Sidang IMF, Investasi Infrastruktur dan Upaya Pemerintah Indonesia

Indonesia membutuhkan dana investasi hingga USD 1,23 triliun di sektor infrastruktur. Hal ini sebagai salah satunya penunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, dengan kebutuhan dana investasi sebesar itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mampu mencapai angka 6,5 persen.

"Indonesia perlu berinvestasi sekitar USD 1,23 triliun di infrastruktur hingga 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar dia dalam Indonesia Investment Forum 2018 di Bali, Rabu (10/10/2018).

Namun menurut Kartika, kebutuhan dana ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan Cina dan India untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Sebab, Cina membutuhkan investasi sekitar USD 16,5 triliun untuk bisa tumbuh 6,6 persen dan India butuh USD 5,5 triliun agar ekonominya tumbuh 7,8 persen.

Untuk mendanai investasi infrastruktur tersebut, lanjut dia, tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kebutuhan investasi sebesar, maka dibutuhkan peran swasta untuk membantu membiayainya.

Kartika mengungkapkan, per Juni 2018, Bank Mandiri sendiri telah mengalokasikan 23,4 persen dari total pinjamannya untuk sektor infrastruktur. "Rinciannya, total limit Rp 225,3 triliun, total ending balance Rp 165,8 triliun. Naik 23 persen yoy," kata dia.

Alokasi pinjaman tersebut dikucurkan untuk pembangunan jalan Rp 10,6 triliun, transportasi Rp 39,3 triliun, migas Rp 24,1 triliun, kelistrikan Rp 36,8 triliun, teknologi Rp 17,5 triliun, perumahan Rp 9,5 triliun, konstruksi Rp 18,3 triliun dan lain-lain Rp 9,6 triliun.

Cara Pemerintah Tawarkan Investasi Infrastruktur Ratusan Triliun

Pemerintah menawarkan 78 proyek infrastruktur senilai US$ 42,1 miliar atau sekitar Rp 650 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS) kepada investor asing dan domestik pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018. Seluruh proyek tersebut melibatkan total 21 badan usaha milik negara (BUMN) dan diharapkan dapat mengundang partisipasi dari sektor swasta melalui beragam skema pembiayaan.

“Saat ini kita memiliki 143 BUMN dengan berbagai sektor ekonomi, untuk mengakselerasi pembangunan dari barat ke timur kami akan memainkan peran, dan pemerintah berkomitmen proyek yang ditawarkan akan sangat menarik,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno, di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018.

Rini berujar untuk mencapai target pembangunan penting bagi pemerintah memperoleh sumber pendanaan yang tepat. Dia mengakui dengan kebutuhan pembiayaan yang begitu besar tak sepenuhnya sanggup dilakukan oleh perusahaan plat merah sendirian. “Kami ingin mendorong direct equity, dengan dukungan investasi dari pihak swasta,” katanya.

Dia melanjutkan, kondisi pelemahan rupiah saat ini di satu sisi juga bisa menjadikan investasi di Indonesia lebih atraktif. “Dengan rupiah melemah terutama untuk investor asing akan sangat bagus, karena mereka konversi dolarnya dengan harga sekarang, maka dengan pertumbuhan ekonomi yang kita punya di atas 5 persen bahkan lebih return yang didapatkan akan menarik,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah siap mendukung dan menyiapkan pengembangan desain skema investasi yang cocok dan menggugah investor. “Kami mencoba untuk tidak hanya memberikan penjaminan, tapi lebih banyak lagi meng-cover risiko dan struktur pembiayaan infrastruktur agar bisa lebih fleksibel, sesuai dengan appetite dan kapabilitas investor,” katanya.

Upaya untuk melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur mulai menampakkan hasil, ditandai dengan akan ditekennya 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN, dengan total nilai proyek sekitar US$ 13,6 miliar. “Hal ini mencerimnkan tingginya minat investor untuk berinvestasi.” Adapun bertindak sebagai koordinator persiapan struktur pembiayaan proyek BUMN ini adalah Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir mengatakan dari 21 proyek yang sudah disepakati itu, sebanyak 80 persen menggunakan skema pembiayaan strategic partnership, sisanya berasal dari project financing dan capital market. Proyeknya didominasi oleh sektor energi sebesar 40 persen, bandar udara 10 persen, pertambangan 9 persen, dan ada pula sektor lain seperti pariwisata, manufaktur, transportasi, dan pertahanan.

“Asal investornya hampir 50 persen dari luar negeri, ini menunjukkan foreign investment memang nyata, jadi kebanyakan memang partner atau kreditur asing,” katanya. Dia pun memastikan bahwa BUMN yang terlibat akan mendapatkan benefit dari kerja sama ini khususnya untuk keberlanjutan pendanaan ke depan. “Ini kita raise funding tapi bukan utang, mereka dapat equity iya, tapi kontrol masih ada di BUMN itu sendiri,” ucapnya.

Salah satu investor asing yang berpartisipasi adalah EBD Paragon, perusahaan asal Los Angeles, AS, yang masuk dalam investasi pengembangan infrastruktur air bersih dan resort di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Kami sudah melakukan studi mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia, dan hasilnya sangat menjanjikan dalam 15 tahun terakhir, kami melihat progress yang signifikan, Indonesia punya iklim yang kondusif untuk berinvestasi,” ujar perwakilan EBD Paragon, Wajih Malki.

Tak tanggung-tanggung, total investasi yang dikeluarkan entitasnya mencapai US$ 88 juta untuk pembangunan ratusan kamar hotel dan US$ 21 juta untuk pembangunan infrastruktur air bersih. Dia mengaku tak sabar untuk mengeksplor kesempatan investasi infrastruktur lainnya, seperti di Sulawesi, Sumatera, dan wilayah lainnya.

Wajih pun menjelaskan skema kerja sama yang dilakukan dalam investasi ini, di mana untuk proyek pembangunan hotel pihaknya bekerja sama dengan PT PP Property dan untuk infrastruktur air bersih bekerja sama dengan PT Adhi Karya. “Kami melakukan share kepemilikan, di pembangunan hotel PT PP memiliki 40 persen, dan di infrastruktur air bersih Adhi Karya memiliki 25 persen.” (Liputan6/Tempo)