Mari Mengenal Lingkungan (41)
Pada kesempatan sebelumnya kami telah membicarakan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu strategi penting melestarikan lingkungan hidup di dunia modern. Kali ini kami akan mengajak Anda menyimak peran pemerintah dan berbagai lembaga dunia di pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Definisi ini merupakan kinerja terpenting merasionalisasikan isu lingkungan hidup sehingga manusia mampu menyadari perbuatan yang merugikan bagi masa depan dengan memahami hukum alam.
Dewasa ini, seiring dengan bergulirnya wacana pembangunan berkelanjutan dengan poros utama lingkungan hidup atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup sedikit banyak membuat masyarakat dunia mampu meredam egoisme radikal mereka serta memandang berbagai isu melalui sudut pandang kemanusiaan dan dunia.
Jika manusia mampu meraih teknologi yang efektif di pembangunan berkelanjutan serta jujur memanfaatkannya, maka mereka telah melakukan sebuah langkah penting. Karena ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup. Jika manusia tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mereka aktif menggali sumber alam dan menggunakannya maka pada akhirnya seluruh sumber alam tersebut akan berubah menjadi limbah. Sementara dengan menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan, dampak dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup sedikit banyak dapat diredam.
Tak diragukan lagi pembangunan dari satu sisi berkaitan dengan industri serta teknologi dan dari sisi lain, pembangunan juga identik dengan polusi terhadap lingkungan hidup. Banyak pecinta dan pakar lingkungan hidup meyakini bahwa lingkungan hidup tidak akan mampu tetap alami ketika pembangunan industri yang menjadi keniscayaan sebuah kemajuan dan kemakmuran ekonomi manusia. Namun begitu manajemen lingkungan hidup dapat membantu meminimalkan polusi dan mereduksi dampak merusaknya serta dapat juga membantu proses pembangunan berkelanjutan.
Pemanfaatan teknologi yang seimbang dan rasional dengan kelestarian lingkungan hidup dapat membantu menjaga serta menjamin kesehatan, keselamatan, pertumbuhan serta kelangsungan hidup makhluk hidup saat ini dan masa mendatang. Hal penting ini hanya mungkin dilakukan melalui manajemen yang benar, pelatihan dan riset lingkungan hidup, penerapan Analis Dampak Lingkungan Hidup (EIA) baik sebelum atau sesudah pelaksanaan setiap proyek pembangunan khususnya industri dan pertambangan, peratifikasian peraturan yang diperlukan bagi pencegahan serta pemanfaatan sarana yang diperlukan dan pengawasan yang benar.
Mengingat hal ini, menurut para pakar, program yang memiliki target sosial atau ekonomi harus memperhatikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dewasa ini kita menyaksikan upaya di tingkat internasional untuk mengamati hak-hak lingkungan hidup. Bahkan hak ini kini juga menjadi perhatian di tingkat nasional dan mendapat perhatian besar di mayoritas UUD yang diratifikasi setelah tahun 1970 atau kemudian dicantumkan setelah amandeman konstitusi.
Selain konstitusi berbagai negara, peraturan yang berkaitan dengan program pengembangan ekonomi dan sosial serta budaya juga memberi perhatian besar untuk memberi hak kepada lingkungan hidup. Misalnya di pasal 50 UUD Republik Islam Iran secara khusus membahas hak tersebut. Di samping pengakuan hak bagi lingkungan hidup yang sehat, setiap individu dan masyarakat juga berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dari sisi lingkungan hidup dan bantuan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya serta hukum. Sementara itu, pemerintah tidak seharusnya mengubah kondisi kehidupan yang membuat kesehatan dan kesejahteraan massal terancam.
Dengan demikian tidak dapat diingkari peran pemerintah dalam membimbing dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Redclift, pakar lingkungan hidup meyakini bahwa pemerintah di seluruh dunia memainkan peran signifikan di pembangunan. Pemerintah ini yang mampu memberikan keteraturan di siklus sosial dengan menyusun undang-undang yang selaras dengan arus pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah ini juga secara langsung atau tidak, mampu memberi konstribusi besar di bidang ini dengan menggadeng sektor swasta. Pemerintah, khususnya pemerintah dunia ketiga mampu menjadi pelopor di bidang pembangunan berkelanjutan. Sejumlah ilmuwan termasuk Alexander Gerschenkron meyakini bahwa semakin besar keterbelakangan ekonomi relatif sebuah negra, pemerintah ini kian mampu fokus pada program pembangunan.
Di sisi lain, dalam menggapai pembangunan berkelanjutan di dunia ketiga kehadiran aktif pemerintah nasional sebuah keharusan dan dengan syarat elemen pembangunan berkelanjutan dijaga. Elemen tersebut adalah partisipasi politik dan kebebasan rakyat di negara tersebut. Tanpa gerakan dan dukungan pemerintah sebagai faktor paling penting di pembangunan berkelanjutan, pembangunan nasional, berkelanjutan dan seimbang di dunia ketiga tidak akan terjamin.
Hal ini juga harus diperhatikan bahwa tidak ada pembangunan di dunia modern yang dapat diselesaikan tanpa partisipasi aktif dan bebas sektor non pemerintah. Transformasi besar selama tahuan-tahun di akhir abad 20 membenarkan teori ini. Mobilitas organisasi dan lembaga non pemerintah di tingkat lokal, nasional dan internasional merupakan karakteristik era baru. Organisasi ini menemukan peluang yang tepat dalam berpartisipasi di sektor pembangunan berkelanjutan karena memiliki kebebasan di setiap aktivitasnya.
Interaksi langsung dan tanpa perantara kelompok sipil dan relawan dengan warga di setiap masyarakat merupakan karakteristik yang memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran dan wawasan rakyat. Peningkatan kesadaran dan mobilisasi opini publik sebagai hati nurani masyarakat yang sadar memberi kekuatan kepada kelompok masyarakat ini mencegah kebijakan ekslusif pemerintah dan menjadi pengawas bagi program pemerintah.
Pembangunan nasional yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah baik tantangan dalam sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah maupun keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, strategi pemerintah diantaranya adalah meningkatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan internasional dalam pembangunan nasional.
Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta agar lebih mengarah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992.
