Unilateralisme Trump terhadap Perekonomian India
India sebagai kekuatan ekonomi baru terus meningkatkan perekonomiannya dengan menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Tapi Washington tidak menghendaki kemajuan tersebut diraih New Delhi.
Dengan cara pandang unilateral seperti itu, Presiden AS, Donald Trump kepada wartawan mengatakan, "Kita sedang berada di tahun menjelang pemilu, dan saya tidak bermaksud menandatangani perjanjian ekonomi besar dalam perjalanan ke India. Oleh karena itu, tidak ada perjanjian perdagangan utama dengan India yang dapat ditandatangani sebelum pemilu dan kami tidak memiliki prediksi lengkap dari hasil perjalanan ini,".
Pemerintah India telah berjanji kepada rakyatnya akan membuka jendela baru untuk mendongkrak perekonomiannya dengan memanfaatkan kunjungan Trump. Banyak pengamat India memandang pernyataan Trump sebelum melakukan perjalanan ke India sebagai air yang menghilangkan harapan New Delhi.
Trump mengatakan, "Saat berkunjung ke India, mungkin akan ditandatangani beberapa perjanjian bisnis kecil dengan para pemimpin New Delhi, dan membicarakan tentang kontrak yang lebih besar untuk selanjutnya, tetapi untuk saat ini kami tidak bermaksud menandatangani perjanjian semacam itu,".
Trump dijadwalkan melakukan kunjungan pertamanya ke India pada hari Senin dan Selasa, 24-25 Februari 2020. Pemerintah New Delhi membuat pengamanan jalur untuk menyambut kedatangan Trump yang memicu protes keras dari rakyat India. AS menjadi mitra India menghadapi koalisi Cina-Pakistan, dan Trump telah berulangkali mendukung kebijakan New Delhi di kawasan tersebut.
Tapi Trump memiliki masalah lain bagi India yang juga serius. Kebijakan proteksionisme ekonomi yang dilancarkan dalam bentuk perang dagang dengan Cina, dan juga perselisihan dengan Uni Eropa, harus menjadi perhatian New Delhi. Bagaimanapun slogan Trump "America First", akan menyasar negara mana saja yang dianggap Amerika Serikat sebagai rivalnya, termasuk India.
Pertumbuhan ekonomi India yang melesat sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia dengan Produk Domestik Bruto sebesar $2,94 triliun, bagaimanapun akan menimbulkan kekhawatiran bagi AS yang ingin selalu berada di posisi puncak. Oleh karena itu Washington bermaksud untuk mengejar kebijakan yang sama dengan yang diterapkan terhadap Cina, Uni Eropa, bahkan dua negara anggota NAFTA, Kanada dan Meksiko.
Trump ingin mendefinisikan kembali hubungan perdagangan negaranya dengan India yang harus selalu menguntungkan AS secara maksimum. Tentu saja setiap negara akan melakukan berbagai langkah supaya hubungan ekonomi dengan negara lain surplus, tapi yang dilakukan Trump lebih dari itu. Trump tidak mengejar solusi menang-menang, sebab kebijakannya hanya mengedepankan unilateralisme termasuk di bidang ekonomi.
Pada Maret 2019, pemerintah Trump mengumumkan niatnya untuk mengakhiri perdagangan yang tidak berimbang dengan India. Mereka juga menekankan bahwa India telah menciptakan hambatan perdagangan yang berdampak negatif terhadap AS. Kantor Perwakilan Perdagangan AS menyatakan bahwa Washington mengecualikan India dari General System of Preferences (GSP), karena negara ini tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan program tersebut.
Tentu saja, India bereaksi negatif terhadap langkah pemerintahan Trump, yang memicu perang dagang antara India dan Amerika Serikat dengan kenaikan tarif barang impor dari kedua negara. India mereaksi kenaikan tarif untuk produk baja dan aluminiumnya yang masuk ke AS dengan menaikkan tarif impor 28 produk dari AS untuk bahan kimia dan produk pertanian.
Menurut pakar ekonomi Reza Majidzadeh, volume perdagangan antara India dan AS sekitar $90 miliar dengan 60 persen surplus untuk India. Dengan demikian, perang dagang yang disulut Trump terhadap India bertujuan untuk mendongkrak kenaikan neraca perdagangan demi kepentingan AS. Tapi Trump melihat lebih dari itu. Washington harus mendapatkan konsesi gratis dari New Delhi, dan hubungan bisnis baru kedua negara didefiniskan oleh kepentingan AS, bukan negara lain.(PH)
