Ghalibaf: Tidak Ada Kewajiban Mematuhi Resolusi PBB yang Ilegal

Pars Today - Ketua Parlemen Republik Islam Iran mengatakan, "Mengingat Rusia dan Cina, sebagai dua anggota tetap Dewan Keamanan telah menekankan dalam pernyataan resmi dan sikap terbuka bahwa penerapan sanksi PBB adalah ilegal, maka tidak ada kewajiban untuk mematuhinya."

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Mohammad Bagher Ghalibaf menyampaikan pidato di sidang paripurna Parlemen Iran hari ini (Minggu, 28/09/2025) bahwa Republik Islam Iran menganggap penerapan Snapback dan pengembalian resolusi sanksi PBB sebagai tindakan ilegal. Karena Rusia dan Cina, sebagai dua anggota tetap Dewan Keamanan, telah menegaskan hal ini dalam pernyataan resmi dan sikap terbuka, maka tidak ada negara yang wajib mematuhinya.

Ketua Parlemen Iran menambahkan, Iran tidak menganggap dirinya wajib mematuhi resolusi-resolusi ilegal ini, termasuk penangguhan pengayaan, dan kami yakin bahwa hak kami untuk memperkaya uranium masih diakui oleh hukum internasional hingga saat ini.

"Telah disebutkan sebelumnya bahwa sanksi yang ditetapkan dalam resolusi-resolusi ini tidak memiliki dampak yang signifikan dibandingkan dengan sanksi AS. Selain itu, karena ilegalitas penggunaan mekanisme pemicu dan keyakinan Rusia dan Cina, sebagai dua anggota tetap Dewan Keamanan, maka penerapan resolusi sanksi di PBB menghadapi hambatan hukum yang serius," imbuh Ghalibaf.

Ketua Parlemen Iran mengingatkan, "Pada saat yang sama, kami mengumumkan bahwa jika ada negara yang ingin mengambil tindakan terhadap Iran berdasarkan resolusi ilegal ini, negara itu akan menghadapi tindakan balasan yang serius dari Iran, dan ketiga negara Eropa yang berada di balik tindakan ilegal ini juga akan menghadapi tanggapan kami."(sl)