Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu meliputi hal-hal penting termasuk tinjauan berkala ASEAN tentang undangan untuk Myanmar.

Negara-negara anggota ASEAN terus mengevaluasi kebijakannya terkait undangan bagi Myanmar dalam pertemuan-pertemuan di masa mendatang sambil memantau perkembangan.

CNN Indonesia melaporkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pertimbangan itu dilakukan apabila penyelesaian masalah di Myanmar belum juga menunjukkan kemajuan.

Dia menilai peninjauan perlu secara berkala dilaksanakan sejak implementasi konsensus lima poin berlaku.

"Dari waktu ke waktu kita perlu melihat apakah terjadi kemajuan yang signifikan atau belum sehingga kita bisa melihat kembali apakah keputusan yang sudah kita buat akan direvisi atau tetap dipertahankan," kata Retno saat konferensi pers di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Retno menyampaikan hal ini usai para menteri luar negeri Asia Tenggara bertemu dalam ASEAN Ministerial Meeting-Post Ministerial Conference (AMM-PMC) di Jakarta, pada 11-14 Juli.

Pertimbangan ini menjadi salah satu hasil pertemuan para menlu ASEAN dengan negara mitra. Retno berujar keputusan ini bakal disampaikan dalam pertemuan puncak ASEAN ke-43 pada September mendatang.Menurut Retno, sejauh ini para anggota ASEAN dan negara-negara mitra mendukung implementasi konsensus lima poin.

"Di pertemuan kali ini saya sebagai chair, saya melaporkan kepada negara anggota ASEAN mengenai beberapa yang dilakukan Indonesia di tiga pilar: engagement, kemudian denounce violence, dan humanitarian assistance. Dan ini semua juga akan kita tambahkan lagi dari sekarang sampai September apakah ada kemajuannya," tutur Retno.

Myanmar memang menjadi salah satu topik bahasan utama dalam AMM-PMC yang diketuai Indonesia.

Isu ini terus digaungkan sejak junta militer mengkudeta pemerintah sah Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada Februari 2021. Kerusuhan pun pecah dan meluas di negara tersebut. Bentrok kian menjadi-jadi karena aparat merespons warga sipil dengan kekerasan.

Melihat kekacauan Myanmar, negara blok Asia Tenggara lantas membuat kesepakatan dengan para pemimpin ASEAN, termasuk kepala junta Min Aung Hlaing, di Jakarta, April 2021 lalu.

Kesepakatan itu dinamakan Konsensus Lima Poin yang antara lain mendesak penghentian kekerasan di Myanmar, mendorong dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, memfasilitasi mediasi, mengirim bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, hingga mengirim utusan khusus ke Myanmar.

Namun, sampai sekarang junta dianggap tak melaksanakan konsensus itu dan masih melakukan kekerasan di negara tersebut.

Menlu RI: Negara Mitra Dukung ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan seluruh negara mitra Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendukung Asia Tenggara menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi, sesuai tema keketuaan Indonesia tahun ini.

Situs Antara melaporkan, selama Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-56 yang berlangsung di Jakarta pada 11-14 Juli 2023, Retno menyebut sejumlah kerja sama ekonomi turut dibahas, seperti ketahanan pangan, transisi energi, kesehatan, dan stabilitas keuangan.

“Ini menunjukkan bahwa di dalam situasi seperti ini, keketuaan Indonesia tetap kuat untuk berusaha menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth ... dan ini juga didukung oleh semua negara mitra kita,” kata dia dalam konferensi pers usai AMM di Jakarta, Jumat malam.

Retno menjelaskan bahwa implementasi dari berbagai kerja sama tersebut akan dibahas secara lebih dalam dan konkret oleh menteri-menteri sektoral ASEAN yang membidangi ekonomi.

Untuk ketahanan pangan, Indonesia mengusulkan ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis yang akan disahkan dalam KTT ke-43 ASEAN pada September mendatang.

Draf deklarasi tersebut, antara lain berisi tentang kolaborasi semua sektor terkait di ASEAN untuk memastikan ketersediaan pangan di saat krisis, dan ketahanan rantai pasok dalam menghadapi disrupsi.

“Selain itu, Indonesia juga mengusulkan kerja sama ketahanan pangan dengan negara mitra, seperti India, Kanada, Rusia, Australia, dan Turki,” ujar Retno.

Untuk transisi energi, termasuk pembangunan ekosistem kendaraan listrik kawasan, para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-42 ASEAN tahun lalu telah sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan.

Kerja sama untuk mendukung transisi energi dan pengurangan emisi sektor transportasi itu telah diarusutamakan selama pertemuan menlu ASEAN dengan negara-negara mitra wicara.

Sementara untuk stabilitas keuangan, ASEAN mendapatkan dukungan dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN Plus Tiga/APT) untuk mengembangkan penggunaan mata uang lokal untuk mempermudah transaksi regional.

Menkeu RI: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,3 Persen

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI pada semester II-2023 berada di kisaran 5,0 persen hingga 5,3 persen.

Sementara untuk semester I-2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5 persen hingga 5,2 persen.

“Ini masih di bawah asumsi sampai dengan semester I pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih di 5,0-5,2 persen, nanti angka pastinya pada Agustus,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin.

Bendahara Negara itu mengatakan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi dan ekspor yang masih terjaga.

Di sisi lain, laju inflasi juga terjaga dengan terkendalinya inflasi pangan dan administered price. Pada semester I, laju inflasi tercatat sebesar 3,5 persen. Kementerian Keuangan memprediksi laju inflasi pada semester II-2023 berada di level 3,3 persen hingga 3,7 persen.

Sementara itu, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun pada semester II-2023 diperkirakan berkisar 6,6 persen hingga 7,1 persen. Hingga semester I, suku bunga SUN 10 tahun berada di level 6,70 persen. Adapun perkiraan capaian sepanjang tahun di kisaran 6,6 persen hingga 6,9 persen, lebih dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 7,9 persen.

Sri Mulyani menjelaskan tren penurunan SUN 10 tahun dipengaruhi oleh inflasi yang terkendali, membaiknya minat investor, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan suplai Surat Berharga Negara (SBN).

Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada semester II-2023 diperkirakan berkisar Rp14.950 hingga Rp15.400, lebih tinggi dari target APBN yang sebesar Rp14.800.

Menurut Menkeu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah pengetatan kebijakan moneter global. Secara keseluruhan, Sri Mulyani memproyeksikan nilai tukar rupiah berkisar Rp15.000 hingga Rp15.250 untuk sepanjang tahun 2023

M

Malaysia Seru ASEAN Bersatu Demi Stabilitas Laut Cina Selatan 

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir menyeru Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersatu demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Menurut Zambry, ASEAN harus menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan sengketa maritim di perairan itu.

“Kita harus menegaskan kembali komitmen kita. Kita harus mengumpulkan semuanya untuk menunjukkan komitmen kita bahwa kita bersatu," kata dia kepada wartawan seusai Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Selasa.

Zambry menyatakan isu Laut China Selatan bahkan sempat dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri Koordinasi Gerakan Non-Blok (NAM) di Baku, Azerbaijan, pada 5 Juli lalu. 

Malaysia ingin mendekatkan GNB guna menjaga stabilitas di Laut China Selatan.

Namun, GNB menolak usul ASEAN memasukkan pernyataan Laut China Selatan ke dalam dokumen finalnya karena ditolak beberapa negara yang tidak memiliki kaitan dengan Laut China Selatan.

“Usaha yang dilakukan ASEAN tampaknya masih belum dipandang oleh GNB. Maka saya sampaikan bahwa ASEAN kehilangan relevansinya di GNB. Dan GNB juga kehilangan relevansinya di ASEAN," kata dia.

Laut China Selatan yang diyakini menyimpan energi yang sangat kaya itu terus disengketakan beberapa negara yang berebut klaim teritorial di perairan tersebut.

China mengklaim hampir sebagian besar wilayah itu dengan klaim sembilan garis putus-putus pada peta yang membentang lebih dari 1.500 km dari daratannya.

Namun, Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 menolak klaim teritorial China itu karena tidak memiliki dasar hukum.

Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, juga mengklaim berdaulat di perairan tersebut. (Antaranews.com)

Filipina Dukung Kelanjutan Perundingan LCS dengan Cina

Filipina mendukung kelanjutan perundingan pedoman tata perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut Cina Selatan (LCS) antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Cina.

Situs Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo ketika ditemui di sela-sela Pertemuan ke-56 Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta, Selasa mengatakan, “Kami berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan dan perundingan CoC di LCS, dan kami mungkin akan mengangkat isu ini dalam pertemuan bidang politik keamanan,”.

Menurut Manalo, negosiasi CoC akan menjadi proses yang panjang karena ada banyak isu yang harus dicari titik temunya.

“Tetapi saya pikir secara umum sudah ada kemauan politik dari semua pihak untuk menyelesaikan proses ini,” kata Manalo.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa dalam merespons isu LCS, Filipina selalu memprioritaskan sentralitas ASEAN dan memajukan dialog dengan semua mitra wicara, termasuk Cina.

Filipina merupakan salah satu negara yang kerap berselisih dengan China terkait sengketa LCS. Manila sering melaporkan pergerakan kapal-kapal China di wilayah perairannya serta kegiatan pencarian ikan oleh kapal-kapal dari negara tersebut.

Di lain pihak, Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah LCS melalui sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang memotong ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Padahal, Filipina telah memenangi kasus arbitrase pada 2015 yang membatalkan klaim Cina di