Referendum Kurdistan dan Berbagai Dampaknya

Referendum pemisahan di Kurdistan dari Irak, meski mendapat tentangan luas, tetap digelar pada tanggal 25 September 2017. Namun, situasi di Kurdistan pasca referendum masih belum jelas.

Salah satu konsekuensi terpenting dari referendum pemisahan Kurdistan di Irak adalah pengepungan wilayah Kurdistan oleh Irak dan negara-negara tetangga. Turki dan Iran telah menutup wilayah udara mereka ke Kurdistan dan pemerintah Irak juga menutup semua perbatasannya dengan wilayah Kurdistan.

Alasan utama keputusan negara-negara tetangga untuk menutup wilayah udara Kurdistan adalah bahwa negara-negara ini percaya wewenang di perbatasan dan lalu lintas udara akan tetap berpusat pada pemerintah pusat di Baghdad.

Selain itu, pemerintah Irak juga telah meminta negara-negara lain untuk untuk menghentikan penerbangan mereka menuju Erbil. Al-Sharq Al-Awsat (Maskapai Nasional Lebanon) dan Egyptian Airlines menyatakan penerbangan dari Lebanon dan Mesir menuju Kurdistan Irak dan sebaliknya akan dihentikan.

Boikot terhadap wilayah Kurdistan, khususnya sanksi pangan dan minyak, juga akan menjadi konsekuensi dari pemisahan Kurdistan dari Irak. "Jika Irak menghentikan ekspor minyaknya ke Kurdistan, warga Kurdi akan kelaparan, semuanya akan berakhir," demikian kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat mengomentari blokade wilayah Kurdistan.

Pemerintah Irak juga mendesak negara-negara lain untuk berhenti membeli minyak dari Kurdistan sehingga akan kehilangan sumber pendapatan terpentingnya. Sementara itu, Perdana Menteri Irak Haider al-Abbadi meminta parlemen segera memberlakukan pembatasan berat, terutama sanksi finansial, komersial dan transit terhadap wilayah Kurdistan.

Pertanyaan pentingnya adalah mengapa pemerintah Irak dan penentang pemisahan diri Kurdistan dari Irak dalam mereaksi kebijakan tersebut memilih blokade dan sanksi dan apa konsekuensi dari blokade dan sanksi tersebut?

1. Belokade dan sanksi, meningkatkan masalah ekonomi di Kurdistan Irak

Salah satu alasan utama di balik reaksi pemerintah Irak pemisahan Kurdistan untuk memblokade Kurdistan adalah faktor geopolitik. Kurdistan Irak tertutup di darat dan tidak memiliki perairan bebas. Pada saat yang sama, Kurdistan Irak terletak di antara empat negara di Turki, Iran, Irak dan Suriah. Oleh karena itu, Kurdistan perlu keluar dari kebuntuan geopolitik untuk lebih leluasa di bidang ekonomi dan terutama penjualan minyak. Namun mengingat kondisi geologi yang ada tidak mungkin Kurdistan Irak melepaskan diri dari kebuntuan ini.

Tekanan geografis ini akan mengintensifkan masalah ekonomi di wilayah Kurdistan. Sementara wilayah ini sekarang memiliki utang mencapai 22 miliar dolar, menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, dan menghadapi masalah dalam membayar gaji karyawan, membayar gaji bulanan kepada para pejabat.

Blokade dan sanksi ekonomi akan meningkatkan masalah ekonomi di wilayah Kurdistan, karena ekonomi wilayah Kurdistan sangat bergantung pada minyak dan 85 persen pendapatannya berasal dari penjualan minyak. Mengingat Turki adalah salah satu pembeli utama minyak Kurdistan Irak, dan juga jalur ekspor utama minyak daerah ini, blokade dan pemboikotan Kurdistan Irak juga masuk dalam agenda Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghentian ekspor minyak melalui Turki.

2. Isolasi Kurdistan Irak

Salah satu konsekuensi paling penting dari referendum pemisahan Kurdistan dari Irak, adalah isolasi. Di satu sisi, isolasi geografis karena dilakukan oleh Irak dan negara-negara tetangga, dan di sisi lain isolasi diplomatik, karena selain Israel, tidak ada negara yang mendukung pemisahan diri Kurdistan Irak. Bahkan Sekjen PBB, Antonio Guterres juga menolak.

Skenario pertama untuk Kurdistan pasca referendum adalah penentangan dari negara lain, terutama negara tetangga Kurdistan Irak, dan penolakan pemisahan diri tersebut oleh pemerintah Irak. Turki adalah negara yang paling menentang pemisahan diri Kurdistan dari Irak, karena Turki memiliki antara 15 hingga 20 persen populasi Kurdi dan bahkan telah menghadapi perlawanan bersenjata dari Partai Buruh Kurdistan (PKK).

Turki percaya bahwa pembentukan negara independen kurdistan Irak akan menciptakan zona aman untuk aktivitas kelompok PKK ini dalam melawan Turki. Penentangan terhadap pemisahan Kurdistan dari Irak dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat perlindungan di bagi separatis Kurdi di Turki. Pendekatan blokade dan sanksi tidak hanya memperburuk masalah ekonomi Kurdistan Irak, tapi juga isolasi geografis dan diplomatiknya.

Menyusul kondisi tersebut, harus dikatakan bahwa, meski suara setuju dalam referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak, referendum ini tidak akan berujung pada pemisahan diri secara faktual.  Para analis politik di Turki, percaya bahwa walaupun digelar referendum pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak, wilayah ini memiliki sedikit peluang untuk berpisah dari negara tersebut, karena salah satu hambatan terpenting dari pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak adalah oposisi dari negara tetangganya terhadap hal ini.

Jika terjadi penentangan serius dari negara-negara tetangga terhadap pemisahan Kurdistan Irak dari Irak, maka tidak mungkin Kurdi akan berhasil dengan cara ini. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kapanpun Iran dan Turki menyetujui sebuah tujuan secara spesifik dan telah mengambil sikap bersama, setiap usaha dan inisiatif dari kekuatan eksternal untuk menggagalkan keputusan mereka pasti akan kandas. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan pasti bahwa Kurdistan Irak tidak akan pernah lepas karena penentangan negara-negara tetangga dan juga Irak.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran mengatakan, Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan asing tidak dapat dipercaya dan berusaha menciptakan sebuah "Israel baru" di kawasan.

Rahbar menyebut penyelenggaraan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak sebagai pengkhianatan terhadap kawasan dan ancaman masa depan wilayah ini. Ayatullah Khamanei juga menyinggung pengaruh dan dampak jangka panjang dari referendum tersebut bagi negara-negara tetangga Irak.

Pemimpin Besar Revolusi Islam menegaskan, Iran dan Turki harus mengambil segala langkah yang mungkin untuk menangani masalah tersebut dan pemerintah Irak juga harus mengambil keputusan dan bertindak dengan serius terkait hal ini.

Ayatulah Khamenei menjelaskan, pandangan Washington dan pemerintah-pemerintah Eropa terhadap referendum di Kurdistan Irak sepenuhnya berbeda dengan pandangan Tehran dan Ankara, dan AS selalu ingin memiliki "faktor gangguan" terhadap Iran dan Turki.

Republik Islam Iran dan Turki menentang referendum pemisahan Kurdistan dari Iak dan berbulan-bulan sebelum pelaksanaan referendum ini, kedua negara tersebut telah dengan jelas mengumumkan posisinya. Tehran dan Ankara juga mengecam Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan yang memaksakan diri untuk melaksanakan referendum pemisahan wilayah ini dari Irak.

Selain itu, Iran dan Turki menganggap langkah Barzani tersebut justru akan merugikan kepentingan-kepentingan Kurdi dan mengancam keamanan dan stabilitas Irak dan seluruh kawasan.

Saat ini, salah satu tema pembicaraan intensif Tehran dan Ankara adalah masalah referendum di Kurdistan Irak. Kunjungan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki ke Tehran dan pertemuannya dengan Hassan Rouhani, Presiden Iran juga dalam kerangka dialog dan bertukar pandangan untuk mengambil langkah terkoordinasi.

Rouhani dalam jumpa pers bersama Erdogan mengatakan, "Penduduk Kurdistan Irak adalah tetangga yang baik dan kami tidak menginginkan tekanan terhadap mereka, namun mereka harus "mengkompensasi" keputusan-keputusan keliru yang telah diambil oleh sejumlah pemimpin Kurdistan Irak. Terkait hal ini, Iran, Turki dan pemerintah pusat Irak terpaksa mengambil keputusan untuk mengejar tujuan-tujuan strategis mereka di kawasan."

Posisi Barat terutama AS dan sejumlah negara Eropa yang memiliki kerjasama di bidang minyak dengan wilayah Kurdistan menunjukkan bahwa mereka menentang referendum pemisahan wilayah ini dari Irak. Namun perlu dicatat bahwa meskipun dalam kebijakan yang diumumkannya, AS dan negara-negara Eropa menegaskan persatuan Irak, namun negara-negara itu tidak menolak prinsip referendum, dan bahkan bergerak di jalur yang dilalui oleh rezim Zionis Israel.

Situs berita Lebanon, al-Ahed beberapa waktu lalu dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Mohammad Ali Ja'far menyebutkan, mengingat posisi rezim Zionis, maka diupayakan untuk tercipta sebuah rezim di kawasan sebagai penjamin kepentingan Israel, di mana rezim Zionis memiliki hubungan ekonomi-militer dengan Kurdistan Irak. Tampaknya, rencana pemisahan Kurdistan dari Irak juga dalam kerangka tujuan tersebut, dan dari sisi lain, perencaan itu juga dapat mengurangi perhatian terhadap masalah Palestina.

Terkait dengan rencana pemisahan Kurdistan dari Irak yang berkaitan dengan kebijakan dan keinginan Israel, Presiden Tuki dalam kunjungan ke Tehran mengatakan, keputusan yang telah diambil dengan duduk di meja perundingan dengan Mossad sama sekali tidak sah dan tidak dapat diterima.

Dukungan jelas rezim Zionis Israel kepada referendum pemisahan Kurdistan dari Irak dan kebijakan standar ganda AS terkait hal ini menunjukkan bahwa referendum ini merupakan rencana Zionis-Amerika untuk mengubah negara-negara besar seperti Irak dan Suriah menjadi negara-negara kecil.

Erdogan dalam pertemuan dengan Ayatullah Khamenei mengatakan, berdasarkan bukti dan saksi yang tidak terbantahkan, AS dan Israel telah mencapai kesepakatan umum terkait masalah Kurdistan Irak, dan Barzani telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan atas langkahnya yang menggelar referendum.