Memulai Pemangkasan 441 Ribu Pejabat Eselon III dan IV
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa akan mengimplementasikan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menggantikan eselon III dan eselon IV.
Dia bahkan mengatakan Kementerian PPN/Bappenas menjadi contoh pertama penerapan AI di struktur eselonnya.
"Kita sedang mempersiapkan. Bappenas akan menjadi contoh pertama," kata Suharso di Jakarta saat diminta tanggapan rencana penggunaan AI untuk mengganti eselon III dan eselon IV, Jumat (29/11/2019).
Saat disinggung lebih lanjut kapan hal itu diterapkan, Suharso mengatakan akan melakukan uji coba terlebih dahulu.
Sementara itu, Kementerian Keuangan telah memangkas pejabat eselon III dan IV di jajaran Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Namun, tak seluruh jabatan eselon III dan IV bisa dihilangkan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan, upaya delayering atau pemangkasan jabatan telah dilakukan semaksimal mungkin.
Namun, ada pos-pos jabatan eselon yang tak bisa dihilangkan seperti petugas administrasi, perencanaan dan evaluasi program, serta tata usaha.
"Pengurangan eselon III dan eselon IV sudah semaksimal mungkin karena tetap harus ada yang meng-handle administrasi, perenacaan dan evaluasi program, tata usaha, dan lain-lain," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2019).
Perubahan birokrasi
Organisasi memang dituntut untuk selalu dinamis, mengikuti tuntutan dan diinamika pada zamannya. Organisasi yang mandeg, akan terlibas oleh zaman. Organisasi yang madeg sama dengan "mati". Hal ini menjadi relevan dan sedang hangat dibicarakan publik, organisasi pemerintahan perlu perubahan.
Wacana ini menyusul isi pidato Presiden Joko Widodo pada saat dilantik pada 20 Oktober 2019, dimana salah satu pernyataannya, akan memangkas pejabat struktural eselon III dan IV yang jumlahnya sekurang-kurangnya mencapai 441.000 orang. Cukup hanya ada dua jabatan struktural eselon, yaitu eselon I dan II pada birokrasi pemerintahan.
Kabinet Jokowi memiliki karakteristik kerjanya ingin cepat, akurat, lincah, dan berani mengambil keputusan serta mengeksekusi. Salah satu cara adalah, organisasi pemerintahan harus efektif, ramping, kaya fungsi tapi miskin struktur. Perubahan menjadi pilihan yang tepat.
Filosofi tata kelola pemerintahan untuk pelayanan, hakekatnya mendekatkan penguasa (pemerintah) dengan yang dilayani (masyarakat). Rentang kendali semakin pendek, singkat, simple, diharapkan bisa terwujud salah satu pilihan dengan menyederhanakan atau memangkas dua rentang kendali yaitu eselon III dan IV.
Tidak ubahnya keuntungan ini, terjadi deregulasi organisasi birokrasi. Meja-meja birokrasi semakin sedikit. Waktu semakin pendek. Kalau bisa dipersingkat kenapa mesti dilama-lamakan.
Keuntungan berikutnya, membangun perilaku organisasi yang rasional, di mana bisa dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Koordinasi dan pengendalian merupakan kunci tercapainya rasionalitas dalam organisasi.
Tiada satu pun yang tetap, kecuali perubahan. Di sinilah sebagai pelayan masyarakat, birokrasi dituntut untuk selalu mampu menjawab kebutuhan zaman. Masyarakat tuntutannya semakin variatif dan serba praktis, ekonomis, cepat, akurat serta mudah dan terpercaya.
Birokrasi yang harus melayani dan menyesuaikan bukan sebaliknya, masyarakat yang harus melayani dan menyesuaikan. Inilah peluang di mana pemerintah harus hadir.
Tantangan yang dihadapi karena perubahan, adalah waktu mengubah segala-galanya kecuali sesuatu dalam diri kita, yang selalu kaget karena perubahan.
Perubahan saja tidak melahirkan kemajuan, tapi tanpa perubahan tidak mungkin ada kemajuan. Di sinilah peran masyarakat penikmat pelayanan harus siap dengan perubahan, penghapusan eselon III dan IV.
Masyarakat juga harus mengikuti perubahan dengan dihapuskannya eselon III dan IV dikaitkan dengan pelayanan. (CNBCIndonesia/Kompas/Antara)
