Laju Perekonomian Nasional Turun dari Prediksi
Laju perekonomian nasional tahun ini sedikit meleset lebih rendah dari prediksi sebelumnya, meski demikian masih di atas lima persen.
Situs Kompas hari Minggu (25/2) melaporkan, Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih memprediksi laju perekonomian nasional pada tahun 2018 masih terhambat oleh konsumsi rumah tangga. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia selama 2018 hanya akan tumbuh 5,08 persen hingga 5,15 persen.
Angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2018 sebesar 5,4 persen dan ada di bawah perkiraan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen.
Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar disebut-sebut masih memiliki masalah pada tahun ini, indikasi itu terlihat dari lesunya penjualan sektor ritel pada Januari 2018.
Selain itu, dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI pada Januari 2018, mayoritas semua komponen penjualan ritel mengalami penurunan, kecuali bahan bakar minyak (BBM).
Meskipun pemerintah tak menaikkan harga BBM, ketersediaannya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masalah struktural daya beli masyarakat juga bisa terlihat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) riil yang melambat. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) riil juga tercatat negatif.
Pada Januari 2018, NTP nominal mencatat kontraksi dibanding Januari 2017. Sementara inflasi Januari 2018 mencapai 3,25 persen year on year (yoy).
Pengamat ekonomi berharap pemerintah meningkatkan kinerja ekspor tahun ini. Ekspor Indonesia tahun lalu tumbuh 16,2 persen, atau di atas target sebesar 5,6 persen. Sedangkan tahun ini, pemerintah mematok pertumbuhan ekspor 11 persen.
Walaupun terjadi koreksi laju ekonomi nasional, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini stabilitas ekonomi Indonesia terjaga menjelang perhelatan politik besar dan siklus krisis sepuluh tahunan.
Situs kata data melaporkan optimisme tersebut dengan mempertimbangkan sejarah dan data-data ekonomi domestik sejauh ini.
Menurut Agus, dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, stabilitas ekonomi terjaga meski ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan presiden (Pilpres). BI akan menerapkan kebijakan makroprudensial yang merespons dengan cepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Agus juga meyakini Indonesia tidak akan terkena siklus krisis sepuluh tahunan. Optimisme tersebut lantaran melihat fundamental ekonomi yang kuat. Salah satu alasannya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, fiskal, cadangan devisa, transaksi berjalan, semua dalam kondisi yang baik.
Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Kehadiran UU tersebut membuat Indonesia dipandang siap jika ada gejala risiko gangguan ekonomi yang bersifat sistemik.
Gubernur BI memandang UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang diselesaikan di 2016, dan mengamanatkan kepada BI, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cukup memadai untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Adapun saat ini, risiko yang perlu diwaspadai yaitu arus keluar modal asing dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS).
AS mulai menaikkan bunga dana sering membaiknya ekonomi di negara tersebut. Selama 8 hingga 9 tahun terakhir bunga dana AS berada di kisaran 0-25%. Saat ini, bunga dana di level 1,5%. (Kompas/katadata/CNN Indonesia/PH)
