Anggota Parlemen Myanmar yang Dipecat, Siap Lawan Junta Militer

Anggota parlemen Myanmar yang dipecat mengajukan dokumen dan bukti kejahatan junta militer ke petinggi internasional.

Menurut laporan AFP dari Yangon, sejumlah anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipecat Rabu (7/4/2021) menyatakan, puluhan ribu dokumen terkait pelanggaran HAM yang dilakukan militer sejak kudeta di negara ini berhasil dikumpulkan dan akan diserahkan kepada inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Masih menurut sumber ini, sejak kudeta 1 Februari lalu, sekitar 600 warga sipil termasuk 50 anak-anak dan remaja Myanmar tewas, ribuan lainnya terlukan dan 2700 orang ditangkap.

Sekaitan dengan ini, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) menyatakan, bukti menunjukkan praktek eksekusi ilegal, penyiksaan, penangkapan ilegal dan komite ini menerima 180 bukti yang menunjukkan pelanggaran luas HAM oleh militer Myanmar.

Militer Myanmar 1 Februari lalu mengkudeta partai berkuasa NLD pimpinan Aung San Suu Kyi dengan alasan kecurangan di pemilu parlemen dan mengambil alih kekuasaan di negara ini.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi saat ini tengah menjalani tahanan rumah. (MF)