Pendekatan Asli Pemerintah Biden, Menolak untuk Mencabut Sanksi terhadap Iran
Utusan khusus pemerintah AS untuk Iran, Robert Malley, mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (25/06/2021) bahwa Washington tidak akan mencabut semua sanksinya terhadap Iran dan hanya akan mencabut sanksi yang dianggap perlu untuk kembali ke Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
"Mereka [pihak Iran] meminta kami untuk mencabut semua sanksi yang telah dijatuhkan atau diterapkan kembali oleh Presiden Trump sejak 2018, dan itu adalah permintaan yang besar. Kami telah mengumumkan bahwa kami siap untuk mencabut sanksi yang perlu dicabut untuk kembali ke JCPOA, tetapi kami tidak akan mencabut semua sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump," kata Malley.
Pemerintahan Biden telah berulang kali menyatakan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan pencabutan sanksi yang tidak sesuai dengan JCPOA. Karenanya tidak ada kemungkinan untuk mencabut sanksi era Trump lainnya yang dikenakan pada Iran di bawah judul lain. Sementara itu, Tehran ingin mencabut semua 1.500 sanksi yang dijatuhkan pada Iran selama era Trump.
Tampaknya pemerintah Biden, yang mengklaim akan kembali ke kesepakatan nuklir JCPOA, dalam praktiknya telah mengambil pendekatan dan proses yang dapat menyebabkan runtuhnya kesepakatan tersebut.
Sejatinya, Washington bukan hanya menegaskan kembali tuntutan ambisiusnya untuk perpanjangan waktu dan substansi pembatasan nuklir Iran selama pembicaraan Wina, yang diadakan dalam kerangka Komisi Gabungan JCPOA, tetapi juga ingin memasukkan isu-isu lain seperti kemampuan rudal dan kebijakan regional dalam kemungkinan kesepakatan yang menjamin kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA dan pencabutan sanksi selama era Trump.
Pada saat yang sama, sikap mengancam pemerintah Biden kepada pihak Iran tentang kemungkinan mengubah kebijakan Washington untuk kembali ke JCPOA telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dalam hal ini, pemerintah Biden telah mengambil pendekatan mengancam Iran untuk meninggalkan negosiasi saat ini.
"Pintu negosiasi dengan Tehran tidak akan terbuka selamanya... Jika kesepakatan yang diinginkan Iran tidak sesuai dengan kepentingan kami, kami akan meninggalkan negosiasi," kata Robert Malley.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan, Amerika Serikat harus menjadi pihak yang membuat keputusan untuk kembali ke JCPOA dengan mencabut sanksi ilegal secara efektif terhadap Iran.
Sikap Robert Malley telah disertai dengan sikap lain yang menurutnya mengekspos Tehran pada tekanan psikologis dan politik yang meningkat, dan memaksa Iran untuk menerima kesepakatan minimal dengan Amerika Serikat yang akan memberikan pengurangan bersyarat dan berjangka waktu dalam beberapa sanksi anti-sanksi era Trump, sebagai imbalan untuk memenuhi semua komitmen JCPOA di pihak Iran.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada perbedaan serius dengan Iran terkait kembalinya ke komitmen nuklir, dan menekankan bahwa kami hanya akan mencapai kesepakatan dengan Iran jika negara ini mematuhi komitmen nuklirnya.
Menlu AS memperingatkan bahwa akan "sulit" bagi Amerika Serikat untuk kembali ke JCPOA jika negosiasi berlanjut lama. Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS juga mengatakan pada hari Kamis (24/6) bahwa pemerintahnya tidak dapat menjamin mereka tidak akan meninggalkan JCPOA PBB lagi setelah menghidupkannya kembali dengan Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan, Amerika Serikat harus menjadi pihak yang membuat keputusan untuk kembali ke JCPOA dengan mencabut sanksi ilegal secara efektif terhadap Iran.
Iran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka ingin AS mencabut sanksi dan memverifikasinya sebelum kembali ke komitmennya di JCPOA.
Ariel Levite, seorang peneliti di Program Kebijakan Nuklir dan Inisiatif Kebijakan Siber di Carnegie Endowment Israel mengatakan, "Hambatan utama untuk mencapai kesepakatan adalah ketidaksepakatan yang mendalam antara kedua belah pihak mengenai komitmen terkait negara mana yang akan dilaksanakan dengan menghidupkan kembali JCPOA."
Dengan demikian, pemerintahan Biden, sejalan dengan pendekatan sepihak dan superior yang selalu dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, bukan hanya menuntut Iran untuk menerima semua tuntutan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Washington, tetapi sebagai balasannya hanya siap mengabulkan pemberian konsesi secara terbatas dan bersyarat terkait pencabutan sanksi. AS bahkan tidak bersedia membuat komitmen untuk tetap di JCPOA.
Dapat dikatakan bahwa pendekatan pemerintahan Biden merupakan kelanjutan dari pendekatan koersif pemerintahan Trump terhadap Iran, yang sejauh ini telah terbukti kegagalannya.
