Persiapan Indonesia Menjabat Presidensi G20 pada 1 Desember 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan resmi menjabat sebagai Presidensi G-20 pada 1 Desember 2021.

“Presidensi G-20 dimulai sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dengan tema utama adalah ‘recover together recover stronger’ yang artinya pulih bersama dan tangguh bersama,” kata Menko Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers G-20 secara daring, sebagaimana dikutip dari Antaranews, Selasa (14/09/2021).

Airlangga menyampaikan Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G-20 di Roma pada 30-31 Oktober dan Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet presidensi G-20 dari PM Italia kepada Presiden Republik Indonesia.

Untuk mendukung Presidensi Indonesia, lanjut Menko Airlangga, Indonesia telah menyiapkan 5 pilar prioritas, yakni peningkatan produktivitas untuk pemulihan atau promoting productivity, increasing resiliency and stability atau membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, lalu ensuring sustainabilty and inclusive growth atau menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Lalu enabling environment and partnership, ini menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta forging a stronger collective global leadership ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas,” ujar Airlangga.

Inklusivitas Tema Kunci Kepemimpinan RI di G20

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa inklusivitas akan menjadi salah satu tema kunci dalam kepemimpinan Indonesia di kelompok 20 ekonomi utama (G20) pada tahun 2022 mendatang.

“Inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan,” ujar Menlu RI dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri lainnya yang digelar dari Jakarta, Selasa (14/09/2021) malam.

Hal tersebut, menurut dia, menggarisbawahi semangat utama Indonesia menuju pemulihan bersama, usai masa pandemi COVID-19, pada masa keketuaan Indonesia nanti.

Dia pun menyoroti bahwa agar negara-negara di dunia dapat pulih bersama, juga dibutuhkan solidaritas, kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Adapun sikap Indonesia yang tak hanya memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga negara-negara berkembang dan kelompok rentan, telah menjadi bagian dari DNA politik luar negeri Indonesia.

“Jika kita lihat beberapa tahun belakangan, saat keanggotaan kita di Dewan Keamanan PBB, di ECOSOC, pada saat saya menjadi salah satu co-chair di COVAX AMC EG, maka Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan, dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang,” jelasnya.

Menlu menegaskan bahwa peran tersebut akan dilanjutkan saat Indonesia menduduki kursi Presidensi G20 nanti.

“Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia,” tambahnya.

Agenda Prioritas Keuangan dalam Presidensi G20

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap tujuh agenda prioritas jalur keuangan atau finance track yang fokus pada penanganan isu-isu global dan akan dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.

“Agenda di finance track yang akan dibahas kita nanti ada tujuh agenda,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Agenda pertama adalah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait exit policy atau pengurangan intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi oleh negara anggota G20.

Agenda kedua adalah terkait dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan maupun perekonomian seperti adanya supply disruption dan korporasi yang mengalami kesulitan neraca.

Ketiga adalah central bank digital currency (CDBC) yaitu penyusunan prinsip umum pengembangan CBDC yang meliputi lima bidang utama yaitu implikasi terhadap fungsi bank sentral dan implikasi terhadap transmisi kebijakan moneter.

Keempat adalah sustainable finance yaitu peran sektor keuangan dalam mendukung agenda-agenda penting di level global seperti climate change dan green finance facility yang bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Kelima adalah cross border payment yaitu diskusi tentang manfaat optimalisasi digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas serta mengatasi potensi risiko dan tantangan yang ditimbulkannya.

Keenam adalah inklusi keuangan yang meliputi digital dan UKMM yakni fokus pada pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas serta mendukung inklusi ekonomi dan keuangan termasuk aspek lintas batas.

Agenda terakhir adalah mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle termasuk terkait insentif pajak.

Menkopolhukam Koordinator Acara G20

Menkopolhukam Mahfud MD akan mengoordinasi penyelenggaraan rangkaian acara G20 yang berlangsung di Indonesia sejak awal Desember 2021 sampai akhir November 2022.

“Saya ditunjuk untuk me-maintenance, mengepalai bidang penyelenggara acara,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat jumpa pers bersama Panitia Nasional Penyelenggara G20 di Jakarta, Selasa.

Panitia Nasional G20, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, turut diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Menkopolhukam sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan G20 akan membantu koordinasi, dan mempersiapkan berbagai kebutuhan rangkaian acara dan pertemuan.

Terkait itu, Mahfud menerangkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk di antaranya di bidang keamanan, protokol kesehatan, logistik, infrastruktur acara, tempat acara dan transportasi.

“Persiapan logistik dan infrastruktur, yaitu penyiapan standar pelayanan acara, protokol konsuler, akomodasi, logistik, transportasi, venue bagi rangkaian acara Presidensi, termasuk KTT, pertemuan tingkat menteri, deputi, sherpa, working group, dan engagement group sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya,” terang Mahfud MD.

Kemudian, terkait persiapan komunikasi dan media, Mahfud menjelaskan pihaknya telah menyiapkan strategi dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik terkait G20 dan manfaat Presidensi atau Kepemimpinan Indonesia dalam G20.

“Kami menyiapkan serangkaian strategi dan kegiatan komunikasi agar publik memahami makna, peran, dan manfaat yang diperoleh Indonesia selama Presidensi dan KTT G20, serta (bagaimana itu dapat jadi cara) meraih simpati dan dukungan internasional,” terang Menkopolhukam. (Antaranews)