Dinamika Israel dari Kacamata Pengamat Timteng Unpad
Rezim Zionis Israel dalam setahun ini mengadakan dua pemilu parlemen, yang pertama April 2019, dan yang kedua September 2019, tapi tetap gagal membentuk kabinet. Kegagalan tersebut lahir dari silang sengkarut masalah yang timbul baik dari dalam maupun luar. Masalah ini disoroti pengamat Timur Tengah, Dr. Dina Sulaeman.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung ini menilai kegagalan pembentukan kabinet ini sebagai cerminan dari sangat banyaknya masalah mendasar di dalam negeri Israel.
"Masalahnya, mereka sendiri yang membuatnya sejak awal, karena negara Israel dibentuk melalui proses-proses yang sangat ilegal dengan melakukan perampasan, dan pendudukan tanah milik orang lain," ujar Dina dalam wawancara dengan Parstoday baru-baru ini.
Direktur pusat riset Timur Tengah, ICMES ini menyebutkan setidaknya ada tiga masalah fundamental yang melanda Israel.
"Masalah mendasar pertama mengenai agresi dan perang. Masalah kebijakan agresif atau konfrontasional yang diterapkan para pemimpin Israel selama ini. Jadi mereka terus-menerus melakukan agresi," tutur penulis yang mencurahkan perhatiannya terhadap isu Timur Tengah, terutama Palestina ini.
"Kedua, Netanyahu sejak 2011 atau 2012 memberikan bantuan kepada milisi-milisi teroris yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Assad di Suriah. Ini juga memberikan dampak negatif bagi Israel," tambahnya.
Kemudian, masalah ketiga mengenai ekonomi. Mau tidak mau ekonomi sulit berjalan ketika berada dalam kondisi konflik, dan terancam karena kebijakan Israel sendiri terhadap Palestina dan juga negara-negar tetangganya.
Selengkapnya simak wawancara eksklusif Parstoday dengan Dr. Dina Sulaeman berikut ini:
Bagaimana pandangan ibu dina mengenai dinamika politik Israel seiring dengan kegagalan pembentukan kabinet baru?
Pertama kita perlu ketahui dahulu bentuk pemerintahan Israel itu parlementer. Pemerintahan atau kabinet itu dibentuk sejumlah dengan jumlah koalisi di parlemen. Jadi berbeda dengan di Indonesia, ketika presiden terpilih berhak untuk membentuk kabinet. Jadi tidak seperti itu. Oleh karena itu, harus ada angka mayoritas sehingga seseorang atau partai pemenang pemilu bisa membentuk kabinet.
Nah, yang menarik di Israel ini sudah dua kali melakukan pemilu parlemen, tapi tetap belum berhasil membuat kabinet baru. Pada pemilu April yang menang partai Likud, partainya Netanyahu, dia tidak bisa mengajak partai lain untuk berkoalisi sehingga menjadi mayoritas untuk membentuk kabinet.
Akhirnya, setelah tidak berhasil membentuk kabinet, maka pemilu diulang kembali bulan September. Pada pemilu kali ini, partai Likud kalah tipis dari partai Biru Putih yang dipimpin Gantz, mantan komandan IDF (Israel Defence Forces).
Kedua partai ini sama-sama tidak berhasil membentuk koalisi, akhirnya setelah batas waktu yang telah ditetapkan sudah lewat, mereka tidak mampu membentuk koalisi. Kemudian parlemen dibubarkan, dan akan digelar pemilu parlemen yang mungkin akan disi dengan komposisi yang berbeda.
Menurut saya ini menunjukkan bahwa Israel dari sisi internalnya memang menghadapi masalah perbedaan pendapat, maupun ideologi di antara partai-partai. Tapi perbedaan ideologi ini tidak berarti hitam putih. Misalnya tidak menilai partai lawannya Netanyahu, partai Putih Biru, lebih positif dari Netanyahu yang selama beberapa tahun berkuasa dan sudah melakukan banyak sekali kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina. Partai-partai yang menang ini sebenarnya sama-sama memiliki ideologi yang agresif terhadap Palestina.
Kegagalan pembentukan kabinet ini menurut saya merupakan cerminan dari sangat banyaknya masalah mendasar di dalam negeri Israel. Masalahnya mereka sendiri yang membuatnya sejak awal, karena negara Israel dibentuk melalui proses-proses yang sangat ilegal dengan melakukan perampasan, dan pendudukan tanah milik orang lain.
Tadi, ibu Dina menyinggung masalah mendasar yang menimpa Israel, barangkali bisa dijelaskan?
Masalah mendasar pertama mengenai agresi dan perang. Masalah kebijakan agresif atau konfrontasional yang diterapkan para pemimpin Israel selama ini. Jadi mereka terus-menerus melakukan agresi.
Dengan alasan membela diri, menjaga keamanan atau lainnya, mereka melakukan serangan-serangan terhadap warga Palestina. Gaza diblokade selama belasan tahun, kemudian juga secara berkala dibombardir, dan Tepi Barat juga dirampas, rumah dan tanah orang-orang Palestina di sana diambil. Ini kan sudah pasti ada efeknya. Antara lain efeknya adalah pembalasan yang dilakukan oleh pihak Palestina seperti Hamas maupun Jihad Islam. Akibatnya di tengah masyarakat Israel muncul ketakutan yang sangat besar. Hal itu berimbas pada posisi politik para elitnya.
Kedua, Netanyahu sejak 2011 atau 2012 memberikan bantuan kepada milisi-milisi teroris yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Assad di Suriah. Ini juga memberikan dampak negatif bagi Israel.
Ketika sekarang yang terjadi Hamas, juga Hizbullah, Iran, Suriah justru semakin menguat. Jadi hal ini semakin membuat warga Israel ketakutan, karena mereka merasa terancam dengan semakin kuatnya poros perlawanan Palestina.
Kemudian, masalah ketiga mengenai ekonomi. Mau tidak mau ekonomi sulit berjalan ketika berada dalam kondisi konflik, dan terancam karena kebijakan Israel sendiri terhadap Palestina dan juga negara-negar tetangganya.
Mengenai masalah ekonomi, bagaimana pengaruh dari aksi boikot terhadap Israel ini?
Gerakan boikot Israel ini sangat aktif, dan menariknya justru terjadi di negara-negara Barat dan bukan di negara-negara Muslim. Efek dari boikot ini efeknya sangat signifikan. Memang perekonomian Israel mengalami banyak kerugian akibat aksi boikot tersebut. Aksi boikot Israel ini justru dilakukan di negara-negara Barat yang bertujuan untuk menekan ekonomi Israel, terutama perekonomiannya yang dibangun di atas tanah pendudukan, karena secara hukum internasional sudah ditetapkan bahwa aktivitas Israel di Tepi Barat itu melanggar hukum internasional.
Target pertama adalah investasi asing ke Israel, terutama di wilayah pendudukan langsung turun drastis, karena sudah banyak yang mulai menyadari bahwa hal itu ilegal. Kabarnya penurunan investasi asing di wilayah pendudukan Israel ini hampir mencapai 50 persen. Saya pernah membaca kerugian yang dialami Israel selama beberapa tahun terakhir ini hampir mencapai 20 miliar dolar, terutama dari sisi ekspor yang turun dan kemudian banyaknya perusahaan-perusahaan membangun pabrik atau bikin usaha di wilayah pendudukan akhirnya menarik investasi mereka.
Kemudian yang lainnya, dampak politik. Ketika sebuah entitas Israel secara besar-besaran diboikot, atau diungkap ke publik mengenai kejahatan kemanusiaannya terhadap warga Palestina tentu membuat Israel semakin terisolasi. Fakta ini terjadi di negara-negara Barat. Misalnya, ketika salah satu duta besar Israel berpidato di sebuah kampus, mahasiswanya langsung keluar menunjukkan protes dan perlawanan terhadap Israel.
Itu buat Israel menunjukkan dampak yang sangat besar dan merugikan mereka. Mudah-mudahan, kalau ini terus berlanjut dan meluas, terutama jika negara-negara Muslim ikut serta dalam aksi boikot ini, maka tujuan utama, yaitu pembubaran rezim Zionis bisa dicapai. Kalau sudah dibubarkan maka bisa dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan mengakomodasi semuanya. Jadi hak-hak warga Palestina dikembalikan, kerugian yang selama ini mereka alami juga diberi ganti rugi dan seterusnya.
Ada pertanyaan selanjutnya mengenai keputusan Majelis Umum PBB tentang permukiman Zionis yang dinyatakan ilegal, apakah tekanan internasional seperti ini akan terus berlanjut. Bagaimana ibu Dina melihatnya ?
Terkait permukiman illegal yang dibangun Israel di atas tanah milik Palestina itu sebenernya Mahkamah Internasional sudah mengeluarkan keputusan bahwa itu ilegal. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan di sana, termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan orang asing di atas wilayah permukiman itu juga illegal, hany mungkin selama ini, ketika masyarakat internasional tidak banyak bersuara, muncul banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan pendudukan itu.
Ketika aksi-aksi BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), boikot dan sanksi terhadap Israel ini semakin menguat di Amerika dan Eropa, artinya banyak perusahaan yang menyadari kesalahan mereka dan menarik investasinya dari sana.
Nah kemudian, yang baru-baru ini dilakukan oleh Amerika justru berlawanan dengan keputusan Mahkamah Internasional. Trump menyatakan bahwa permukiman yang dibangun Isarel di atas tanah Palestina, khususnya di Tepi Barat legal menurut AS. Padahal bertentangan dengan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2004. Lalu mengapa ini dilakukan?
Kemungkinan ini merupakan rentetan manuver Trump sebelumnya. Trump sebelumnya menyatakan bahwa Golan adalah milik Israel. Kemudian juga Trump mengatakan bahwa Jerusalem adalah ibu kota Israel, Ini adalah rentetan manuver AS untuk memberikan dukungan kepada Netanyahu, karena Netanyahu sedang mati-matian untuk mempertahankan posisinya. Tapi ternyata meskipun ada dukungan besar seperti ini, dan itu dijual dalam kampanye politiknya, tapi tetap dia tidak meraih suara yang signifikan di pemilu.
Artinya apa, warga Israel sendiri sudah jenuh melihat manuver-manuver Netanyahu yang membuat mereka merasa semakin tidak aman. Tapi di saat yang sama rival politiknya juga bukan berarti tokoh yang bisa membawa perdamaian, meskipun kampanyenya adalah perdamaian yang aman, security peace. Karena rival Netanyahu, Benny Gantz juga tokoh militer yang memimpin bombardir besar-besaran di Gaza tahun 2014. Itu berarti, siapapun yang menang dan bagaimanapun pertarungan politik Israel sebenarnya tidak terlalu penting buat Palestina, karena siapun yang terpilih dalam kondisi politik sekarang masih tetap anti-Palestina, masih tetap anti perdamaian.
Nah, yang perlu sekarang dilanjutkan adalah tekanan dari masyarakat internasional supaya tokoh-tokoh yang anti perdamaian ini mendapatkan suara lagi dalam proses politik selanjutnya.
Bagaimana masa depan Israel sendiri, dan prediksi kehancurannya. Apakah hal ini bisa jadi indikasi menuju ke arah sana, atau bagaimana ?
Kalau indikasi bisa dianggap sebagai indikasi ya. Tadi, saya sudah mennyebutkan ada banyak masalah fundamental dalam negeri menimpa Israel dari masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Bisa dikatakan bahwa Israel mengalami decay, atau pembusukan dengan banyaknya masalah moral, sosial dan lain-lain juga ditambah dengan tekanan internasional. Seandainya bisa terus berlanjut akan semakin mempercepat keruntuhan rezim Zionis.
Kini yang harus dilakukan komunitas internasional mendorong upaya-upaya untuk menekan Israel dan tidak bisa hanya sekedar menanti, meskipun di dalam negeri sedang terjadi banyak kerusakan, kemunduran dan perpecahan.(PH)