru skandal Ukrainegate.

Selain itu ada isu lain seperti, AS Peringatkan Inggris soal Huawei, Anggota Kongres: Trump Jadikan AS Negara Fasis, Veto Resolusi Suriah, AS Kritik Langkah Rusia dan Cina serta AS Bela Keputusannya Menyanksi Proyek Transfer Gas ke Jerman.

Bukti baru Skandal Ukrainegate

Isu pemakzulan Presiden AS Donald Trump karena skandal Ukrainegate setelah diratifikasi di DPR yang dikuasai Demokrat, kini tengah menunggu untuk digulirkan di Senat. Meski demikian kini terkuak bukti baru terkait skandal ini. Berdasarkan dokumen baru yang dirilis hari Ahad lalu, pemerintah Trump langsung memutus bantuan militer kepada Kiev hanya 91 menit setelah percakapan telepon Trump dengan sejawatnya dari Ukraina.

Menurut The Independent, salah satu memo Gedung Putih terkait kontak telepon Trump dengan Volodymyr Zelensky pada 25 Juni yang baru saja dikeluarkan dari sisi rahasia menunjukkan bahwa kontak ini dimulai pukul 9:03 pagi dan 30 menit kemudian berakhir. Menurut catatan ini, pukul 11:04 pagi hari ituj uga, yakni 91 menit setelah berakhirnya percakapan telepon antara pemimpin kedua negara, Michael Duffey, salah satu direktur senior manajemen anggaran Gedung Putih seraya mengirim email ke Dephan menuntut pemutusan segala bentuk bantuan finansial keamanan kepada Ukraina.

Catatan tersebut termasuk salah satu dokumen yang dirilis di bawah undang-undang kebebasan informasi dan menunjukkan Duffey mengetahui peristiwa yang kemudian dikenal dengan skandal Ukrainegate. Informasi ini memperkuat asumsi yang berbeda dengan klaim Gedung Putih, bahwa pemerintah AS memanfaatkan bantuan militer sebagai alat untuk meyakinkan Kiev agar melakukan penyidikan terkait Biden.

AS Peringatkan Inggris soal Huawei

Isu keamanan teknologi Huawei kembali jadi sorotan. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O’Brien memperingatkan Inggris soal perusahaan Tiongkok itu.

Robert menyebut pemakaian teknologi 5G milik Huawei membahayakan keamanan dinas intelijen rahasia Inggris.

"Mereka (Huawei) hanya akan mencuri rahasia negara, apakah itu rahasia nuklir Inggris atau rahasia dari MI6 atau MI5 (dinas intelijen rahasia Inggris)," kata O'Brien kepada Financial Times sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (26/12/2019).

Lebih lanjut, Robert mengaku heran jika Inggris memandang kerja sama dengan Huawei bersifat sebatas komersial saja.

Dia menekankan bahwa kerja sama penggunaan teknologi 5G milik Huawei juga berkenaan dengan keamanan nasional.

Desakan ke negara-negara lain

Selain itu, Robert mengklaim lebih banyak pihak di negara-negara Eropa, Jepang, Selandia Baru, dan Australia mulai memahami kekhawatiran Amerika Serikat terhadap risiko keamanan atas penggunaan teknologi Huawei.

Beberapa bulan terakhir ini AS telah mendesak sejumlah negara untuk tidak menjalin kerja sama dengan Huawei dalam membangun dan mengembangkan jaringan 5G.

Di samping itu AS juga menuduh peralatan dan teknologi Huawei dapat digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memata-matai. Namun tuduhan itu juga berulang kali ditampik oleh Huawei.

Anggota Kongres: Trump Jadikan AS Negara Fasis

Seorang anggota kongres AS mengkritik pemerintah Trump karena menjadikan AS sebagai negara fasis.

Alexandria Ocazio-Cortez, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari New York  mengatakan tidak ada kemajuan dalam masyarakat Amerika Serikat, karena negara ini sedang menjadi fasis dan hanya memenuhi kebutuhan warga kaya saja.

Anggota partai Demokrat AS menyerukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan Trump yang dinilainya fasis, dengan menegaskan, "Siapa yang peduli dengan masalah berapa banyak emas yang dapat ditambang, tetapi tidak bisa membangun kemajuan masyarakat ?"

Senada dengan Cortez, mantan ketua DPR AS, Dave Trott dalam sepucuk surat yang dilayangkan kepada Majalah The Atlantic menyebut Donald Trump sebagai penyebab kekacauan dalam kebijakan luar negeri AS, dan tidak memenuhi syarat menjadi presiden.

Veto Resolusi Suriah, AS Kritik Langkah Rusia dan Cina

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengkritik langkah Rusia dan Cina yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas ke Suriah.

"Veto Rusia dan Cina atas resolusi Dewan Keamanan yang memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah, memalukan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan hari Sabtu (21/12/2019) seperti dikutip IRNA.

Rusia dan Cina pada Jumat lalu, melakukan veto terhadap resolusi usulan Belgia, Kuwait, dan Jerman untuk pengiriman kemanusiaan lintas batas ke Suriah melalui dua jalur penyeberangan di Turki dan satu di Irak.

Resolusi itu diveto karena pengiriman bantuan dilakukan tanpa izin dari pemerintah Suriah dan juga menolak pengawasan oleh Damaskus.

"Resolusi ini adalah bentuk penyalahgunaan atas situasi kemanusiaan di Suriah dan melanggar kedaulatan negara itu," kata statemen pewakilan tetap Rusia dan Cina di PBB.

Negara-negara Barat berulang kali menyelundupkan senjata dan logistik militer kepada teroris di Suriah dengan alasan penyaluran bantuan kemanusiaan.

AS Bela Keputusannya Menyanksi Proyek Transfer Gas ke Jerman

Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell membela sanksi Washington terhadap jaringan pipa gas Nord Stream 2 dan menganggap langkah itu akan menguntungkan Eropa.

Grenell dalam wawancara dengan surat kabar Bild, Jerman, hari Minggu (22/12/2019), mengatakan proyek pengiriman gas Rusia ke Eropa (Nord Stream 2) akan menciptakan ketergantungan penuh negara-negara Eropa kepada gas Rusia, dan Moskow dapat menggunakannya sebagai tuas tekanan terhadap Eropa.

Dia mengklaim bahwa sanksi tersebut dilakukan mengikuti keputusan sekutu-sekutu Washington di Eropa.

Padahal, Jerman mengecam undang-undang sanksi AS sebagai campur tangan dalam urusan internalnya.

Nord Stream 2 adalah jaringan pipa yang akan mengangkut gas alam dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik. Presiden Donald Trump menentang proyek tersebut, dan mengatakan hal itu akan meningkatkan ketergantungan Jerman pada gas Rusia dan dengan demikian mengubah ekonomi terbesar Eropa menjadi "sandera" Moskow.

Anggaran pertahanan AS 2020 mempertimbangkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek Nord Stream 2.

Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan sanksi AS terhadap Nord Stream 2 melanggar hukum internasional dan sebuah contoh dari persaingan yang tidak sehat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz menganggap sanksi AS sebagai campur tangan serius dalam urusan internal Jerman dan Eropa.

"Langkah-langkah seperti itu tidak dapat dipahami dan tidak pantas untuk para mitra, yang juga terikat dengan keanggotaan bersama di NATO," tegasnya.