Rencana Jokowi Rampingkan Lembaga Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya rencana baru untuk menghemat anggaran negara. Caranya dengan memangkas 18 komisi dan lembaga pemerintahan.

Jokowi belum membeberkan komisi dan lembaga mana yang akan dipangkas. Namun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan sedikit bocorannya. Moeldoko menjelaskan pertimbangan utama Jokowi atas rencana tersebut lantaran melihat adanya tupoksi dari komisi dan lembaga yang bisa diperankan oleh kementerian.

"Sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga kementerian. Kalau itu masih bisa ditangani kira-kira perlu dipertimbangkan," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/7/2020). Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Detik, Rabu (15/07/2020).

Sebagaimana dilansir Antaranews, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut beberapa lembaga negara yang dipertimbangkan untuk dibubarkan atau dilebur ke institusi lain.

"Adakah sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh kementerian yang sangat dekat tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), kalau masih bisa ditangani (kementerian) kira-kira perlu dipertimbangkan (untuk dilebur), seperti ini ya, Komisi Usia Lanjut, ini tidak pernah kedengaran kan, apakah itu tidak dalam tupoksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?" kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.

"Kemudian badan akreditasi olahraga, bahkan ada tiga," tambah Moeldoko.

Moeldoko selanjutnya menyebut Badan Restorasi Gambut (BRG) yang juga punya fungsi beririsan dengan badan lain.

"Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut tapi nanti juga akan dilihat, BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB? Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian? Itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan-RB," ungkap Moeldoko.

Menurut Moeldoko, dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Presiden Jokowi memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Sementara itu, Pengamat politik Hendri Satrio menilai rencana Presiden Jokowi untuk merampingkan lembaga bisa mempercepat kinerja pemerintah. Namun hal itu juga harus didukung oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.

"Jadi kalau ditanya apakah sudah tepat dan mempercepat kinerja pemerintah, ya secara di atas kertas perhitungannya pasti bisa, karena jadi kecil dan lebih pendek birokrasinya. Tapi apakah bisa menopang pembangunan itu tergantung dari individu yang diletakkan Pak Jokowi untuk memimpin lembaga itu, kemudian mampu nggak si individu ini menjalankan leadership untuk mempercepat kinerja pemerintah," ujar Hendri kepada wartawan, Selasa (14/7/2020).