Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Aksi Solidaritas Warga Indonesia di Jakarta Mendukung Palestina.

Selain itu, masih ada isu lain dari berbagai negara Asia Tenggara seperti;

• PM Malaysia: Kami akan Pertahankan Hubungan dengan Hamas
• Pita Bersumpah untuk Kembali Calonkan Diri Sebagai PM Thailand
• Filipina Tuding Kapal Tiongkok Lakukan Provokasi Berbahaya
• Myanmar Diguncang Pertempuran di Perbatasan
• Kamboja peringati Hari Kemerdekaan ke-70, bersumpah jaga persatuan
• Kantor berita Vietnam: Putin terima undangan berkunjung ke Vietnam

Aksi Solidaritas Warga Indonesia di Jakarta Mendukung Palestina

Ribuan orang berada di Monumen Nasional pada hari Minggu (05/11/2023) untuk menyatakan solidaritas terhadap Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Ini pertemuan publik terbesar di Indonesia sejak pecahnya perang Israel-Hamas.

Mengenakan jubah putih dan syal Palestina hitam-putih, mereka mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan “Allahu Akbar” dan “Bebaskan Palestina” sambil menuntut pasukan Israel mengakhiri pengepungan mematikan mereka di Gaza.

Ketika tayangan pengeboman di Gaza terpampang di layar, tokoh-tokoh Muslim secara bergiliran menyampaikan pidato di atas panggung di alun-alun Monumen Nasional (Monas), menyerukan, antara lain, boikot barang-barang Israel dan penyelidikan permusuhan Israel di Gaza di Gaza di pengadilan internasional.

Ada yang bermalam di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, dan menunaikan salat subuh sebelum berangkat ke Monas.

Yang lain seperti Ibu Evi Murniyati, 55, dan ketiga temannya dari kota Bogor, di luar Jakarta, meninggalkan rumah mereka saat fajar menyingsing.

Ibu Evi mengatakan bahwa dia berharap bisa terbang ke Palestina untuk memasak dan merawat anak-anak yatim piatu.

Dia menambahkan, Sebagai seorang ibu dan wanita, hati saya hancur berkeping-keping ketika saya melihat anak-anak yang kehilangan rumah, orang tua, dan bahkan nyawa mereka. Mengapa mereka? Mereka tidak bersalah.

Ibu Sumayah, begitu ia biasa dipanggil, seorang pembuat konten berusia 26 tahun, telah membuat spanduk dan membujuk orang tuanya untuk bergabung dengannya di acara tersebut.

“Saya ingin datang sendiri, dan tidak hanya mengunggah di media sosial, untuk menunjukkan bahwa saya mendukung Palestina. Saya mempunyai banyak emosi saat ini, sedih dan marah atas kekejaman yang tidak masuk akal ini,” katanya.

Terlihat sangat putus asa, dia menambahkan, Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika saya menjadi warga Gaza di sana, setiap jam, menit, dan detik, memikirkan kapan saya akan mati.

Unjuk rasa pada hari Minggu ini adalah yang terbaru dari serangkaian protes damai baru-baru ini, termasuk di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi PBB, yang terletak tidak jauh dari Monas.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, dan tidak ada kedutaan besar Israel di negara tersebut.

Indonesia adalah pendukung kuat Palestina, dan demonstrasi semacam ini tidak jarang terjadi di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 280 juta.

PM Malaysia: Kami akan Pertahankan Hubungan dengan Hamas

Perdana Menteri Malaysia, menegaskan bahwa negaranya akan mempertahankan hubungan dengan Hamas, dan mendesak solidaritas untuk rakyat Palestina.

Bloomberg, Rabu (9/11/2023) melaporkan, Anwar Ibrahim, menolak untuk menghukum gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas, meski ditekan Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, Perdana Menteri Malaysia, juga menolak untuk menyebut Hamas, sebagai organisasi teroris, sebaliknya menyebut Hamas, sebagai organisasi kemerdekaan.

"Rakyat Malaysia, harus mendukung perjuangan Palestina, dengan suara bulat," kata PM Malaysia, dalam pertemuan dengan Parlemen negara itu, hari Selasa lalu.

Statemen ini disampaikan Anwar Ibrahim sebagai tanggapan atas usulan anggota Parlemen AS, untuk memberikan sanksi terhadap negara-negara pendukung Hamas.

Anwar ditanya oleh salah seorang anggota Parlemen Malaysia, tentang sikap Kuala Lumpur, setelah DPR Amerika Serikat, menetapkan keputusan untuk menyanksi para pendukung asing Hamas, dan Jihad Islam Palestina.

Ia menjawab, "Saya tidak akan tunduk pada ancaman apa pun termasuk ini. Tindakan ini bersifat sepihak, dan tidak sah karena kita sebagai anggota PBB, hanya mengakui keputusan yang diambil Dewan Keamanan PBB."

Pita Bersumpah untuk Kembali Calonkan Diri Sebagai PM Thailand

Pemimpin partai pemenang pemilu Thailand yang gagal menjadi perdana menteri, Pita Limjaroenrat, Kamis (9/11), bersumpah untuk kembali mencalonkan diri untuk jabatan itu, menentang kekuatan-kekuatan konservatif yang menghalangi dirinya dan meskipun ia menghadapi kasus di pengadilan.

Politisi berusia 43 tahun ini memimpin Partai Bergerak Maju (MFP) yang secara mengejutkan meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum Mei lalu. Ia banyak didukung oleh kaum muda dan masyarakat perkotaan Thailand yang sudah jenuh dengan pemerintahan militer selama hampir satu dekade. Namun kemudian, ambisinya untuk menjadi perdana menteri dihalangi olek kelompok-kelompok prokerajaan dan promiliter yang menentang agenda reformasinya.

Mantan sekutu MFP, Pheu Thai, kemudian membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai yang mempunyai hubungan dengan militer sehingga mengakibatkan partai progresif Pita kembali ke bangku oposisi.

Pita saat ini juga menghadapi masalah hukum yang bisa membuatnya dilarang mencalonkan diri selama bertahun-tahun.

Namun dalam sebuah wawancara dengan AFP, Pita berjanji akan kembali mencalonkan diri untuk jabatan perdana menteri.

"Tentu saja. Saya tidak akan menyerah, dan ini hanya masalah waktu saja," ujarnya ketika ditanya apakah ia berencana mencalonkan diri lagi.

Namun sejumlah hambatan masih menghadang, termasuk penangguhan jabatannya sebagai anggota parlemen.

MFP memenangkan kursi terbanyak pada pemilu 14 Mei namun gagal meraih mayoritas dan bergabung dengan Pheu Thai.

Pita membutuhkan dukungan mayoritas di kedua majelis parlemen untuk menjadi perdana menteri namun ia tidak dapat mengumpulkan cukup suara untuk mengatasi oposisi di Senat yang ditunjuk oleh junta.

Pita kalah dalam pemungutan suara pertama, kemudian dilarang mencalonkan diri dalam pemungutan suara kedua untuk jabatan perdana menteri dan ditangguhkan keanggotaannya di parlemen oleh Mahkamah Konstitusi karena kepemilikan sahamnya di bisnis media.

Berdasarkan hukum Thailand, seorang anggota parlemen dilarang memiliki saham di bisnis tersebut.

Pita mengatakan ia tetap optimistis dan mengatakan "semuanya bisa diubah" meski ia mengalami kemunduran.

"Para pemilih di Thailand telah menunjukkan bahwa mereka mencari alternatif dan mereka bersedia memilih jalan yang jarang dilalui," katanya.

Ia menunjuk pada Korea Selatan dan Indonesia, yang mengalami transformasi dari pemerintahan militer yang lama menjadi demokrasi pada tahun 1980an dan 1990an.

Filipina Tuding Kapal Tiongkok Lakukan Provokasi Berbahaya

Filipina pada Jumat (10/11) menuding penjaga pantai Tiongkok melakukan pelecehan berbahaya terhadap kapal-kapal Filipina di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan, termasuk menembakkan meriam air dan menghalangi kapal-kapal yang sedang melakukan misi pasokan.

Insiden tersebut terjadi saat Filipina menjalankan misi untuk mengirimkan perbekalan ke garnisun kecil di Second Thomas Shoal, yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly dan merupakan titik konflik yang sudah lama terjadi antara kedua negara.

Filipina memiliki pos terdepan di sembilan terumbu karang dan pulau di Spratly, termasuk Second Thomas Shoal. Sedangkan Tiongkok terus mengerahkan penjaga pantai dan kapal-kapal lain untuk berpatroli di wilayah yang diperebutkan dan menegaskan klaimnya atas hampir seluruh LTS.

Manila mengatakan penjaga pantai Tiongkok dan kapal-kapal lainnya secara sembrono mengganggu, memblokir, melakukan manuver berbahaya ketika mereka mencoba secara ilegal menghalangi atau merintangi misi pada Jumat.

"Sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke salah satu dari dua kapal pemasok," lapor Satuan Tugas Nasional Filipina untuk Laut Filipina Barat. "Misi pasokan tersebut juga menjadi sasaran pelecehan yang sangat ceroboh dan berbahaya dalam jarak dekat, yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok di dalam perairan dangkal tersebut," imbuh satgas itu dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa walau muncul rintangan, kapal-kapal Filipina masih berhasil mengirimkan muatan mereka.

Satgas itu pun mengatakan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Beijing telah melayangkan protes kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok atas insiden terbaru tersebut, yang menurut mereka telah membahayakan nyawa rakyat Filipina.

"Cara sistematis dan konsisten yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dalam melakukan tindakan ilegal dan tidak bertanggung jawab ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan besar akan ketulusan seruan mereka untuk melakukan dialog damai," demikian pernyataan satgas itu.

Menanggapi insiden itu, Tiongkok mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan pengendalian terhadap dua kapal pengangkut Filipina dan tiga kapal penjaga pantai yang mereka tegaskan berada di perairan Tiongkok.

"Tindakan Filipina melanggar kedaulatan wilayah Tiongkok," kata juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok, Gan Yu. "Kami mendesak Filipina untuk segera menghentikan tindakan pelanggarannya," imbuh dia.

Kecenderungan Agresif

Insiden pada Jumat terjadi hampir tiga pekan setelah dua tabrakan antara kapal Tiongkok dan Filipina selama misi pasokan serupa dan kedua negara saling menyalahkan.

"Niat Tiongkok jelas dirancang untuk menghentikan misi pasokan itu," kata Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut di Universitas Filipina. "Penggunaan kembali meriam air merupakan indikasi adanya kecenderungan agresif yang sepertinya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tergoyahkan oleh apa yang telah kami lakukan," imbuh dia kepadaAFP.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos secara terbuka mengkritik tindakan Tiongkok di LTS, dan mengupayakan hubungan keamanan yang lebih kuat dengan Jepang dan AS dalam menghadapi tindakan Tiongkok di perairan tersebut.

Beijing telah mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaimnya atas hampir seluruh wilayah perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Tiongkok malah meningkatkan patroli perairan dan terumbu karang di LTS selama sekitar satu dekade terakhir dan membangun pulau-pulau buatan yang telah dimiliterisasi untuk memperkuat pernyataannya.

Myanmar Diguncang Pertempuran di Perbatasan

Pemerintah Cina meminta Myanmar bekerja sama untuk menjaga stabilitas di perbatasan kedua negara. Gelombang pertempuran di Myanmar antara pasukan junta dan pemberontak mengguncang wilayah tersebut.

“Myanmar diminta untuk bekerja sama dengan Cina untuk menjaga stabilitas di sepanjang perbatasan Cina-Myanmar, dengan sungguh-sungguh menjamin keselamatan nyawa dan harta benda penduduk perbatasan Cina dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memperkuat keamanan personel Tiongkok,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Cina Nong Rong.

Pekan lalu, militer Myanmar yang berkuasa mengatakan, sedang berusaha memulihkan ketertiban di dekat perbatasan setelah aliansi tentara etnis minoritas melancarkan serangkaian serangan terkoordinasi terhadap sasaran junta. Situs berita Asia Times melaporkan, satu warga negara Cina terbunuh dan beberapa lainnya terluka pada akhir pekan lalu ketika sebuah peluru yang ditembakkan oleh militer Myanmar melampaui sasarannya dan mengenai sisi perbatasan Cina.

Nong mengatakan, Beijing berharap Naypyidaw akan memulihkan stabilitas. Cina mendukung semua pihak untuk menangani perbedaan dengan baik dan mencapai rekonsiliasi melalui dialog sesegera mungkin.

“Kami mendesak semua pihak untuk segera menghentikan pertempuran, menyelesaikan perbedaan secara damai melalui dialog dan konsultasi dan menghindari eskalasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin.

Nong mendesak Myanmar untuk memperkuat keamanan institusi dan proyek Cina di negara itu. Dia telah melakukan perjalan ke Myanmar pada 3-5 November dan mengunjungi jaringan pipa gas alam sepanjang 793 km, bagian dari infrastruktur dan jaringan energi Belt and Road yang menghubungkan Pulau Ramree di pantai barat Myanmar dengan kota perbatasan Cina Ruili di Provinsi Yunnan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Kelompok pemberontak pro-demokrasi di beberapa daerah telah bekerja sama dengan milisi etnis minoritas yang telah berkampanye selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar guna melawan kekuatan junta.

Meskipun negara-negara Barat mengecam militer Myanmar dan menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan Myanmar saat ini, Cina bersama dengan Rusia mendukung para jenderal tersebut. Beijing mengatakan, pihaknya mendukung Naypyidaw dalam menemukan jalannya sendiri dan mendesak masyarakat internasional untuk menghormati kedaulatannya.

Kantor berita Vietnam: Putin terima undangan berkunjung ke Vietnam

Presiden Rusia Vladimir Putin menerima undangan dari Presiden Vietnam Vo Van Thuong untuk berkunjung ke negara Asia Tenggara tersebut, ketika bertemu pada Selasa di sela-sela Forum Sabuk dan Jalan di Beijing, menurut kantor berita negara Vietnam (VNA).

Vietnam tetap menjadi salah satu mitra terdekat Rusia di Asia, dengan hubungan yang terbentuk selama era Soviet, dan Hanoi merupakan pembeli terbesar senjata Rusia.

"Presiden Vietnam Vo Van Thuong mengundang Putin untuk "segera" mengunjungi negara itu dan "Putin dengan senang menerima undangan," demikian dikutip  Vietnam News Agency, kantor berita resmi negara yang melaporkan pada Selasa.

Kedua pemimpin negara bertemu pada Selasa, di hari pertama forum digelar di Beijing, di mana perwakilan dari lebih dari 130 negara berkumpul untuk mendengarkan Presiden China Xi Jinping memaparkan visi untuk tahap selanjutnya di kebijakan utamanya untuk membangun jaringan global infrastruktur dan energi.

Kunjungan ke Beijing merupakan kunjungan kedua Putin  sejak Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang berpusat di Hague, mengeluarkan perintah penahanan untuknya pada Maret. Awal bulan ini Putin mengunjungi Kyrgyztan, mantan negara republik Soviet. China, Kyrgyztan dan Vietnam bukanlah anggota ICC.

"Vietnam selalu melihat Rusia sebagai salah satu mitra terpenting," kata Thuong kepada Putin, yang terakhir kali mengunjungi Vietnam pada 2017.

Kedua pimpinan sepakat untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor termasuk perdagangan, keamanan dan pertahanan, menurut VNA.

Sekitar 80 persen persenjataan Vietnam merupakan senjata dan peralatan dari Moskow, dan kedua negara sedang membahas kemungkinan kemungkinan kesepakatan pembelian senjata baru. Hanoi juga membahas kemungkinan suplai persenjataan dengan negara-negara lain, termasuk AS.

Kedutaan Rusia di Hanoi tidak segera membalas permintaan komentar.

Negara Asia tenggara itu sedang mengupayakan kebijakan luar negeri yang seimbang. Bulan lalu, Vietnam meningkatkan hubungan dengan AS selama kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Hanoi. Vietnam juga sedang mempersiapkan kemungkinan menerima kunjungan Presiden China Xi Jinping akhir tahun ini.