Tel Aviv Meminta Jaminan Kebebasan Bertindak di Gaza dari AS

Pars Today - Sebuah media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa rezim Zionis sedang bernegosiasi dengan Washington untuk mendapatkan jaminan kebebasan bertindak di Jalur Gaza tanpa sanksi dan hukuman.

Menurut laporan ISNA, koran Zionis menulis pada hari Kamis (06/11/2025) bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer sedang mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump untuk mencapai nota kesepahaman dan teks tertulis dari AS tentang masa depan Jalur Gaza.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa langkah ini mencakup jaminan kebebasan aktivitas militer dan keamanan bagi rezim Zionis di Jalur Gaza setelah dikeluarkannya resolusi PBB, yang "diperkirakan akan mencakup pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina dan pengerahan pasukan internasional dengan partisipasi pasukan dari negara-negara Arab dan Islam".

Sumber-sumber politik mengatakan kepada surat kabar ini bahwa Tel Aviv sedang berupaya memasukkan dalam memorandum AS sebuah komitmen yang jelas bahwa jika pasukan internasional gagal melucuti senjata Hamas, rezim Israel akan melanjutkan operasi militernya, serta ruang lingkup kebebasan bergeraknya untuk menghadapi ancaman di masa mendatang.

Surat kabar ini menulis bahwa mekanisme yang diusulkan agak mirip dengan memorandum yang dilampirkan Washington pada perjanjian gencatan senjata Lebanon 2006, yang memberikan rezim Israel kebebasan bertindak terhadap Hizbullah, tetapi kali ini terdapat perbedaan pendapat yang luas di dalam kabinet Israel.

Para menteri dari partai Zionisme Religius telah menyatakan penolakan mereka terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS dan menekankan bahwa masalah itu belum diangkat dalam kabinet keamanan. Sementara itu, mitra Netanyahu di partai sayap kanan khawatir bahwa resolusi internasional akan membatasi tentara Israel dan memberikan kewenangan lapangan kepada pasukan internasional atau Otoritas Palestina.

Menurut sumber-sumber politik, belum jelas apakah Amerika setuju untuk memberikan jaminan yang diminta Netanyahu.

Para analis yakin bahwa upaya Netanyahu untuk mendapatkan memorandum Amerika bertujuan untuk menenangkan mitra-mitranya di koalisi yang berkuasa dan mencegah krisis politik dalam negeri, karena dokumen semacam itu merupakan jaminan terhadap potensi sanksi jika terjadi pelanggaran resolusi PBB oleh rezim Zionis.

Kantor Perdana Menteri Zionis Israel sejauh ini belum menanggapi laporan tersebut.

Pada hari Selasa, media Amerika dan Israel melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyerahkan rancangan resolusi tentang misi pasukan internasional di Jalur Gaza, yang akan berlaku selama dua tahun, kepada anggota Dewan Keamanan, dan pemungutan suara akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Axios mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi pasukan penegakan hukum, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup pasukan dari beberapa negara yang akan bertanggung jawab untuk mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan penyeberangan kemanusiaan, serta melatih pasukan polisi Palestina yang baru.(sl)