Menlu Indonesia: Penurunan Ketegangan Jadi Prioritas di Rakhine

Menteri luar negeri Republik Indonesia menyerukan supaya pemerintah Myanmar segera memulihkan situasi keamanan dan stabilitas di negara bagian Rakhine.

Setelah pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine  harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar saat ini.

Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Menlu RI, Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Jenderal U Min Aung Hlaing di Naypyidaw, Myanmar, seperti dilansir situs Antara, Senin (4/9).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerukan supaya kekerasan terhadap minoritas etnis Rohingya segera diakhiri.

Situs Antara Minggu (3/9) melaporkan, Joko Widodo mengungkapkan penyesalannya terhadap aksi kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine di Myanmar sekaligus menjelaskan aksi nyata Indonesia untuk mengatasi permasalah tersebut.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Minggu.

Dalam pertemuan dengan pejabat tinggi Myanmar, Menlu RI meminta pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan demi mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine.

Retno LP Marsudi juga menyerahkan prakarsa Formula 4+1 untuk Rakhine  kepada Aung San Suu Kyi.

Keempat elemen ini antara lain: mengembalikan stabilitas dan keamanan;  menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;  perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan  pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Retno.