HAM dan Perempuan, Rekatkan Indonesia dan Iran
Indonesia dengan politik bebas aktifnya di dunia terus meningkatkan hubungan dengan berbagai negara dunia, termasuk Iran dengan mengusung prinsip kerja sama, saling menghormati, dan saling menguntungkan kepentingan nasional masing-masing. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Iran yang juga penduduknya mayoritas muslim. Kedua negara juga memiliki pengaruh besar di berbagai organisasi internasional seperti OKI dan GNB.
Iran dan Indonesia selama ini memiliki kedekatan pandangan dalam menyikapi berbagai isu regional dan internasional. Masalah tersebut ditegaskan berulangkali oleh para pejabat tinggi Iran dan Indonesia. Di level kepala negara, presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengunjungi Iran pada 13 hingga 15 Desember 2016. Sebelumnya, Presiden Iran, Hassan Rohani mengunjungi Indonesia untuk menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 pada April 2015.
Presiden Iran berulangkali menegaskan bahwa Iran dan Indonesia sebagai dua negara besar dan berpengaruh di Timur Tengah dan Asia Tenggara mampu berperan aktif dalam penyelesaikan persoalan regional dan dunia Islam melalui konsultasi dan kerjasama.
Kedua negara terus meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan berpijak pada kesamaan pandangan terhadap isu-isu besar seperti masalah hak asasi manusia. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI Achsanul Habib dalam pernyataan yang disampaikan di Wisma Duta Besar RI untuk Iran, Tehran Senin (30/7) mengatakan bahwa kedua negara memiliki kedekatan pandangan dalam menyikapi masalah penting seperti isu hak asasi manusia.
Wawancara:
Selain masalah HAM, Iran dan Indonesia juga berbagi pandangan dalam masalah lain seperti isu wanita dan anak-anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise dalam wawancara dengan IRIB Indonesia hari Senin (30/7/2018) menjelaskan berbagai langkah yang dilakukan kementeriannya untuk menjalin kerja sama dengan Iran.
Wawancara 2
Kunjungan menteri PPPA Indonesia ini sebagai upaya kedua negara untuk menjajaki kerja sama dalam pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan potensi kemampuan ekonominya, dan perlindungan anak-anak. Lawatan kali ini melanjutkan kunjungan Wakil Presiden Republik Islam Iran Urusan Wanita dan Keluarga, Masoumeh Ebtekar.
Duta Besar Indonesia untuk Iran, Octavino Alimuddin mengungkapkan kedua negara selain bekerja sama dalam isu internasional juga bisa berbagi pengalaman dan kemampuan dalam mengatasi konflik dalam keluarga. Di bidang tersebut, tutur Dubes Octavino, ada tiga poin kerja sama konkret yang akan dilakukan berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pemerintah. Pertama, kajian dan analisis potensi kekerasan terhadap perempuan di kedua negara. Kedua, menggalakkan pertemuan antara wanita pengusaha RI-Iran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ketiga, upaya yang dilakukan dalam melindungi anak mengakses konten negatif di dunia maya.
Menteri PPPA Indonesia menjelaskan kedua negara sepakat mengenai urgensi ketahanan keluarga sebagai kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak. Menteri Yohana menambahkan, Pemerintah Iran mengapresiasi kebijakan Indonesia dalam melindungi perempuan dan anak. Di antaranya, pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Wawancara 3
Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga YM Masoumeh Ebtekar menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan perempuan di negaranya. Di antaranya, membuat pusat layanan dan penanganan masalah perempuan dan anak yang siaga selama 24 jam. Menteri Yohana juga mengungkapkan ketertarikan Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem tersebut.
Mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Iran menerapkan kebijakan Keseimbangan Gender yang dicanangkan Presiden Rouhani, dengan persentase 30 persen pos jabatan pemerintahan akan diisi oleh perempuan, sehingga disediakan pelatihan future leadership di setiap Kementerian atau institusi terkait di negara ini.
