BI: Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan Awal

Bank Indonesia (BI) menyebut Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 yang mengalami deflasi 0,11 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17 persen (mtm).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut realisasi inflasi yang lebih rendah dari prakiraan sejalan dengan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak dan inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal.

"Sementara itu inflasi inti tetap terjaga rendah seiring dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan," kata Erwin dalam keterangan resmi, Selasa.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,71 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal maupun inflasi IHK bulan sebelumnya yang mencapai 5,95 persen.

Penurunan inflasi IHK ini sejalan dengan semakin eratnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).

"Untuk itu Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kebijakan yang secara bersama-sama menjaga stabilitas harga sehingga mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi," kata Erwin.

Untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memandang inflasi akan lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal, meski masih di atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.

"Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi agar segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan," ucapnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menyebut risiko inflasi melebihi empat persen secara tahunan masih tinggi hingga 2023.

Situs Antara melaporkan, Aida A Budiman dalam webinar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang dipantau di Jakarta, Senin mengatakan, “Kami masih melihat tekanan inflasi masih berlanjut, harga pangan dan energi masih terus mengalami peningkatan. Disrupsi pasokan juga terus terjadi sehingga risiko inflasi kita berada di atas empat persen di 2022 dan 2023 masih tinggi,”

Pada Agustus 2022, inflasi secara tahunan tercapai mencapai 4,69 persen atau lebih rendah dari inflasi tahunan pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen, tetapi inflasi itu masih disumbang oleh kelompok harga bergejolak atau volatile food dan harga energi yang masuk kelompok administered price atau diatur pemerintah.

“Yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) kita adalah menjaga transmisi harga energi dan komoditas dalam negeri. Pada Agustus 2022 inflasi secara tahunan kita mencapai 4,69 persen,” katanya.

Sementara itu, inflasi dari permintaan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi baru mencapai 3,04 persen atau masih di bawah target pemerintah yang sebesar 3-4 persen.

Di dalam negeri, pengendalian harga komoditas pangan dan energi sebagai dampak transmisi kenaikan harga komoditas global masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan BI ketimbang menjaga indikator perekonomian lain seperti pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, Bank Indonesia memastikan keberlanjutan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNP IP) yang diharapkan bisa membantu menjaga laju inflasi secara nasional.

Di beberapa negara saat ini telah muncul istilah resesi dengan inflasi yang tinggi.(PH)