POLRI: Jelang Pemilu, Yogya dan Solo Rawan Konflik Politik Identitas

Menjelang pelaksaan pemilu yang semakin dekat, Polri menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kota Solo termasuk dalam kota yang rawan konflik komunal saat pelaksanaan Pemilu 2019.

"Jogja dan Solo jadi satu dimensi yang memiliki potensi konflik komunal di situ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jumat (1/3) dilansir CNN Indonesia.

Menurut Dedi, di dua wilayah tersebut sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi konflik antarpendukung massa saat pemilu.

Selain rawan konflik komunal, Dedi menyebut Yogyakarta dan Solo rentan konflik yang disebabkan oleh politik identitas.

"Di situ juga sangat rawan politik identitas ya yang mengarah pada intoleransi," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sambung Dedi, pihak kepolisian telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, baik preemtif maupun preventif.

"Penegakan hukum juga dilakukan bila peristiwa tersebut terjadi dan ada tersangkanya," ucap Dedi.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi, Mahfud MD mengatakan saat ini muncul gejala perpecahan di Indonesia karena politik identitas yang begitu keras. Satu identitas terpecah menjadi sub identitas yg saling menyerang.

Menurutnya, gejala perpecahan itu bisa dilihat misalnya si A dinyatakan tidak Islam, kemudian saling menuding. Hal itu diperparah oleh hoax.

Hal ini menurut Mahfud yang paling membahayakan, karena banyak mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat.

"Karena itu menurutnya harus ada gerakan yang menyatukan lagi, disebut Suluh Kebangsaan," ujar Mahfud.

Ia juga menyerukan semua pihak harus menjaga negara ini dari ancaman hoaks. Terlebih lagi hoaks yang tercipta akibat perbedaan politik.Lebih lanjut Mahfud mengatakan Gerakan Suluh Kebangsaan bersama tokoh-tokoh akan mengadakan berbagai perjalanan ke Indonesia, mengadakan forum-forum dialog kebangsaan.

Sebelumnya, Polri juga telah mengungkapkan 10 Polda yang memiliki kerawanan tinggi pada pelaksanaan Pemilu 2019. Yakni Polda Maluku Utara, Polda Metro Jaya, Polda NTT, Polda Papua, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Papua Barat, Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Tengah.

Untuk tingkat kabupaten, daerah yang dianggap rawan antara lain Boven Digoel, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Mamberamo Tengah, Sarmi, dan Jayawijaya.

Sedangkan untuk tingkat kota, daerah yang rawan di antaranya Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Kepulauan Tidore, Banjar, Bengkulu, dan Jogja. (PH)