Aoun: Kesepakatan dengan Israel untuk Kepulangan Warga Lebanon

Pars Today – Lembaga Kepresidenan Lebanon, dalam menanggapi kesepakatan dengan rezim Zionis, menyatakan bahwa hal itu menjadi landasan bagi kembalinya warga Lebanon ke daerah-daerah yang telah dibebaskan di negaranya dan ke rumah-rumah yang telah dibangun kembali.

Menurut laporan Kantor Berita Mehr yang mengutip jaringan Al Jazeera, Lembaga Kepresidenan Lebanon, dengan menyambut baik kesepakatan kerangka kerja dengan rezim Zionis, mengklaim bahwa perjanjian kerangka kerja dengan rezim Zionis adalah langkah pertama di jalan menuju kembalinya warga Lebanon ke tanah-tanah yang telah dibebaskan dan rumah-rumah mereka yang telah dibangun kembali, di bawah naungan kedaulatan pemerintah Lebanon.

Lembaga tersebut juga mengklaim bahwa kesepakatan ini adalah langkah pertama di jalan menuju pemulihan penuh kedaulatan Lebanon tanpa pengurangan atau penambahan.

Berdasarkan pernyataan ini, Aoun berterima kasih kepada pemerintah AS dan Donald Trump, Presiden negara itu, karena menjadi tuan rumah negosiasi Lebanon dan Israel dan atas apa yang ia sebut "dukungan terhadap posisi Lebanon."

Presiden Lebanon juga berterima kasih kepada negara-negara sahabat dan saudara yang mendukung posisi Beirut selama negosiasi.

Pernyataan Aoun ini disampaikan sementara Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, beberapa jam yang lalu dalam pidatonya setelah penandatanganan kesepakatan kerangka kerja antara rezim ini dan pemerintah Lebanon mengklaim: "Kami tidak akan mengizinkan kembalinya orang-orang ke Lebanon selatan."

PM Lebanon: Kesepakatan dengan Israel adalah untuk Pengusiran Para Penjajah dan Kembalinya Kedaulatan Pemerintah

Nawaf Salam, Perdana Menteri Lebanon, juga dalam menanggapi kesepakatan kerangka kerja dengan rezim Zionis, dengan membela kesepakatan ini mengklaim: "Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mengusir pasukan Israel dari wilayah Lebanon dan mengembalikan kedaulatan pemerintah ke seluruh negeri."

Ia mengulangi pernyataannya sebelumnya dan mengatakan: "Hanya pemerintah Lebanon yang memiliki wewenang untuk memutuskan tentang perang dan perdamaian."

Perdana Menteri Lebanon menambahkan bahwa komitmen-komitmen yang diantisipasi untuk Lebanon dalam kesepakatan kerangka adalah prinsip-prinsip yang sama yang sebelumnya telah disepakati oleh semua arus Lebanon dalam Perjanjian Taif. (MF)