Pars Today

Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi memprotes pendekatan standar ganda negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan terhadap isu senjata pemusnah massal.

"Penyalahgunaan isu non-proliferasi senjata harus dihentikan," ujarnya dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB untuk membahas tentang perlunya memelihara rezim non-proliferasi senjata, Jumat (16/4/2021).

Takht-Ravanchi mencatat bahwa rezim non-proliferasi senjata memiliki sebuah tujuan kemanusiaan, tetapi selama ini digunakan sebagai alat tekanan terhadap negara lain dan situasi ini harus diakhiri.

"Senjata pemusnah massal merupakan senjata yang sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi yang pernah dikembangkan oleh manusia. Pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaannya telah dilarang," tambahnya seperti dilansir IRNA.

Menurut Takht-Ravanchi, satu-satunya jaminan mutlak agar senjata yang tidak manusiawi ini tidak digunakan adalah penghapusan total dan memastikan bahwa ia tidak akan dikembangkan.

"Rezim Baath Irak menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke Iran yang menewaskan ribuan orang Iran dan Irak. Dewan Keamanan benar-benar diam, dan ketika Irak diserang oleh negara-negara Barat atas dasar klaim palsu kepemilikan senjata pemusnah massal, Dewan kembali memilih diam," ungkapnya.

Dubes Iran untuk PBB menjelaskan bahwa Dewan Keamanan juga bersikap diam ketika beberapa kekuatan Barat menyalahgunakan Konvensi Senjata Kimia dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) demi mengejar kepentingan ilegalnya dan menekan pemerintah Suriah.

"Hingga tahun 2016, Iran berada di bawah sanksi berat PBB hanya karena krisis yang sengaja diciptakan oleh Barat dengan alasan program nuklir damai Tehran, tetapi rezim Israel menolak bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) meskipun telah memproduksi senjata pemusnah massal.

"Rezim Zionis tidak dihukum oleh Dewan Keamanan karena dilindungi oleh Amerika Serikat," ucap Takht-Ravanchi. (RM)