G20, Momentum Indonesia Suarakan Nilai Luhur Global

Pemerintah Indonesia mendorong Values 20 atau V20 Indonesia, yang merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, untuk membantu masyarakat berperan aktif dalam memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang berpusat pada kemanusiaan dan alam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyerukan supaya masyarakat bisa memahami G20 tidak hanya sebagai forum internasional yang didesain khusus hanya bagi para pejabat negara, tapi juga sebagai forum menyatukan masyarakat global.

"V20 Indonesia pun juga mempersiapkan program-programnya sebagai bagian dari G20 2022 dengan desain menyertakan masyarakat secara luas. Nah V20 fokusnya itu adalah berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pemandu kita dalam tata kelola dunia," ujar V20 2022 Co-Sherpa Alissa Wahid dalam konferensi pers virtual, Kamis.

Adapun empat nilai yang diangkat adalah nilai - nilai masyarakat (values in society), ekonomi (values in economy), alam dan lingkungan (values in nature), serta kesejahteraan (values in wellbeing).

Keempat hal itu diangkat karena kondisi manusia saat ini lebih mengedepankan kompetisi dan tidak lagi berpihak pada bumi yang menjadi tempat pijakannya.

Manusia kerap melupakan kemanusiaan dan mendahulukan keuntungan pribadi sehingga tentunya merusak tatanan kelola global yang adil.

Alissa mencontohkan salah satu dampak akibat nilai- nilai luhur kemanusiaan ditinggalkan adalah perubahan iklim ekstrem.

Akibat kompetisi dan industri diutamakan tanpa diimbangi upaya penghijauan kembali sehingga mengubah keseimbangan alam dan merusak kondisi bumi.

"Itu terjadi karena keserakahan, keserakahan umat manusia dalam menggunakan planet ini sesuka hati sesuai kemauan manusia tanpa mempertimbangkan kondisi bumi serta keseimbangannya. Maka karena itu kita perlu untuk mengembalikan nilai-nilai Luhur sebagai pemandu kita," kata Alissa.

Dengan kehadiran V20 Indonesia sebagai rangkaian penting Presidensi G20 Indonesia, maka diharapkan masyarakat Indonesia bisa kembali mengingat dan menanamkan nilai-nilai luhur sehingga menciptakan dunia yang kembali seimbang dan harmonis.

Selain itu juga lewat V20 Indonesia diharapkan bisa membuat gerakan tidak hanya secara lokal tapi juga global mengangkat nilai- nilai yang berporos pada kemanusiaan dan alam sehingga bisa berdampak positif hingga ke generasi masa depan.

Co-Sherpa V20 2022 Alissa Wahid mengatakan, di tengah pandemi, terdapat risiko kesenjangan yang lebih besar pada proses pemulihan ekonomi. Sehingga penting bagi negara-negara untuk memasukkan nilai-nilai moral di dalam proses penyusunan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi. Misalnya saja dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut terangkum dalam Pancasila.

"Kita ini memang punya Pancasila, di mana Pancasila menyampaikan nilai-nilai sebagai bangsa. Apakah benar-benar itu bisa menjadi poros ketika menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara?" kata Alissa 

"Misal, kebijakan pembangunan apakah berlandaskan itu, karena kesenjangan yang tinggi di dalam Indonesia, dan di situasi pandemi sekarang bertemu dengan potensi pemulihan pascapandemi, kondisi kualitas kehidupan bisa membawa kesenjangan lebih besar," tegasnya..

Alissa menjelaskan, di tengah pandemi, kelompok perempuan dan anak mendapatkan beban yang lebih besar.

Pasalnya, perempuan berisiko jatuh pada kondisi kemiskinan ekstrim lantaran kehilangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, sekitar 11.000 anak kehilangan orang tua lantaran pandemi. Sehingga jangan sampai, proses perumusan kebijakan jangan sampai mengesampingan kondisi-kondisi tersebut.

"Sementara proses pemulihan ekonomi ini kalau tidak hati-hati juga bisa lebih berat ke arah industri dan korporasi, dengan asumsi korporasi membawa lebih banyak membawa benefit langsung ke perekonomian," kata Alissa.

Adapun Co-Sherpa V20 2022 Makarim Wibisono mengatakan, V20 berfungsi memberi keyakinan kepada pimpinan negara G20 untuk melibatkan semua pihak dan inklusif. Sehingga, kebijakan-kebijakan akan berdasarkan pada nilai dan hubungan antar manusia.

"Jadi bagaimana di dalam memikirkan kebijakan publik, agar di samping harus menyasar ke kebijakan yang jelas, juga memikirkan dampak ke manusia. Ini sebagai faktor yang dikembangkan secara seksama," kata Makarim.(PH)