Dinamika Asia Tenggara, 22 Agustus 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting seperti kunjungan Menlu Indonesia ke Cina dan kritikan Beijing terhadap Jakarta.

Selain itu masih ada isu lain seperti ilmuwan Singapura temukan varian baru virus COVID-19, Thailand tangkap demonstran dan parlemen Malaysia tuntut Isael dikeluarkan dari PBB.

Kunjungan Menlu Retno dan kritik China terhadap Indonesia

Retno LP Marsudi memberikan kesan tersendiri bagi China karena berhasil menahbiskan dirinya sebagai menteri luar negeri pertama yang melakukan kunjungan ke negara ekonomi terbesar kedua di dunia di tengah pandemi COVID-19.

Tentu saja China pantas berbangga dan merasa terhormat atas kehadiran Menlu Retno yang pada saat itu bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat China masih sibuk memerangi gelombang lanjutan COVID-19.

 

"Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah menteri luar negeri pertama yang akan diterima China saat pengendalian virus sedang dilakukan secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa China dan Indonesia sama-sama mementingkan hubungan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA, Kamis (20/8/2020).

Dewan Pemerintahan yang merangkap Menlu China Wang Yi beserta jajaran dalam menyambut kedatangan koleganya itu terbilang istimewa karena dilakukan di Sanya, Ibu Kota Provinsi Hainan.

Hainan, pulau eksotis beriklim tropis di sebelah selatan daratan China yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Guangdong itu sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur agar nantinya menjadi objek wisata yang sejajar dengan Bali.

Kunjungan Menlu dan Menteri BUMN juga sangat strategis mengingat tahun ini merupakan tahun ke-70 hubungan diplomatik Indonesia-China.

"Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia telah menghadirkan peluang peningkatan baru dalam hubungan bilateral. China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan konsensus antara kedua kepala negara. Memerangi pandemi dan melaksanakan pembangunan merupakan dua hal utama," ujar Zhao.

Menurut dia, di bawah arahan strategis kedua kepala negara, hubungan China-Indonesia telah mencapai perkembangan yang sangat pesat.

"Secara khusus, kami mencapai hasil yang nyata dalam kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) dan kemajuan dalam mengerjakan proyek-proyek andalan, seperti jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional," kata diplomat karier tersebut.

Ia menganggap Indonesia sebagai tetangga yang penting karena keduanya memiliki kepentingan yang sama sehingga secara alamiah menjadikan keduanya sebagai mitra kerja sama.

Pada saat COVID-19 melanda pun, pejabat tinggi kedua negara, lanjut dia, juga telah melakukan diskusi melalui telepon.

"China dan Indonesia punya rasa saling percaya yang mendalam, bersama-sama mendukung multilateralisme dan keadilan internasional, dan menghadirkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat China, Indonesia, dan kawasan," ujar Zhao.

Beberapa kesepakatan pun berhasil dicapai dalam pertemuan antarmenteri pada Kamis itu.

Mulai dari kerja sama pendampingan hukum timbal balik untuk mengatasi dugaan penyiksaan dan perdagangan manusia dalam kasus yang menyangkut anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapan-kapal penangkap ikan milik perusahaan atau individu di China, pengaturan jalur cepat pergerakan warga kedua negara dalam kaitannya dengan pencegahan COVID-19, rantai pasokan industri, dan pemulihan ekonomi hingga kesanggupan China dalam hal ini Sinovac memprioritaskan Indonesia dalam distribus vaksin COVID-19.

Sayangnya, Isu Laut China Selatan (LCS) yang saat ini sedang memanas tidak masuk dalam poin pembahasan tersebut.

Kecewa

Soal LCS  terutama yang menyangkut tentang Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna, Kepulauan Riau, posisi Indonesia sangat jelas.

Untuk itulah tidak perlu lagi dibahas melalui jalur diplomasi meskipun pihak China beberapa kali mencoba menggiringnya ke saluran komunikasi itu.

Namun baru-baru ini pihak China kecewa dengan sikap Indonesia yang mengirimkan surat kepada Sekrertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada 26 Mei 2020, Indonesia menunjukkan "batas sembilan garis" yang dikeluarkan oleh Beijing tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Surat protes yang dikirimkan Indonesia itu belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun pertukaran pandangan mengenai isu itu sudah pernah dilakukan di Komisi PBB pada 2009 dan 2010.

"Indonesia melakukan sedikit trik dalam isu LCS," komentar Prof Cheng Hangping dari Pusat Kolaborasi Inovasi Penelitian Laut China Selatan pada Nanjing University di Global Times edisi 4 Agustus 2020.

Ia mengaku tidak terkejut dengan trik yang dimainkan Indonesia itu karena tiga hal. Pertama, Indonesia sedang menghadapi tekanan kasus COVID-19.

"Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara tersebut di LCS termasuk di Natuna. Indonesia telah mengumumkan pemangkasan angaran pertahanan pada tahun ini hingga 588 juta dolar AS (Rp8,6 triliun) karena wabah COVID-19. Ini akan mengurangi frekuensi patroli Angkatan Laut Indonesia dan latihan-latihan militer. Militer dan polisi Indonesia didera kekhawatiran akan berkurangnya kekuatan untuk melindungi hak-hak maritimnya," sebut dia.

Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan situasi 2019, saat Indonesia benar-benar fokus pada isu LCS. Beberapa kali Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi militer mengunjungi Natuna untuk mendeklarasikan kedaulatan.

Kedua, sebut Cheng, Indonesia salah menilai arbitrasi yang diajukan oleh Filipina dalam sengketa LCS pada empat tahun lalu.

"Indonesia secara agresif menjadikan pernyataan Menlu AS Mike Pompeo terkait LCS pada 13 Juli untuk menjustifikasi Pengadilan Tetap Arbitrasi pada 2016 dalam memutus sengketa di perairan sekitar Pulau Natuna," tuduh Cheng.

Ketiga, Indonensia lebih memilih membuka hambatan di Natuna demi menarik minat investor asing.

"Pada bulan Januari, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mempererat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di kepulauan Natuna yang kemudian Indonesia tampaknya memperkuat posisinya di LCS," ujarnya.

Cheng menilai sengketa perairan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan UNCLOS karena tidak semua negara menandatangani konvensi tersebut.

Menurut dia, sikap Indonesia kontras dengan Filipina dan Vietnam yang memang sedang berselisih dengan China tanpa harus memihak AS dalam masalah LCS.

Kedua negara tersebut, bagi dia telah menunjukkan kebijakan membangun kemitraan yang bersahabat dengan negara tetangga daripada menerapkan kebijakan "beggar-thy-neighbour" untuk menghindari terjadinya perselisihan antarnegara adidaya. Beggar thy-neighbour merupakan kebijakan yang menguntungkan negara sendiri, tapi merugikan negara lain.

"Filipina dan Vietnam telah membuat pilihan yang tepat. Ini patut menjadi renungan bagi otoritas Indonesia," kritik Prof Cheng.

Ilmuwan di Singapura temukan varian baru virus corona

Sejumlah ilmuwan di Singapura telah menemukan varian baru hasil mutasi virus corona (SARS-CoV-2), penyebab COVID-19, demikian hasil kajian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah The Lancet minggu ini.

Varian baru SARS-CoV-2 itu, menurut para peneliti, menyebabkan gejala penyakit yang lebih ringan dibandingkan jenis pada umumnya.

Hasil penelitian menunjukkan pasien yang terinfeksi varian baru SARS-CoV-2 memiliki tingkat kesembuhan yang lebih baik. Pasien tersebut memiliki kecenderungan rendah untuk mengalami kekurangan kadar oksigen dalam darah, serta tidak banyak dari mereka yang membutuhkan layanan perawatan intensif.

Penelitian tersebut melibatkan berbagai lembaga di Singapura, di antaranya Pusat Penyakit Menular Nasional (NCID), Duke-NUS Medical School, serta Badan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Riset Singapura.

"Hasil kajian ini menyediakan data pertama yang menunjukkan perubahan genetik/mutasi pada SARS-CoV-2 berpengaruh pada tingkat keparahan penyakit yang diderita pasien," kata ilmuwan dari Duke-NUS Medical School, Gavin Smith.

Para peneliti mengatakan temuan itu juga berpengaruh pada pengembangan vaksin dan obat-obatan COVID-19.

Varian baru tersebut, yang kemungkinan berasal dari Kota Wuhan, China, pertama kali ditemukan dalam klaster penularan virus pada Januari sampai Maret 2020.

Virus tersebut, yang turut ditemukan di Singapura, ditularkan dari orang ke orang di beberapa klaster penularan berbeda sebelum akhirnya dikendalikan lewat kebijakan karantina.

Seorang ahli minggu ini mengatakan mutasi pada virus kemungkinan jadi "penanda baik". Virus biasanya jadi kurang ganas saat bermutasi. Dengan demikian, orang dalam jumlah lebih banyak kemungkinan terjangkit virus, tetapi itu tidak membunuh mereka.

Pasalnya, daya tahan virus bergantung pada tubuh inangnya untuk asupan nutrisi dan tempat bernaung, kata seorang ilmuwan dari National University Hospital Singapura, Paul Tambyah.

Kepolisian Thailand tangkap delapan aktivis karena gelar unjuk rasa

Kepolisian Thailand pada Kamis (20/8) mengumumkan mereka telah menangkap delapan aktivis lainnya, di antaranya dua penyanyi rap, karena menggelar dan terlibat unjuk rasa minggu lalu.

Aparat keamanan setempat mulai menangkapi para aktivis setelah massa menggelar demonstrasi lebih dari satu bulan untuk memprotes pemerintahan militer dan menuntut reformasi kekuasaan kerajaan.

 

Delapan aktivis itu ditangkap pada Rabu (19/8) malam. Satu hari setelahnya, kepolisian menetapkan mereka tersangka karena melanggar undang-undang keamanan dalam negeri, mengingat mereka terlibat dalam aksi protes 18 Juli.

Tidak hanya itu, kepolisian juga menuntut mereka melanggar aturan yang melarang warga berkumpul demi mencegah penularan COVID-19, kata kepolisian.

"Penangkapan para pemimpin aksi yang menggelar aktivitas demikian tengah diproses berdasarkan aturan undang-undang," kata Wakil Kepala Biro Kepolisian Metropolitan, Jirapat Phumjit.

Ia mengatakan pihaknya telah mengantongi surat penangkapan untuk empat aktivis yang terlibat unjuk rasa tersebut.

Dari delapan aktivis yang ditangkap kepolisian, salah satunya adalah Dechatorn "Hockhacker" Bamrungmuang, 30, dari grup musik Rap Against Dictatorship/Rap untuk Lawan Diktator.

Bamrungmuang merupakan salah satu penyanyi rap yang populer di dunia maya sejak tahun lalu.

Penyanyi rap lain yang ditangkap, Thanayut Na Ayutthaya, 19, juga dikenal dengan nama Elevenfinger.

Walaupun demikian, delapan aktivis itu telah dibebaskan dengan jaminan, kata seorang pengacara.

Sejak pertengahan Juli, unjuk rasa digelar hampir tiap hari di Thailand. Massa menuntut menemui langsung Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpini junta dan mendesak pemerintah mengubah konstitusi, serta menghentikan seluruh intimidasi terhadap kalangan oposisi.

Beberapa demonstran juga menuntut kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn dikurangi. Desakan itu lama jadi isu yang tabu dibicarakan di Thailand.

Prayuth menyangkal tudingan para pengunjuk rasa bahwa  pemilihan umum tahun lalu dicurangi oleh tentara-tentara yang ada di pihak perdana menteri. Ia mengatakan dirinya siap berbicara dengan para pelajar, kelompok yang merintis aksi massa.

Namun, ia berpendapat tuntutan mengurangi kekuasaan kerajaan sudah kelewatan.

Sebelumnya, kepolisian menangkap tiga aktivis, salah satunya Anon Nampa, seorang pengacara hak asasi manusia yang pertama kali secara terbuka menuntut reformasi kerajaan. Nampa ditangkap pada Rabu, untuk kedua kalinya pada bulan ini, karena keterlibatannya pada beberapa aksi protes.

Ia telah dibebaskan dari tahanan dengan jaminan.

Kepolisian sejauh ini telah mengantongi enam surat penangkapan lainnya terhadap aktivis yang ikut unjuk rasa minggu lalu. Saat aksi massa, para pelajar menyerukan 10 tuntutan reformasi kerajaan.

Rangkaian aksi massa di jalan-jalan Bangkok membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya, mengingat aksi serupa sempat berujung bentrok sebelum akhirnya PM Prayuth mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada 2014.

Nilai mata uang Thailand, bath, turun pada tingkat terendah selama tiga minggu terakhir menjadi 31,44 per dolar AS, Kamis. Angka itu menandai penurunan harian terendah selama Agustus.

Parlemen Malaysia Tuntut Israel Dikeluarkan dari PBB

Anggota parlemen Malaysia menyatakan dukungannya terhadap cita-cita bangsa Palestina dan mengecam normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel. Mereka juga menuntut Israel dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut laporan IRIB Rabu (19/8/2020), sebuah delegasi dari anggota parlemen Malaysia mewakili berbagai kelompok dan kubu politik negara ini mengirim memo terkait kecaman normalisasi hubungan Emirat dan Israel ke kedubes AS, Palestina, kantor perwakilan PBB dan ASEAN di Kuala Lumpur.

Memo ini mencakup 12 butir dan menunjukkan komitmen rakyat serta pemerintah Malaysia untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina guna merebut kembali hak legal mereka dan memiliki hak-hak legal seperti kebebasan dan independensi penuh.

Anggota parlemen Malaysia di memonya meminta berbagai organisasi regional seperti ASEAN, OKI dan Uni Parlemen Asia mengambil langkah bersama untuk meraih tujuan seperti membatalkan pengakuan resmi terhadap Israel karena rezim ini melakukan kejahatan anti kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

Syed Ibrahim Syed Noh, ketua delegasi parlemen Malaysia terkait hal iin mengatakan, permintaan anggota parlemen kepada masyarakat internasional untuk mundur dari keputusan mereka mengakui secara resmi Israel mengindikasikan sikap pemerintah Malaysia saat ini dan pemerintah sebelumnya yang senantiasa menutut perealisasian keadilan bagi bangsa Palestina dan hukman bagi rezim Zionis Israel.

"Pemerintah dan bangsa Malaysia menentang segala bentuk langkah yang mendorong Israel melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina termasuk perampasan tanah, penumbasan rakyat Palestina dan pelanggaran resolusi internasional terkait isu Palestina," ungkap Syed Ibrahim Syed Noh.

Sekelompok massa berkumpul di pengadilan di Bangkok untuk memberi dukungan kepada para aktivis yang menjalani sidang praperadilan dan penetapan besaran jaminan.