Saat Petinggi AS Akui Represi Maksimum terhadap Iran Gagal

Presiden AS Donald Trump seraya menentang kesepakatan nuklir JCPOA dan keluar secara sepihak dari kesepakatan ini pada Mei 2018, juga menerapkan pendekatan represi maksimum terhadap Iran serta menjatuhkan sanksi anti Tehran.

Hal ini bukan saja memicu badai kritik dan protes di dalam dan luar negeri terhadap pemerintah Trump, bahkan menimbulkan keraguan akan dampak dan efektivitas pendekatan ini. Sementara itu, anggota DPR Amerika mempertanyakan efisiensi kebijakan ini.

Sekaitan dengan ini, Senator senior Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, mengingat transformasi terbaru Irak, meminta Trump menerima realita ini bahwa kebijakan pencegahan dan penerapan represi terhadap Iran gagal dan tidak efektiv serta propaganda represi maksimum anti Tehran tidak lagi efisien.

Menendez di statemennya menyatakan, “Dengan menghubungan serangan ke pangkalan militer al-Taji kepada pasukan yang didukung Iran, pemerintah Trump harus menerima bahwa di kebijkanan pencegahan, aksi-aksi permusuhan terhadap Iran gagal dan harga kegagalan ini harus diterima pasukan Amerika.”

Chris Murphy, senator AS dari kubu Demokrat juga mengkritik pendekatan ekstrim Trump terhadap Iran dan mengatakan, kebijakan ini hanya membuat Iran semakin kuat. Di akun Twitternya ia menulis, “Tidak ada hasilinya kecuali membuat mereka (Iran) semakin kuat dan AS kian lemah.” Lebih lanjut Murphy di cuitannya seraya mengkritik teror terhadap Syahid Letjen Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC atas instruksi Trump menulis, “Rencananya serangan terhadap Jenderal Soleimani akan menghidupkan pendekatan pencegahan AS terhadap Iran, tapi ternyata tidak demikian.”

Pengakuan dua petinggi AS ataskegagalan kebijakan pencegahan pemerintah Tgrump terhadap Iran mengindikasikan bahwa meski ada klaim petinggi AS seperti Trump dan Mike Pompeo terkait efektivitas pendekatan ini terhadap Tehran, namun dalam prakteknya Amerika tidak mendapat untung sama sekali serta Iran baik di tingkat dalam negeri dan regional mampu melawan represi ekonomi, politik dan bahkan militer AS.

Kritikan atas pendekatan represi maksimum pemerintah Trump tidak hanya datang dari petinggi Amerika. Bahkan petinggi senior Eropa khususnya Jerman dan Perancis juga menegaskan tidak efektifnya kebijakan ini. Kebijakan keliru dan gagal pemerintah Trump terhadap Iran menunjukkan bahwa bahkan Eropa yang menjadi sekutu Washington di NATO menyadari bahwa sikap keras kepala untuk melanjutkan kebijakan represi maksimum bukan saja tidak efektif, bahkan akan memicu tensi lebih besar serta memperparah kondisi.

Pemerintah Trump sebelumnya optimis melalui pendekatan represi maksimum, mereka akan mampu menyeret Iran ke meja perundingan dengan 12 tuntutan Pompeo dan memaksa Tehran menyetujui tuntutan tersebut. Meski demikian, sikap tegas Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei yang menolak tuntutan ilegal Washington dan perundingan dengan AS, masalah ini bahkan sangat jelas bagi pemerintah Trump bahwa kebijakan represi maksimum tidak akan membuahkan hasil. Selain itu, perlawanan heroik rakyat Iran terhadap sanksi ini membuat pemerintah Trump semakin putus asa.

Washington melalui kedok kemanusiaan dan munafik serta untuk menutupi dimensi tak manusiawi sanksi sepihaknya terhadap Iran, mengklaim siap memberi bantuan kepada Tehran dalam melawan wabah Corona. Namun klaim ini sekedar omong kosong dan pemerintah Trump secara praktis menciptakan banyak penghalang bagi akses Iran terhadap peralatan medis dan obat-obatan untuk melawan virus Corona.

Hal ini telah mendorong sejumlah anggota DPR AS menuntut peninjauan ulang masalah ini dan pencabutan sanksi terhadap Iran. Ilhan Omar, anggota DPR dari kubu Demokrat menuntut penangguhan sanksi AS terhadap Iran mengingat penyebaran Corona di dunia.

Di akun Twitternya Ilhan Omar menulis, “Kita perlu menangguhkan sanksi ini sebelum nyawa manusia lebih banyak hilang. Sanksi ini kini menimbulkan kelangkaan barang medis dan kematian penduduk di Iran.” (MF)