Kerjasama Indonesia-Malaysia Tarik Turis Asing
-
Saat ini, ada sekitar 20 juta potensi turis Malaysia dan 10 juta turis Indonesia.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana mengungkapkan, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah Malaysia guna bersinergi dalam menarik wisatawan mancanegara hingga kerja sama perdagangan.
Salah satu potensi wisatawan yang akan difokuskan adalah menggarap pasar ketiga, yakni Cina.
"Kami mau sama-sama join promosi gelaran tari dan budaya antar dua negara ini. Jadi tidak perlu meributkan lagi atau klaim mengenai budaya siapa, batas siapa, batik siapa. Tapi kita sebagai negara serumpun mau sama-sama menarik wisatawan dari negara ketiga," ujar Rusdi kepada wartawan di Hotel Pullman Miri, Sarawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018) seperti dikutip Kompas.com.
Adapun kerja sama promosi tersebut dilakukan guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, baik Indonesia dan Malaysia. "Indonesia tidak hanya menganggap Malaysia sebagai pasar, dan sebaliknya, tapi dua negara ini berkolaborasi menuju pasar ketiga baik turis maupun perdagangannya," paparnya.
Sebab, dari sisi geografis Indonesia dan Malaysia memiliki jarak tempuh yang tidak jauh dan memiliki keragaman budaya maupun sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisatawan asing. Selain itu, dengan meningkatkan kunjungan turis asing akan memberikan sumber ekonomi yang potensi mulai dari sektor kuliner, perdagangan, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Indonesia dan Malaysia kalau kerja sama tanpa berpikir kompetisi, tanpa merasa Indonesia lebih tinggi dari Malaysia atau sebaliknya, maka kita bisa harmonis, hubungan lebih baik lagi, dan keduanya mendapat manfaat besar," tegas Rusdi.

Dubes Indonesia untuk Malaysia, berkomitmen akan membuka lebih banyak pintu kerja sama dengan Malaysia. Selama ini, Malaysia lebih banyak menanamkan investasinya di Indonesia.
"Dalam kapasitas saya sebagai duta besar, saya ingin katakan Indonesia-Malaysia adalah negara yang bertetangga. Itu adalah kodrat," tegasnya.
Di sekor pariwiasata, ada sekitar 20 juta potensi turis Malaysia dan 10 juta turis Indonesia. Sektor pariwisata kedua negara bisa naik secara pararel dengan menggaet wisatawan dari negara ketiga.
Adapun di sektor perdagangan, pekan depan jika tidak ada aral melintang kedutaan besar Indonesia di Malaysia akan menggelar pameran UKM, yang diikuti sekitar 100 UKM dari Indonesia. Penyelenggaraan pameran ini pun bukan hanya menyasar pasar Malaysia, tetapi negara-negara ketiga.
Setelah di bulan ini, Rusdi bilang, akan dilanjutkan seterusnya dengan frekuensi sebulan sekali. Pameran UKM tersebut, sambungnya, tidak hanya diperuntukkan bagi warga Malaysia, tetapi ingin menarik kunjungan wisatawan dari negara lain.
Lebih jauh Rusdi menambahkan, kunjungan turis bagi suatu negara sangat penting untuk menambah pemasukan devisa. Apabila sektor pariwisata bergeliat, lanjut Rusdi, imbas positifnya akan ikut mendorong kemajuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergantung di sektor ini.
Jokowi Diminta Gratiskan Pembuatan Paspor TKI
Di bagian lain, Rusdi tengah mengajukan kebijakan pembebasan biaya pembuatan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan, kebijakan pembebasan biaya pembuatan paspor bagi TKI perlu dilakukan, sebab TKI sudah berkontribusi besar terhadap pemasukan devisa negara setiap tahunnya.
"Saya sedang ajukan ke Presiden, paspor buat TKI enggak bayar atau gratis," kata Rusdi kepada wartawan di Hotel Pullman Miri, Sarawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018). Selain membebaskan biaya paspor, pihaknya juga tengah berupaya agar TKI tidak dibebankan biaya pengobatan hingga asuransi di negara penempatan bekerja.
"Pekerja migran atau TKI kita sudah memberikan pendapatan bagi negara berupa remitansi, wajar saja kalau paspor TKI dibebaskan dari biaya, medical dan asuransi tidak bayar," kata Rusdi. Hal ini dilakukan guna menekan angka perekrutan TKI secara ilegal, sebab para pemberi kerja di negara penempatan akan mempertimbangkan segala hal termasuk soal biaya.
"Biaya itu bukan cuma karena paspor, tapi dari rantai prosedur yang berbelit-belit, terutama dari keagenan Malaysia," papar Rusdi. Adapun saat ini, pihaknya tengah membuat kajian guna diberikan kepada Presiden. (Kompas/Tempo/Liputan6)