Waspadai Politisasi Agama di Pemilu
Salah satu isu penting yang perlu diwaspadai secara nasional menjelang penyelenggaraan pilkada serentak yang akan digelar pada Juni tahun ini dan pilpres 2019 adalah masalah politisasi agama.
Situs koran Kompas melaporkan, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai isu populisme agama akan tetap ditonjolkan pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.
"Kalau kami lihat tren belakangan ini, itu tetap akan jadi faktor yang akan dimainkan," ujar Hasanuddin hari Jumat dilansir Kompas.
Menurutnya, isu populisme agama kerap digunakan untuk memenangkan hati masyarakat. Tujuannya tentu saja untuk meraup suara sebanyak-banyaknya pada saat Pemilu. Masalahnya, isu populisme agama dikedepankan bersamaan dengan isu-isu bohong, bahkan bisa lebih parah yakni dengan ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu.
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini berita hoaks dengan framing negatif kepada pemerintah akan kian marak jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Apalagi melihat survei-survei yang menempatkan posisi politik Presiden Jokowi (masih teratas)," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Eko Sulistyo, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Sementara itu, situs CNN Indonesia menyoroti pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud yang menyinggung maraknya politisasi agama untuk kepentingan politik yang dilakukan di masjid. Marsudi menilai, penggunaan agama sebagai alat meraih kepentingan politik tidak baik untuk agama itu sendiri.
Marsudi meminta agar para pendakwah dan pemuka agama untuk berdakwah yang dapat menyejukan masyarakat. Ia juga mengimbau agar subtansi ceramah tak memuat unsur politik kebencian yang menyinggung tokoh tertentu.
Marsudi menyerukan supaya tempat ibadah digunakan sesuai fungsinya. Ia menilai bahwa ibadah tak akan memiliki makna jika bertujuan untuk kegiatan politik.
Ia khawatir jika tempat ibadah digunakan untuk tempat berpolitik, nantinya masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda justru akan berkonflik satu sama lain. Ia menginginkan agar tempat ibadah difungsikan sebagai simbol kerukunan umat.
Beragam bentuk politisasi masjid sebelumnya ditolak oleh Forum Silaturahmi Takmir Masjid seluruh Jakarta. Hal ini didasari keprihatinan karena sejumlah masjid di Jakarta kerap dijadikan panggung politik oleh beberapa ormas.
Situs Republika melaporkan seruan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin kepada masyarakat dan pemangku kepentingan supaya tidak mempolitisasi agama dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Ia meminta umat beragama menebar kedamaian agar tidak terjadi konflik.
Menurutnya, seluruh umat beragama harus mampu mengembalikan agama pada esensi atau subtansi yang sesungguhnya yaitu agama yang mewujudkan kedamaian. Sebab, setajam atau sekeras apapun perbedaan, jangan sampai mengoyak persatuan sebagai sebuah bangsa.
Untuk itu, Lukman meminta, umat beragama bisa senantiasa memahami ajaran agama, baik secara paham tesktual maupun konservatif. Kedua paham tersebut memiliki kepentingan dalam rangka menyempurnakan satu sama lain.
Menag RI menegaskan bahwa modernisasi Islam yang dilakukan bisa jadi nilai tambah penting bagi Indonesia. Modernisasi mampu membuat Islam bertransformasi jadi pedoman ideologi bangsa. Oleh karena, dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dan majemuk, maka setiap umat beragama harus lebih mengedepankan nilai positif. Sehingga, tidak terjebak karena ada perbedaan yang sifatnya kulit atau permukaan karena agama bukan memecah belah kehidupan bangsa. (Antara/Kompas/Republika/CNNIndonesia/PH)
