Optimisme Keanggotaan Indonesia di DK PBB
Pemerintah Indonesia optimis akan terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Kementerian Luar Negeri RI mengklaim sudah mengantongi cukup suara untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.
"Pemerintah percaya diri terkait pencalonan di DK PBB sebab sejauh ini suara dukungan yang kita galang sudah cukup melebihi ambang batas dua pertiga dari suara yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi di DK PBB," ujar Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kemlu RI, Grata Endah Werdaningtyas, sebagaimana dilansir CNN Indonesia Kamis malam.
Menurut Grata, pada pencalonan kali ini, Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman dan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.
"Selain itu, juga bisa dilihat rekam jekam Indonesia yang memiliki credential dan kompetisi yang cukup baik untuk DK PBB. Sebelumnya, Indonesia juga sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB di periode sebelumnya," tegasnya.
Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada Juni mendatang. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk mewakili kawasan Asia Pasifik.
Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai ambang batas agar terpilih.
Sementara itu, Jerman, Belgia, dan Israel akan bersaing untuk mewakili Eropa Barat. Argentina dan Republik Dominika akan merepresentasikan Amerika Latin, serta kawasan Afrika diwakili Afrika Selatan dan Namibia.
Jika terpilih, Indonesia akan lebih mengutamakan pada upaya pencegahan konflik, berbeda dengan DK PBB belakangan ini yang terlalu fokus pada operasi perdamaian dan penanganan konflik.
Menurut Grata, selama ini PBB sudah menjalankan banyak misi perdamaian, tapi tak cukup mengurangi konflik. Di sisi lain, operasi perdamaian itu menghabiskan banyak tenaga dan biaya.
Berdasarkan keterangan kementerian luar negeri Republik Indonesia, sudah lebih dari 120 negara yang menyatakan dukungannya bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.
"Kita cukup percaya diri untuk posisi di DK PBB. Sudah ada lebih dari 120 negara yang mendukung Indonesia untuk keanggotaan di DK PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat (19/1).
Salah satu negara yang mendukung Indonesia adalah Kazakhstan. Negara ini melalui duta besarnya di Jakarta, Ashkat Orazbay menegaskan dukungan kepada Indonesia yang saat ini tengah mengincar posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020.
Orazbay mengatakan Kazakhstan, yang tengah memasuki tahun terakhirnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB, berharap bisa langsung menyerahkan keanggotaannya di lembaga itu secara langsung ke Indonesia akhir Desember nanti.
"Indonesia sedang berupaya mencalonkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB mewakili wilayah Asia Pasifik, sama seperti Kazakhstan saat ini. Jika menang, Kazakhstan akan serahkan keanggotaannya langsung ke Indonesia. Kami berharap itu akan terjadi, kami harap Indonesia sukses mengkampanyekan pencalonannya," tutur Orazbay.
Menurut Dubes Orazbay, keanggotaan di DK PBB bukan hal baru bagi Indonesia. Karena itu, dia yakin bahwa Indonesia tahu apa yang harus dilakukan untuk memenangkan pencalonnya dan mengemban tugasnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pemerintah RI telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2016.(Antara/Republika/CNN Indonesia/PH)
