Persiapan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Asian Games

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Jokowi, kemajuan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sudah banyak diapresiasi oleh negara tetangga.

Jokowi menceritakan, pada 2015 lalu, saat kebakaran hutan terjadi sangat besar di sejumlah wilayah di Indonesia, ia mendapat protes dari Perdana Menteri Malaysia dan Singapura. Sebab, asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sampai ke dua negara tetangga tersebut.

"Setiap bertemu dengan PM Singapura, bertemu dengan PM Malaysia, pasti complain yang masuk ke saya, asap. Pasti," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Untungnya, lanjut Jokowi, kebakaran hutan dan lahan bisa diminimalisasi pada 2016 dan 2017. Menurut Jokowi, ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Kemajuan ini terlihat dari penurunan hotspot atau titik panas yang sangat signifikan. Pada 2015 ada 21.929 hotspot. Namun pada 2016, angkanya turun drastis menjadi 3.915. Selanjutnya pada 2017, angkanya kembali turun menjadi 2.567 hotspot.

"Ini penurunan yang sangat jauh sekali," kata Jokowi.

Dengan kemajuan pada 2016 dan 2017 ini, Jokowi mengaku sudah mendapatkan pujian dari PM Malaysia dan PM Singapura. Jokowi pun berjanji kepada keduanya bahwa pada 2018 ini, angka kebakaran hutan dan lahan bisa lebih diminimalisasi lagi. Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk bekerja lebih maksimal lagi.

"Saya sudah ngomong, saya jamin (ke PM Singapura dan Malaysia). Begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana?" kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan sanksi pencopotan akan diterapkan kepada Kapolda atau Pangdam yang wilayahnya mengalami kebakaran hutan dan lahan dan tak tertangani dengan baik.

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa aturan main soal penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018 ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Saya ulang lagi aturan mainnya. Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, belum saya ganti. Masih ingat? Ya dicopot. Sudah, tegas ini saya ulang lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, aturan ini berlaku bagi Kapolda, Kapolres serta Pangdam dan Danrem di masing-masing daerah.

Sejak 2016, Jokowi mengaku sudah janjian dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil tindakan tegas kepada jajarannya yang tak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada kebakaran, di sebelah mana, saya telepon Panglima, ganti Pangdam-nya. Kebakaran enggak rampung di provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda. Kalau kecil lagi, Kapolres-nya," kata Jokowi.

Jokowi mengaku kembali mengingatkan soal sanksi pencopotan ini karena kemungkinan sudah ada Kapolda, Kapolres, Pangdam dan Danrem yang baru dimutasi ke wilayah rawan kebakaran hutan.

"(Sanksi) ini langkah yang efektif untuk menggerakkan satgas di lapangan. Kalau ganti gubernur tidak bisa," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

Kecemasan Kemungkianan Terganggunya Asian Games

Pemerintah mengkhawatirkan penyelenggaraan Asian Games pada Agustus dan September 2018 akan terganggu kebakaran hutan di Sumatera. Terutama sekali karena salah satu tuan rumah hajatan olahraga terbesar se-Asia itu digelar di Palembang, Sumatera Selatan.

Provinsi itu banyak lahan kebun sawit dan rawan kebakaran hutan setiap musim kemarau.

"Apabila saat Asian Games terjadi kebakaran dan (bencana) asap, maka tak hanya mengganggu Asian Games, tapi juga mempertaruhkan kredibilitas Indonesia di dunia internasional," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada Selasa, 6 Februari 2018 seperti dikutip viva.co.id.

Darmin menyitir pengumuman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan musim kemarau 2018 akan menjadi masa kering. Dampaknya ialah risiko kebakaran hutan dan lahan kian meningkat.

Ia menekankan pembagian fokus kerja aparat dalam mengantisipasi hal itu, sambil menghadapi perhelatan besar lain pada 2018, yaitu pemilihan kepala daerah serentak. Pembagian prioritas kerja itu akan mengefektifkan penanganan risiko kebakaran hutan dan lahan serta pilkada serentak.

"Diharapkan kepala daerah, komandan TNI/Polri di lapangan, selalu waspada dan ambil langkah pencegahan," ujarnya.

Darmin dalam kesempatan itu memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara. Rapat dihadiri para kepala daerah, petinggi kepolisian, serta pimpinan TNI dari dua belas daerah rawan kebakaran hutan.