Gubernur BI Ingatkan Anggota G20 Atasi Risiko Eksklusi Keuangan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan seluruh anggota G20 untuk mengatasi risiko eksklusi keuangan yang ada, terutama untuk kelompok rentan dan kurang terlayani.
"Mengatasi hal ini, Presidensi G20 bersama Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dan mitra utama berfokus pada kebijakan mengintegrasikan sisi penawaran sektor keuangan dengan sisi permintaannya," ungkap Perry dalam Pembukaan Hari Kedua Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (3rd FMCBG) G20 2022 di Badung, Bali, Sabtu.
Ia menjelaskan hal tersebut bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja guna mendorong inklusi ekonomi dan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, dan pemuda, dengan memanfaatkan manfaat digitalisasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan risiko.
Adapun kerangka kerja akan dibangun berdasarkan hasil dari Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 (FIAP) 2022.
Sebagai informasi, European Commision mencatat eksklusi keuangan merupakan sebuah proses saat orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan demikian, mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada. Maka dari itu, eksklusi keuangan adalah kebalikan dari inklusi keuangan.
Dalam agenda inklusi keuangan Presidensi G20 Indonesia, Perry menuturkan percepatan akses UMKM terhadap pembiayaan melalui layanan keuangan digital akan mendorong pemulihan yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Untuk itu, kami ingin mendengar pandangan seluruh anggota G20 tentang isu-isu utama dalam memajukan agenda inklusi keuangan, termasuk tentang bagaimana memperkuat literasi keuangan digital," ujarnya.
BI: Pengguna QRIS Terus Bertambah Jadi 19 Juta Pedagang
Bank Indonesia (BI) mencatat pengguna Quick Response Code Indonesian Standard
(QRIS) terus bertambah mencapai lebih dari 19 juta merchant atau pedagang sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 hingga saat ini.
Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan menggunakan QRIS, pembayaran akan jauh lebih mudah, murah, cepat, sehingga menguntungkan serta memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi pedagang maupun konsumen.
"QRIS adalah salah satu dari banyak inisiatif yang telah kami ambil untuk mempromosikan inklusi keuangan," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia bertajuk " Digital Finance to Support Financial Inclusion" di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu.
BI, tegas dia, selalu siap mendukung inklusi keuangan, yang dimulai dengan keberadaan sistem pembayaran Indonesia, yakni cetak biru 2025 untuk membuka akses bagi jutaan orang yang masih tak terjangkau oleh bank dan UMKM melalui digitalisasi.
Pada era ini, digitalisasi sistem pembayaran terbukti menjadi game changer. Sistem pembayaran juga menjadi tulang punggung bagi terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang disebut ekosistem ekonomi digital dan keuangan.
Menurut Destry, ekonomi dan keuangan digital akan saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi telah mengarah pada penciptaan opsi ekonomi.
"Penciptaan opsi ekonomi ini terjadi melalui model bisnis baru, pemain baru, transformasi perilaku konsumen, lanskap ekonomi, dan keuangan," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, evolusi pembayaran melalui digitalisasi telah membawa peluang baru, meminimalkan hambatan, dan menurunkan biaya transaksi.
Alhasil, layanan keuangan menjadi lebih terjangkau, mudah diakses, dan inklusif, termasuk saat ini populasi yang tidak terjangkau perbankan dan segmen UMKM yang sebelumnya kurang mengenal keuangan dan teknologi.
Dengan semakin luasnya akses, ia menegaskan setiap pelaku ekonomi memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan kreatif dalam pertumbuhan yang lebih inklusif.
"Karena adanya teknologi, digitalisasi, dan marketplace, sesuatu yang dulu mungkin tidak bisa terjadi, sekarang sudah terjadi," ungkap Destry. (Antaranews)