Tantangan "Trump Inggris" dan Isu Brexit

Teka-teki siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin baru partai konservatif dan perdana menteri Inggris mulai terjawab. Boris Johnson, akhirnya terpilih dengan meraih 92.152 suara dari 160.000 orang.

Boris Johnson berhasil menyisihkan pesaingnya, Jerrmy Hunt yang hanya meraih 46.656 suara. Meskipun demikian, kemenangan Johnson tidak disambut luas. Pasalnya, Jeremy Corbin selaku pemimpin Partai Buruh, partai oposisi terbesar di Inggris, menyebut kemenangan Johnson tidak populer. Beberapa pejabat pemerintah konservatif juga menunjukkan reaksi yang sangat negatif terhadap terpilihnya Johnson dan mengumumkan pengunduran diri mereka.

Menteri Keuangan Inggris, Philip Hammond dan Menteri Kehakiman Inggris, David Hawke mengatakan akan mengundurkan diri jika Boris Johnson terpilih sebagai perdana menteri baru. Hammond dalam wawancara yang disiarkan televisi mengatakan akan mengundurkan diri jika pemerintah Johnson berencana untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober.

Alan Duncan, Wakil Direktur Eropa Kementerian Luar Negeri Inggris juga menyatakan akan mengundurkan diri, karena memandang dirinya tidak bisa bekerja dengan Johnson.

Johnson dalam sambutan singkatnya setelah terpilih sebagai ketua partai konservatif mengatakan akan meninjau kembali hubungan antara Inggris dan mitra-mitranya di Eropa. Dalam pidatonya, perdana menteri batu Inggris ini menyinggung peningkatan kemiskinan dan marginalisasi di negaranya, dan berjanji akan fokus terhadap orang-orang miskin dan terpinggirkan.

Johnson juga berjanji akan mengakhiri proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober, yang menjadi salah satu slogan kampanyenya. 

Pejabat dari negara-negara utama Eropa telah mencoba untuk bereaksi positif terhadap naiknya Johnson sebagai perdana menteri Inggris. Kanselir Jerman Angela Merkel memberi selamat kepada Johnson "atas persahabatan yang kuat" dengan London. Para pemimpin industri Jerman juga memperingatkan risiko Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan baru dengan London.

"Ancaman London untuk menarik diri keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan baru sebuah langkah berbahaya yang akan memperparah kerusakan terhadap perekonomian," kata Juachim Lang, direktur Asosiasi Industri Jerman.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji Theresa May yang mengatakan tidak akan membatasi mekanisme Uni Eropa. mengenai Johnson, Macron mengatakan, "Saya berharap bisa bekerja sama dengannya, tidak hanya tentang masalah Eropa dan negosiasi Brexit, tetapi juga daolam berbagai isu internasional yang penting ... seperti Iran dan keamanan internasional,". 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Italia, Mathew Salvini justru memuji langkah Johnson di Twitternya. Tapi pendukung utama Johnson adalah Presiden AS, Donald Trump. Ia menyampaikan selamat kepada Johnson, dan memanggilnya "Trump Inggris." Presiden AS ini menggambarkan Johnson sebagai mitra dan perdana menteri masa depan Inggris.

Menteri dalam negeri, luar negeri, perdagangan, dan pertahanan mengundurkan diri setelah ratu Inggris pada hari Rabu 24 Juli mengeluarkan instruksi untuk membentuk kabinet baru kepada Johnson. Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengundurkan diri pada Rabu malam setelah Boris Johnson secara resmi menjadi Perdana Menteri. Langkah senada juga diambil Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox dan Penny Mordaunt yang mundur dari jabatan menteri pertahanan Inggris. 

Kantor Perdana Menteri Inggris mengumumkan pengangkatan menteri keuangan baru, dalam negeri dan urusan luar negeri pada hari Rabu. Johnson menunjuk Dominic Raab sebagai menteri luar negeri. Sedangkan Sajid Javid ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Inggris menggantikan Philip Hammound, dan posisi menteri dalam negeri akan dijawat oleh Priti Patel. 

Tantangan utama Boris Johnson mengenai persetujuan parlemen terhadap calon menteri yang diusulkannya, sebagaimana masalah Brexit. Rancangan penarikan Inggris keluar dari Uni Eropa pada November 2018 disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa, tetapi Parlemen Inggris menolak RUU itu tiga kali. Johnson memiliki waktu tiga bulan untuk menembus penghalang di  parlemen negaranya.

Johnson selama ini dikenal sebagai salah satu pengusung kuat pemutusan semua hubungan antara Inggris dan Uni Eropa. Bahkan ia mengatakan siap untuk menarik Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa mencapai kesepakatan. Sementara itu, majelis rendah Inggris menentang rencana penarikan keluar tanpa persetujuan dari Uni Eropa.

Sesuai prosedur politik Inggris, penangguhan parlemen atas permintaan pemerintah bisa ditembus setelah persetujuan Ratu Inggris. Namun, Johnson bermaksud untuk membuka kembali parlemen sedikit lebih lambat daripada mekanisme yang ditetapkan untuk menggunakan kesempatan ini tanpa gangguan dari parlemen. Johnson sebelumnya juga mengusulkan penangguhan parlemen sebagai opsi untuk mundur dari kebuntuan Brexit dengan Theresa May yang ditentang oleh Ketua majelis rendah dan sejumlah besar anggota parlemen negara ini.

Naiknya Johnson sebagai perdana menteri Inggris telah meningkatkan kekhawatiran kuat bagi Uni Eropa tentang pendekatannya yang ketat dalam masalah implementasi Brezit. Uni Eropa telah mengumumkan bahwa Johnson akan menghadapi masa yang menantang dan janjinya untuk mengadakan pemilihan dengan tujuan negosiasi ulang pemilihan tidak akan terjadi.

Bertentangan dengan ucapan selamat para pemimpin Uni Eropa dan negara Eropa seperti Presiden Perancis, Emmanuel Macron, fakta di lapangan mengindikasikan bahwa Uni Eropa enggan menegosiasikan ketentuan perjanjian dengan London.

Bertolak belakang dengan Perdana Menteri Inggris sebelumnya, Theresa May, Johnson meyakini Inggris harus menarik diri dari Uni Eropa tanpa persetujuan apa pun, jika London dan Brussels tidak mencapai kesepakatan. Namun, jika Johnson memenuhi janjinya ini, ia akan menghadapi banyak tantangan.

Tantangan utamanya dari Inggris sendiri mengenai ancaman terhadap posisinya di lingkungan politik internal Inggris, bahkan di dalam partainya. Sebab rakyat Inggris tidak siap untuk menanggung konsekuensi negatif dari implementasi Brexit. Politisi dan pejabat senior Inggris saat ini khawatir tentang nasib negaranya di bawah perintah Johnson. Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon risau mengenai metode kerja Boris Johnson selama menjabat sebagai perdana menteri Inggris.

Para pejabat Uni Eropa juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima perubahan apa pun dalam perjanjian dengan Inggris. Wakil Presiden Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Uni Eropa akan menentang setiap perubahan dalam perjanjian brexit. Tentu saja, meskipun Brussels menekankan tidak akan mengubah perjanjian tersebut, tetapi beberapa bukti menunjukkan bahwa Uni Eropa mungkin setuju untuk memperpanjang masa brexit.

Dalam hal ini, Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menyatakan bahwa jika Johnson memberikan alasan baru, Brussels bisa memperpanjang batas waktu brexit untuk London. Namun, tampaknya Johnson tidak berniat untuk memperpanjang penangguhan implementasi brexit, terlepas dari tingginya biaya yang harusd ditanggung akibat implementasinya pada tanggal 31 Oktober. Tetapi Uni Eropa hanya ingin persetujuan brexit secara lebih teratur. Kepala juru runding Uni Eropa mengatakan Uni Eropa siap untuk bekerja dengan perdana menteri baru Inggris dalam masalah implementasi brexit.

Masalah brexit saat ini menjadi lebih kompleks, karena implikasi politik, ekonomi dan keamanannya yang menimbulkan banyak keprihatinan. Para ahli memandang keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan bisa menempatkan Inggris dalam penurunan ekonomi yang parah. Salah satu konsekuensi serius dari penarikan  keluar Inggris dari Uni Eropa adalah pemberlakukan tarif barang  dari Eropa. Ahli pasar saham  menilai sejak masa bisnis Boris Johnson hingga 31 Oktober, pasar akan berada dalam krisis yang parah. Diperkirakan PDB Inggris akan turun 2 persen di tahun 2020.

Tampaknya, Johnson tidak memperhatikan dampak berxit terhadap resesi ekonomi Inggris, dan menilainya sebagai propaganda politik belaka. Sebaliknya, dia terus menyuarakan manfaat brexit bagi Inggris. Kini, masalahnya bagaimana Johnson menghadapi dampak dari implementasi brexit, dan sikapnya terhadap Uni Eropa.(PH)