AS Tinjauan dari Dalam 18 Oktober 2020

Perkembangan di Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu seperti Perbedaan Pandangan Trump dan Biden Mengenai Iran.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Pompeo sebut Saudi sekutu AS untuk tekan Iran, AS beri ultimatum 24 jam kepada Sudan untuk berdamai dengan Israel, Pilpres AS Makin Dekat, Hasil Jajak Pendapat Berubah, AS Kecewa atas Terpilihnya Rusia Cs sebagai Anggota HAM PBB dan berbagai isu lainnya...

Perbedaan Pandangan Trump dan Biden Mengenai Iran

Pemilu presiden Amerika Serikat semakin dekat dan rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa, 3 November 2020. Kandidat Presiden AS petahana Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden dalam kampanye mereka menyinggung beragam isu penting dan sensitif terutama mengenai Republik Islam Iran dan perjanjian nuklir JCPOA.

Mengenai Iran dan JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif), Trump dan Biden memiliki perspektif yang tampak berseberangan. Trump dengan bangga memuji sanksi ketat yang diberlakukan pemerintahanna terhadap Iran ketika kampanye di Carolina Utara.

"Panggilan pertama yang akan kami terima setelah kemenangan mendatang adalah dari Iran. Apakah kita bisa mencapai kesepakatan? Negara ini sedang menuju neraka akibat sanksi dan semua yang telah kami lakukan…," kata Trump.

Trump dengan nada sarkastik kepada Biden mengatakan, jika Joe beruntung memperoleh suara, Anda akan mendapatkan kesepakatan yang paling luar biasa (dengan Iran).

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi IBC, Biden secara eksplisit menyerang kebijakan Trump terhadap Iran dan dampak-dampaknya. Dia mengatakan, AS lebih terisolasi dari sebelumnya, sementara Iran semakin dekat dengan bom nuklir. Sekutu Amerika, lanjutnya, juga tidak mempercayai negara ini dan Presiden AS diejek di forum-forum dunia.

Kebanggaan Trump tentang keberhasilan kebijakannya terhadap Iran, yang dikenal sebagai "kampanye tekanan maksimum" dipamerkan untuk mendongkrak simpati rakyat AS kepada kandidat capres dari Partai Republik ini, namun faktanya, apa yang dibanggakan Trump tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kalangan pejabat AS termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakui bahwa tujuan-tujuan ilegal pemerintahan Trump terkait Iran belum tercapai meski AS telah memberlakukan tekanan terkuat dan sanksi terberat dalam sejarah negara ini.

Pompeo pada Mei 2018 menuntut penghentikan sepenuhnya program nuklir Iran, pembatasan dan bahkan penghentian program rudal negara ini serta diakhirinya langkah-langkah Republik Islam di kawasan, di mana jika semua itu diterwujud, maka Iran berarti telah tunduk sepenuhnya kepada AS.

Republik Islam Iran bertahan atas tekanan terberat AS, dan bahkan berkat perlawanan tesebut, pemerintahan Trump sekarang menghadapi keterkucilan maksimum di tingkat dunia.

Ketika menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA dan menerapkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, Trump berjanji untuk memaksa pemerintah Tehran datang ke meja perundingan guna mencapai "kesepakatan yang lebih baik seperti yang dia inginkan.

Lebih dari dua tahun berlalu setelah janji tersebut, namun pemerintahan Trump gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, Trump dikritik oleh berbagai kelompok dan kalangan, terutama menjelang pemilu presiden.

Penekanan Biden tentang kegagalan kebijakan Trump terhadap Iran dan semakin meningkatnya keterkucilan AS di forum-forum dunia, juga menunjukkan bahwa klaim keberhasilan Trump menekan Iran tidak laku di Amerika, dan para politisi negara ini sepenuhnya mengakui kegagalan dan keterkucilan Amerika yang semakin meningkat di arena internasional.

Menurut profesor ilmu politik di Universitas New Hampshire Kurk Dorsey, Trump masih ingin melukiskan gambaran betapa kerasnya dia terhadap Iran. Jika Biden memenangkan pemilu, dia pasti akan membawa AS kembali ke JCPOA atau sesuatu yang dekat dengan perjanjian internasional ini.

Trump sekarang mengklaim bahwa panggilan pertama setelah kemenangannya dalam pemilu presiden AS mendatang adalah dari Iran. Terkait hal ini, Trump harus ditanyai:  berdasarkan bukti dan dokumen apa sehingga Anda melontarkan klaim tersebut? Sebab, posisi Iran didasarkan pada perlawanan maksimum terhadap tekanan AS yang tidak manusiawi dan ilegal.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei pada tanggal 12 Oktober 2020 mengatakan, kami akan melanjutkan perlawanan, dan dengan karunia Allah SWT, kita akan mengubah tekanan maksimum AS menjadi keburukan maksimum mereka dan juga sumber penyesalan mereka.

Tentu saja, penting untuk dicatat bahwa dari sudut pandang para pejabat Tehran, tidak ada perbedaan antara Partai Republik dan Demokrat dalam hal permusuhan mereka terhadap Iran, dan satu-satunya perbedaan mereka adalah dalam taktik dan metode berurusan dengan Iran. Sanksi sepihak terhadap Iran dengan dalih program nuklir damai Tehran telah diterapkan sejak berdirinya Republik Islam Iran hingga pada masa pemerntahan Presiden Barack Obama dan Trump.

Menlu AS: Saudi Sekutu Kunci Kami untuk Menekan Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Arab Saudi adalah sekutu kunci Washington dalam kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.

Fars News (15/10/2020) melaporkan, Mike Pompeo, Rabu (14/10) menuturkan, Amerika akan melanjutkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, dan Saudi adalah sekutu kunci dalam kampanye ini.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Arabiya, Pompeo menjelaskan, hubungan Amerika dan Saudi bersejarah, dan kuat. Presiden Donald Trump menaruh perhatian besar pada hubungan ini.

Ia menambahkan, Iran bertanggung jawab atas ketersediaan dana, dan senjata Houthi Yaman, ia juga berada di balik serangan ke fasilitas minyak Saudi. Sementara Saudi adalah salah satu negara terdepan yang memerangi terorisme.

Menurut Menlu Amerika, Iran mengancam keamanan kawasan, dan keamanan Saudi, dan mendukung Houthi di Yaman.

"Amerika mendukung program kuat untuk menjual senjata ke Arab Saudi," imbuhnya.

 Pompeo menegaskan, kami berharap Saudi juga segera bergabung dalam "Kesepakatan Ibrahim" untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pilpres AS Makin Dekat, Hasil Jajak Pendapat Berubah

Sekitar dua pekan lagi, Amerika Serikat akan memasuki proses pemilihan presiden baru yang menurut sebagian orang, pilpres kali ini adalah pemilu paling penting dalam sejarah negara itu.

Jutaan warga AS melakukan pemungutan suara pada hari Selasa, 3 November 2020 untuk memilih presiden mereka untuk empat tahun ke depan.

Jajak pendapat terbaru menggambarkan persaingan ketat antara calon presiden petahana dari Partai Republik Donald Trump yang berjuang untuk karir politiknya di tengah tantangan dari capres Partai Demokrat Joe Biden.

Trump telah dikabarkan terinfeksi Virus Corona, COVID-19 dan dibawa ke rumah sakit. Kondisi Presiden AS ini akan membuat kampanyenya keluar jalur dan membuat debat kedua dengan Biden pada 15 Oktober dipertanyakan.

Demokrat berharap bahwa catatan Trump dalam menangani pandemi COVID-19 — yang telah membuat AS terpukul keras dengan tingkat infeksi dan kematian yang tinggi, dan penghindaran pajaknya— akan memenangkan suara mereka.

Trump dan Biden berhadapan untuk pertama kalinya pada Selasa malam, 29 September2020 dalam sesi debat di televisi yang membahas enam isu utama: rekor Trump dan Biden, Mahkamah Agung, COVID-19, ekonomi, ras, dan kekerasan dan integritas pemilu.

Mereka yang dekat dengan kampanye Biden tidak berharap debat yang disiarkan televisi akan mengubah persaingan secara fundamental, mengingat pandemi dan ekonomi.

Demikian pula, Trump yakin akan mengulangi kemenangan mengejutkannya pada tahun 2016 dan janjinya untuk "Membuat Amerika Hebat Lagi".

Saat jejak kampanye bergulir, jajak pendapat selalu berubah. Sebelumnya, menurut Real Clear Politics, Biden unggul 10 poin dari dalam jajak pendapat. Biden di 51,6 dengan Trump tertinggal di belakang dengan 41,6 poin.

Namun, masih ada dua minggu perjalanan kampanye yang harus dilalui dan jumlahnya dapat berubah dengan cepat seiring dengan semakin berkurangnya dukungan publik.

Sementara itu, sebagian warga Amerika meragukan proses jalannya pemilu mendatang, bahkan Trump dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa jika dirinya tidak berkomitmen untuk memberikan transisi kekuasaan yang damai setelah pemilu presiden pada 3 November 2020 jika dirinya kalah.

Ketika ditanya tentang komitmen terhadap transisi damai sebagai salah satu pilar demokrasi di AS, Trump menjawab, Yah, kita harus melihat apa yang terjadi nanti.

Dalam sebuah kesempatan, Trump juga menolak berargumen apakah dia akan menerima hasil pemilu. Dengan nada bercanda, Trump mengatakan bahwa dia akan tetap menjabat hingga melewati dua masa jabatan yang terikat secara konstitusional.

Penolakannya untuk menjamin transisi yang bebas kekerasan kemungkinan mengkhawatirkan para lawannya yang sudah gelisah melihat posisi Trump sebagai penegak hukum federal dalam memadamkan aksi protes di kota-kota AS.

Menurut Trump, keengganannya berkomitmen pada transisi damai berakar pada kekhawatirannya tentang surat suara. Dia berpendapat bahwa pemungutan suara melalui mail-in-ballots penuh dengan penipuan.

"Anda tahu bahwa yang saya sangat mengeluhkan tentang surat suara dan surat suara itu adalah bencana," kata Trump pada konferensi pers di Gedung Putih, merujuk pada pemberian suara melalui pos yang dia klaim tanpa dasar akan mengarakah kepada penipuan pemilih.

Ketika ditanya dalam wawancara dengan Fox News apakah dia bisa menerima hasil pemilu, Trump menolak.

"Tidak. Saya harus melihatnya. Tidak, saya tidak akan hanya mengatakan 'ya'. Saya (juga) tidak akan mengatakan 'tidak'," jawabnya.

Trump juga mengatakan bahwa penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden hanya akan menang pada pemilu November jika pemilu itu "dicurangi" dan dia menyarankan hasil pemilu kemungkinan akan diperebutkan sampai ke Mahkamah Agung.

Sementara itu, Partai Demokrat telah sejak lama khawatir bahwa Trump mungkin berusaha mempertahankan kekuasaan menggunakan otoritas presiden.

Mahkamah Agung memang menjadi jalan terakhir yang bisa saja dipilih Trump ketika menghadapi kekalahan.

AS Kecewa atas Terpilihnya Rusia Cs sebagai Anggota HAM PBB

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, menyesalkan terpilihnya Rusia, Cina dan Kuba sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

"Terpilihnya Cina, Rusia, dan Kuba sebagai anggota Dewan HAM PBB memvalidasi keputusan AS keluar dari Dewan ini pada tahun 2018 dan menggunakan lembaga lain untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia universal," tulis Pompeo di akun Twitter-nya seperti dikutip situs Klub Jurnalis Muda Iran (YJC), Rabu (14/10/2020).

"Komitmen AS terhadap HAM jauh lebih dari sekadar kata-kata," katanya tanpa menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah AS di dalam dan luar negeri.

AS memilih keluar dari Dewan HAM PBB setelah banyak negara dunia menentang penyalahgunaan masalah HAM oleh Washington dan sikap diam negara itu atas kejahatan yang dilakukan rezim Zionis.

Rusia, Cina, Kuba, dan 12 negara lain pada Selasa kemarin, terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, sementara Arab Saudi tidak memperoleh dukungan yang cukup untuk menjadi anggota

Trump: Jika Kalah dari Biden, Saya akan Tinggalkan AS

Presiden Amerika Serikat dalam sebuah statemen ironis mengatakan bahwa jika kalah dari kubu Demokrat di pilpres mendatang, maka dirinya tidak lagi memiliki tempat di Amerika.

Seperti dilaporkan laman The Hill, Donald Trump di kampanye terbarunya di Georgia dengan nada mengejek mengatakan, "Saya tertekan ketika harus bersaing dengan kandidat terburuk di sejarah pilpres dan jika kalah maka Saya kalah dari kandidat terburuk sejarah politik Amerika."

Lebih lanjut di peryataannya Trump menambahkan, "Saya tidak akan memiliki perasaan baik dari kekalahan ini, mungkin Saya harus meninggalkan Amerika."

Sementara itu, baru-baru ini tiga penasihat senior Trump menginformasikan kepada Ketua tim pemenang Trump, Bill Stepien bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang di pilpres dan harus bersiap-siap menerima kekalahan.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Joe Biden, kandidat presiden dari kubu Demokrat meraih 54 persen suara, sementara Donald Trump hanya mendapat 43 persen dukungan dari responden.

Mayoritas responden di jajak pendapat ini ketika sampai pada Trump menyebtnya tak layak, dan memberi sebutan jujur kepada Biden.

Pemilu presiden Amerika akan digelar 3 November 2020.