AS Tinjauan dari Dalam, 25 Juli 2020

Dinamika AS pekan ini diwarnai sejumlah isu penting seperti perkembangan pandemi Corona di negara ini dan pendekatan Presiden Donald Trump.

Selain itu, masih ada perkembangan demo anti rasis, sejumlah ilmuwan AS protes pendekatan Trump, mantan menhan AS sebut kebijakan anti Iran Trump kalah, senator AS tuding Gedung Putih sembunyikan berkas teror Jend. Soleimani dan Lawan Trump, DPR AS Setujui RUU "No Ban Act".

Pemerintah Trump Berusaha Putus Bujet Penanganan Corona

Bersamaan dengan eskalasi jumlah penderita Corona di Amerika Serikat, Gedung Putih berupaya memutus bujet langkah-langkah preemtiv penularan virus ini.

Menurut laporan Koran Washington Post Ahad (19/7/2020) dini hari, pemerintah Amerika pimpinan Donald Trump berusaha menghalangi upaya memasukkan bujet beberapa miliar dolar untuk tes Corona, identifikasi penderita, dan beberapa langkah lain untuk mencegah penularan virus ini di sebuah paket insentif DPR.

Dengan demikian, pemerintah Trump masih tetap berusaha memutus dukungan dana beberapa militer dolar terhadap Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) sebuah pusat pencegahan penyakit menular paling kuat di dunia yang telah berhasil mencapai kemajuan penting dalam pembuatan vaksin COVID-19.

Padahal senator kubu Republik yang satu partai dengan Donald Trump telah menetapkan bujet ini untuk CDC guna melanjutkan langkah-langkah penanggulangan wabah ini.

Washington Post juga menulis bahwa langkah pemerintah Trump ini tidak berhenti di kasus ini saja, dan ia bahkan berencana mencegah alokasi bujat miliaran dilar untuk Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika untuk melawan wabah Corona baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut keterangan sumber-sumber Amerika, ideologi pemerintah Trump selain menyakiti kubu Demokrat juga menyasar senator dari kubu Republik.

Pendekatan trump ini diambil ketika berdasarkan data yang dirilis, sampai saat ini di Amerika tercatat 3.833.271 kasus positif Corona dan hampir 143 ribu orang meninggal dunia.

Dokter Militer AS Dikerahkan Tangani Penyebaran Corona

Para dokter militer, perawat, dan tenaga spesialis dikirim untukmembantu rumah sakit yang kewalahan di California dan Texas dalam menangani kasus infeksi Corona yang terus meningkat.

Seperti dilaporkan televisi Fox News, Ahad (19/7/2020), 580 staf medis Angkatan Darat dan Angkatan Laut AS telah dikirim untuk membantu rumah sakit-rumah sakit yang dipadati oleh pasien Corona di Texas.

Tim medis tambahan yang terdiri dari 85 orang dikirim untuk membantu salah satu rumah sakit di kota Houston, Texas.

Negara bagian California telah meminta pengiriman 160 tenaga medis dari Angkatan Udara AS untuk ditempatkan di unit-unit gawat darurat. California mencatat kenaikan besar kasus infeksi virus Corona dalam beberapa pekan terakhir dan rumah sakit di wilayah itu dipenuhi oleh pasien Covid-19.

AS menduduki posisi pertama dunia dari segi jumlah kasus infeksi dan angka kematian akibat Corona. Pemerintah AS dan Presiden Donald Trump dikritik habis-habisan karena tidak mampu menangani penyebaran Corona.

Pelosi sebut COVID-19, Virus Trump

Ketua DPR Amerika Serikat menyebut virus Corona sebagai virus Trump dan kembali mengkritik keras kinerja presiden Amerika dalam menangani virus ini.

Seperti dilaporkan IRIB Rabu (22/7/2020), Nancy Pelosi saat diwawancarai CNN menyatakan, mengingat statemen terbaru presiden, Saya kira ia telah mengakui kesalahannya terkait pemakaian masker dan bahwa Corona bukan gurauan.

"Kondisi pandemi Corona karena kalalaian Trump bukannya membaik, tapi malah memburuk dan sejatinya ini adalah virus Trump," papar Pelosi.

Kepada CNN ia mengatakan, jika Trump beberapa bulan lalu mengatakan mari kita menggunakan masker dan kita jaga jarak sosial, maka hari ini semakin banyak warga akan mengikutinya.

Statemen ini diungkapkan Pelosi sebagai respon atas statemen Selasa dini hari Donald Trump di Gedung Putih yang menunjukkan Trump mendukung penggunaan masker dan meminta warga selain mencuci tangan juga menjaga jarak sosial untuk melawan wabah ini.

Amerika saat ini menempati posisi pertama dunia dari sisi jumlah terbanyak kasus positif Corona dan juga kasus kematian akibat wabah ini.

Pemerintah Amerika, khususnya Donald Trump mendapat kritikan pedas karena tidak bertanggung jawab atas penyebaran wabah Corona di negara ini.

Aksi Demo Anti Rasis di Portland, AS masih Berlanjut

Menyusul protes luas di kota terbesar negara bagian Oregon, sejumlah demonstran ditangkap aparat keamanan.

Menurut laporan CNN, polisi Portland Sabtu (18/7/2020) menyatakan bahwa sejumlah demonstran ditangkap saat menggelar aksi unjuk rasa dan memblokade gedung pemerintah serta melempari aparat keamanan.

Berdasarkan sumber ini, aksi protes di kota Portland, negara bagian Oregon Amerika sampai saat ini masih masih dilanda aksi protes menentang perilaku rasis dan kasar polisi negara ini meski telah lewat dari tujuh pekan dari kasus pemunuhan George Floyd.

Salah satu alasan aksi protes ini adalah mengenang John Lewis, anggota DPR AS dari kubu Demokrat dan sosok yang memperjuangkan hak sipil warga kulit hitam yang meninggal dunia hari Sabtu setelah enam bulan melawan penyakit kanker.

Polisi AS Serang Wali Kota Portland dengan Gas Air Mata

Agen Federal Amerika Serikat yang dikirim Presiden Donald Trump ke Portland, Oregon untuk menumpas demonstran, menyerang wali kota Portland dengan gas air mata.

Fars News (23/7/2020) melaporkan, Ted Wheeler yang menentang penempatan pasukan Agen Federal untuk menumpas demonstran yang memprotes kekerasan, dan diskriminasi ras polisi Amerika, Rabu (22/7) di depan gedung pengadilan federal Amerika, diserang gas air mata oleh Agen Federal.

Sehubungan dengan hal ini Associated Press menulis, pasukan Agen Federal atas perintah Trump dikirim ke Portland meski ditentang oleh walikota kota itu.

Ted Wheeler yang merupakan anggota Partai Demokrat itu mengumumkan, ini baru pertama kali saya diserang gar air mata, dan masih belum jelas apakah Agen Federal Amerika menyerang saya dengan sengaja atau tidak.

Hari Minggu (19/7) Walikota Portland menyebut aksi Trump mengerahkan Agen Federal untuk menumpas demonstran sebagai aksi menjijikan, dan hanya memperburuk situasi kota. Ia menuntut penarikan Agen Federal dari kotanya.

Lebih dari 1.200 Ilmuwan AS Protes Pendekatan Pemerintah Trump

Dalam sebuah surat protes terbuka kepada Gedung Putih, lebih dari 1.200 ilmuwan Amerika Serikat meminta pemerintah untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan menahan diri dari menuduh para ilmuwan.

Menurut laporan surat kabar The Guardian, lebih dari 1.200 ilmuwan Amerika Serikat hari Senin (20/07/2020) menulis surat terbuka kepada Gedung Putih dan mengkritik berbagai tuduhan baru-baru ini terhadap bagian dari masyarakat AS ini.

Para ilmuwan mengkritik "tuduhan terhadap para ilmuwan" oleh Presiden AS dan mencatat bahwa kalangan ilmuwan selalu berusaha menghindari politisasi sepanjang sejarah Amerika.

Dalam surat terbuka mereka, para ahli yang beberapa di antaranya bekerja di pemerintah AS, meminta Trump untuk menghidupkan kembali kebijakan berbasis sains di pemerintah AS.

Koran The Washington Post melaporkan minggu lalu bahwa pemerintah AS sedang bekerja untuk memblokir anggaran miliaran dolar untuk pengujian, pelacakan, dan langkah-langkah lain untuk mengatasi wabah virus Corona dalam paket dukungan kongres.

Pemerintah Trump juga berusaha untuk memotong dana miliaran dolar dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), yang telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Tindakan dan perilaku Trump serta mengabaikan nasihat medis selalu dikritik secara luas oleh komunitas medis Amerika Serikat.

Mantan Menhan AS: Kebijakan Anti-Iran Trump Sudah Kalah

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat menilai kebijakan Donald Trump, Presiden AS terhadap Iran menjadi faktor kekalahan Washington di semua front.

Menurut laporan situs televisi al-Mayadeen, Leon Panetta, mantan Menteri Pertahanan AS menambahkan, "Kebijakan Donald Trump untuk mengubah sistim di Iran tidak berhasil dan Washington telah kalah di semua front."

Sebelumnya, Panetta mengkritik sikap presiden AS dengan mengatakan bahwa ia menahan diri dari menghadapi krisis yang sulit untuk diselesaikan dan bahwa fokusnya hanya pada memenangkan pemilu.

Pada 8 Mei 2018, Presiden Amerika Serikat secara sepihak menarik Amerika Serikat dari JCPOA dan memerintahkan dimulainya kembali sanksi yang ditangguhkan terhadap Iran.

Trump telah berjanji membujuk Iran untuk datang ke meja perundingan demi mencapai "kesepakatan yang lebih baik" dengan menarik diri dari JCPOA dan mengejar kebijakan "tekanan maksimum".

Trump telah gagal mencapai tujuan ini, dan telah banyak dikritik oleh berbagai kelompok di Amerika Serikat, terutama menjelang pemilihan presiden November 2020.

Para pengiritk Trump menuduhnya tidak memiliki strategi untuk Iran, meningkatkan ketegangan dengan negara itu, dan menjauhkan Amerika Serikat dari sekutu-sekutunya.

Senator AS Sebut Gedung Putih Sembunyikan Kasus Teror Soleimani

Senator AS meminta Gedung Putih mengakhiri kebijakan menyembunyikan masalah sebenarnya dari kasus teror terhadap komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, Letjen Qassim Soleimani.

Senator partai Demokrat, Chris Murphy dalam sebuah pernyataan hari Rabu (22/7/2020) mengatakan bahwa rakyat AS berhak untuk mengetahui mengapa Presiden Donald Trump mengintruksikan pembunuhan Letjen Qassem Soleimani, meskipun ada konsekuensi yang jauh lebih besar dari serangan tersebut terhadap keamanan nasional AS.

"Pemerintahan Trump telah berulangkali menyembunyikan informasi dalam klasifikasi rahasia, karena kerugian kepentingan politiknya sendiri," ujar senator partai Demokrat AS ini.

Murphy juga mengajukan permintaan kepada sebuah lembaga di pemerintah federal AS yang bertanggung jawab untuk meninjau permintaan rilis dokumen secara publik.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Pelapor Khusus PBB, Agnes Callamard menyebut aksi militer AS meneror Letjen Soleimani sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.

Syahid Letjen Qassem Soleimani dan rombongannya gugur pada 3 Januari 2020 dalam serangan udara yang dilancarkan secara pengecut oleh militer AS di sekitar bandara internasional Baghdad, Irak. Padahal Syahid Soleimani melakukan perjalanan ke Baghdad atas undangan pemerintah Irak.

Selama ini, Syahid Soleimani dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris, terutama Daesh di kawasan Asia Barat.

Lawan Trump, DPR AS Setujui RUU "No Ban Act"

Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui rancangan undang-undang yang bertentangan dengan dektrit presiden Donald Trump dengan mengizinkan masuknya warga negara-negara Muslim ke AS.

Rancangan undang-undang yang disebut "No Ban Act" ini disetujui dalam sidang DPR AS hari Rabu (22/7/2020) yang berseberangan dengan aturan sebelumnya yang dikeluarkan Trump.

Tapi pengesahan RUU ini di Dewan Perwakilan Rakyat AS tidak berarti akan menjadi undang-undang, karena harus melalui tahapan selanjutnya.

Legislasi apapun di Amerika Serikat harus memerlukan persetujuan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian persetujuan oleh Presiden Amerika Serikat.

Setelah memasuki Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump menandatangani dektrit no.13769 yang melarang warga negara dari tujuh negara yang mayoritas Muslim yaitu: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, memasuki wilayah AS.

Putusan itu memicu kekacauan di bandara AS dan menyulut protes internasional yang meluas.

Trump kemudian membatalkan implementasinya beberapa bulan kemudian, dan mengeluarkan perintah eksekutif baru.