Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pada Jumat pagi, 18 September 2020 menerbitkan peraturan baru untuk mencegah warga mengunduh aplikasi video pendek asal China yang tengah populer, TikTok. Larangan berlaku efektif mulai hari Minggu, 20 September 2020.

Peraturan tersebut melarang setiap transaksi dengan ByteDance Ltd oleh siapapun yang menjadi subyek yurisdiksi AS bedasarkan hukum yang berlaku. ByteDance adalah perusahaan internet di China, induk dari TikTok.

ByteDance Ltd telah terlibat pembicaraan dengan perusahaan teknologi AS seperti Microsoft dan Oracle selama beberapa minggu terakhir. Mereka menegosiasikan sebuah perusahaan baru, TikTok Global, yang diharapkan bisa menutup kecemasan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terkait keamanan data dan konten.

Karena kekhawatiran itu, Trump memerintahkan TikTok melepaskan diri dari China dan menjadi perusahaan Amerika sepenuhnya jika ingin tetap beroperasi di negara ini. Trump menetapkan tenggat 15 September untuk adanya kesepakatan untuk perubahan TikTok tersebut.

Hingga tenggat waktu itu dicapai, Microsoft justru terpental dari negosiasi. Sempat menyisakan Oracle dan Walmart untuk akuisisi TikTok Amerika, namun kesepakatan bisnis juga tak kunjung terjadi. Hngga akhirnya Departemen Perdagangan AS mengeluarkan peraturan terbarunya.

Peraturan itu mencakup juga larangan kepada warga AS untuk mengunduh aplikasi media sosial China lainnya seperti platform percakapan atau kirim pesan WeChat.

Sementara itu, TikTok kembali mengulangi komitmennya untuk transparan dan akuntabel hingga level yang tidak biasa, melampaui daripada yang biasa aplikasi lain bersedia lakukan. Termasuk disebutkannya kesediaan audit independen, verifikasi kode keamanan, dan bersedia diawasi oleh otoritas keamanan data AS.

Perluasan dari peraturan itu, Departemen Perdagangan AS akan melarang Apple dan Google menawarkan setiap aplikasi media sosial China dalam app store masing-masing untuk penggunanya di AS. Namun keduanya masih boleh melakukannya untuk pengguna lain di luar AS.

Perusahaan yang berbasis di AS juga tak akan dihalangi berbisnis dengan aplikasi dari China, seperti bagaimana Walmart dan Starbucks memungkinkan penggunanya melakukan pemesanan menggunakan WeChat.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah penting untuk memerangi pengumpulan data personal warga Amerika yang sangat berbahaya oleh China sembari memajukan nilai nasional kami, norma demokrasi, dan penegakan hukum dan regulasi AS.

Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan China menyatakan penentangan terhadap langkah AS yang menghalangi aplikasi TikTok dan WeChat diunduh di negara itu. Tanpa bukti kuat, AS dituding berulang kali menggunakan kekuatan negaranya untuk merundung kedua perusahaan teknologi asal China tersebut.

"Langkah itu sama saja menggerus rasa percaya diri investor internasional di Amerika dan merusak tatanan ekonomi dan perdagangan global," bunyi pernyataan Kementerian Perdagangan China yang dibuat daring tersebut, Sabtu 19 September 2020.

Kementerian Perdagangan China mendesak AS segera menghentikan perundungannya itu dan menjaga aturan dan tatanan internasional. Jika pemerintahan Presiden Donald Trump kukuh dengan sikapnya itu, "Cina akan mengambil tindakan yang dianggap diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan Cina itu."

TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, kembali mendaftarkan gugatan ke pengadilan setempat pada Jumat sore, tak lama setelah Kementerian Perdagangan AS mengumumkan penerbitan aturan baru yang melarang TikTok juga WeChat di seluruh wilayah yurisdiksi AS sejak Minggu, 20 September 2020.

Gugatan itu untuk berusaha menghadang larangan itu sebelum benar-benar berlaku. Argumennya adalah pemerintahan Trump yang disebut melanggar hak kebebasan bicara dari pemilik aplikasi. Larangan juga dinilai bermuatan politis untuk alasan yang disebut 'ancaman yang tidak biasa' terhadap Amerika Serikat. (RA)