Penekanan Realisasi Perjanjian Perdagangan Bebas

Presiden Joko Widodo meminta agar perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dengan sejumlah negara bisa segera direalisasikan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan Presiden telah meminta sejumlah jajarannya untuk segera merampungkan proses perundingan FTA dengan sejumlah negara.

"Diperintahkan ke Mendag, Menko Perekonomian untuk FTA dan PTA segera diselesaikan. Free trade agreement-nya segera diselesaikan," katanya.

Hal itu terutama untuk FTA dengan negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika, dan Australia.

Selain soal FTA, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada seluruh menteri untuk melakukan deregulasi peraturan terkait investasi dan ekspor.

"Intinya adalah menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor," kata Pramono.

Selama ini, dinilai masih terlalu banyak persoalan yang ada di Indonesia terkait regulasi yang justru membuat Indonesia tidak fleksibel dalam hal investasi dan ekspor.

"Hal ini membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor," katanya.

Oleh karena itulah, beberapa langkah dilakukan di antaranya dengan menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) dari "border" ke "post border".

Kebijakan ini bertujuan mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, daya saing ekspor dan efisiensi kebutuhan konsumsi, dimana pemerintah menerapkan kebijakan baru di perbatasan yang terkait dengan pintu masuk barang impor.

Presiden Jokowi Ingin Izin Tenaga Kerja Asing Dipermudah

Presiden Joko Widodo ingin agar izin tenaga kerja asing yang hingga kini masih berbelit-belit segera dipermudah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan sampai saat ini disadari ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing masih berbelit-belit.

"Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait. Menkumham, Menaker, menteri teknis ada di perdagangan, perindustrian, KKP, Kementerian ESDM, untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu," kata Pramono.

Ia menambahkan, jika hal itu tidak segera diselesaikan maka akan dibuatkan Perpres untuk mengatur tentang hal tersebut.

"Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini," katanya.

Namun, ia menegaskan, tentunya tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan yang juga dibutuhkan di Indonesia.

"Bukan tenaga kerja asing di lapangan, terutama untuk level manajemen, direksi, dan sebagainya," katanya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak "ease of doing business" di Indonesia agar semakin kompetitif meskipun "investment grade" Indonesia sudah semakin membaik.(AntaraNews/MZ)