Menteri Keuangan AS Peringatkan Kemungkinan Pemotongan Gaji Militer

Pars Today - Menteri Keuangan Amerika Serikat dalam pernyataan yang mengkritik para pemimpin Demokrat di Kongres, memperingatkan bahwa jika penutupan pemerintah federal berlanjut, militer negara itu mungkin hanya menerima gaji hingga 15 November.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada para wartawan, "Saya rasa kita dapat membayar gaji militer AS hingga awal November, tetapi mulai 15 November dan seterusnya, tentara kita yang mempertaruhkan nyawa demi negara ini tidak akan lagi menerima gaji," demikian CBS melaporkan sebagaimana dikutip IRNA hari Senin (27/10/2025).

Menteri Keuangan AS juga mengkritik para pemimpin Demokrat di Kongres, dan menyebut kebuntuan politik yang terjadi di Amerika Serikat dan penutupan pemerintah federal sebagai aib, seraya menambahkan, "Alih-alih mengkhawatirkan rakyat Amerika, mereka justru mengkhawatirkan persaingan internal partai mereka sendiri."

Bessent terus memperingatkan bahwa penutupan pemerintah federal AS berdampak pada perekonomian negara dan meminta anggota parlemen Demokrat moderat di Senat AS untuk memberikan suara atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk membuka kembali pemerintahan negara. Sebuah rencana yang sejauh ini telah gagal mendapatkan suara yang diperlukan di Senat AS sebanyak 12 kali.

Menurut CBS News, peringatan Menteri Keuangan AS ini muncul setelah pemerintahan Trump sebelumnya memerintahkan Kementerian Perang AS untuk menggunakan sumber daya penelitian dan pengembangan yang tidak terpakai untuk membayar gaji militer. Namun, para pejabat pemerintah menekankan bahwa ini hanyalah solusi sementara dan pembayaran di masa mendatang akan sulit jika penutupan pemerintah berlanjut.

Perselisihan antara anggota parlemen Demokrat dan Republik di Senat AS mengenai perpanjangan kredit pajak asuransi kesehatan telah menyebabkan kebuntuan dalam perundingan untuk membuka kembali pemerintah federal.

Partai Demokrat menuntut perpanjangan kredit ini sebagai syarat pembukaan kembali pemerintah federal, tetapi Partai Republik bersikeras bahwa masalah ini harus ditinjau ulang setelah penutupan pemerintah berakhir.(sl)